Israel dan Rusia Masuk Blacklist PBB terkait Kekerasan Seksual dalam Konflik, Zionis Murka

Akibatnya, pada tahun 2025, PBB mengonfirmasi beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi sejak tahun 2023, “termasuk sebagai bentuk penyiksaan" terhadap 14 pria, tujuh wanita, sembilan anak laki-laki, dan satu anak perempuan di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Pelanggaran ini termasuk pemerkosaan dengan benda, pemerkosaan berkelompok, kekerasan fisik terhadap alat kelamin, pemaksaan telanjang, dan penggeledahan tubuh yang dilakukan tanpa alasan keamanan yang jelas.

Para pelaku diidentifikasi oleh PBB sebagai anggota militer, pasukan keamanan, dan dinas penjara Israel.

"Kebrutalan Ekstrem"

Rezim Zionis Israel mengecam keputusan Guterres, yang menurut mereka “memalukan dan tidak masuk akal”. Israel menyebut laporan itu sebagai upaya untuk “menciptakan simetri palsu” dengan Hamas, yang juga sudah ada dalam blacklist.

“Kami sudah selesai dengan Sekretaris Jenderal ini,” kata Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, dalam sebuah unggahan di X, menandakan pembekuan hubungan Israel dengan Kantor Sekretaris Jenderal PBB hingga akhir masa jabatan Guterres pada 31 Desember 2026.

Danon juga menolak bahwa PBB telah ditolak aksesnya, menegaskan bahwa perwakilannya telah diundang untuk melakukan investigasi di Israel. "Tetapi memilih untuk tidak datang; mereka memilih untuk melanjutkan kampanye melawan Israel," katanya, yang dilansir AFP, Jumat (29/5/2026).

Mengenai Rusia, laporan tersebut menyoroti kekerasan seksual di wilayah Ukraina yang diduduki dan di dalam Rusia sendiri, yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dan layanan penjara, khususnya terhadap tawanan perang, yang memberikan kesaksian setelah pembebasan mereka.