Bayar Pungutan ke Iran, 25 Kapal Dikawal IRGC Keluar Selat Hormuz
Sabtu, 23 Mei 2026 - 19:10 WIB
loading...
A
A
A
Menurut laporan baru Reuters, IRGC memainkan peran sentral dalam sistem transit berlapis baru yang memberikan preferensi kepada kapal-kapal yang terkait dengan sekutu seperti China dan Rusia, sementara kapal-kapal lain mungkin memerlukan pengaturan atau pembayaran antar pemerintah untuk dapat melewatinya.
IRGC meninjau dokumen afiliasi yang diberikan oleh pemilik atau operator kapal, dan selama proses tersebut, mereka mungkin ingin memeriksa kapal secara fisik, kata laporan itu.
"Pemeriksaan afiliasi bertujuan untuk mengidentifikasi apakah kapal tersebut memiliki hubungan dengan AS atau Israel," kata seorang sumber perkapalan Eropa kepada Reuters.
IRGC mewajibkan pemilik kapal untuk mengungkapkan detail termasuk nilai kargo kapal, bendera, asal dan tujuan, pemilik dan pengelola terdaftar, dan kewarganegaraan awak kapal, menurut dokumen yang dikirim ke sumber industri perkapalan oleh Otoritas Selat Teluk Persia Iran.
Pemeriksaan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara Iran, termasuk Organisasi Pelabuhan dan Maritim, Kementerian Perindustrian, Pertambangan dan Perdagangan, organisasi pelayaran nasional, dan pengawas keamanan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, menurut laporan tersebut.
IRGC meninjau dokumen afiliasi yang diberikan oleh pemilik atau operator kapal, dan selama proses tersebut, mereka mungkin ingin memeriksa kapal secara fisik, kata laporan itu.
"Pemeriksaan afiliasi bertujuan untuk mengidentifikasi apakah kapal tersebut memiliki hubungan dengan AS atau Israel," kata seorang sumber perkapalan Eropa kepada Reuters.
IRGC mewajibkan pemilik kapal untuk mengungkapkan detail termasuk nilai kargo kapal, bendera, asal dan tujuan, pemilik dan pengelola terdaftar, dan kewarganegaraan awak kapal, menurut dokumen yang dikirim ke sumber industri perkapalan oleh Otoritas Selat Teluk Persia Iran.
Pemeriksaan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara Iran, termasuk Organisasi Pelabuhan dan Maritim, Kementerian Perindustrian, Pertambangan dan Perdagangan, organisasi pelayaran nasional, dan pengawas keamanan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, menurut laporan tersebut.
Lihat Juga :
