China Ancam Sanksi atas Kepatuhan Perusahaan Eropa pada Aturan UE

JAKARTA - China dinilai semakin meningkatkan ancaman koersi ekonomi terhadap Uni Eropa (UE), yang memicu kekhawatiran baru mengenai ketergantungan industri Eropa terhadap Beijing serta menyempitnya ruang kebijakan strategis di kawasan tersebut.

“Tekanan China tidak lagi hanya dilakukan melalui tarif atau pembatasan perdagangan langsung, tetapi juga melalui regulasi dan ancaman tidak langsung yang menciptakan ‘efek dingin’ terhadap pengambilan keputusan di Eropa,” ujar Tobias Gehrke, analis kebijakan Eropa, dalam keterangan yang dimuat di situs European Council on Foreign Relations, Sabtu (23/5/2026).

Baca Juga: Dari Media hingga Kampus, Pengaruh China di Albania Kian Meluas

April lalu, Dewan Negara China mengesahkan aturan baru mengenai keamanan industri dan rantai pasok yang memerintahkan perusahaan-perusahaan China untuk tidak mematuhi investigasi atau sanksi Uni Eropa tertentu.

China juga menghentikan pasokan barang penggunaan ganda kepada tujuh kontraktor pertahanan Eropa terkait isu Taiwan serta melontarkan ancaman terhadap rancangan Undang-Undang Industrial Accelerator Act dan Cybersecurity Act Uni Eropa.

Gehrke dan sejumlah analis lain berpendapat bahwa koersi ekonomi China tidak efektif.

Ketika Beijing menjatuhkan tarif dan pembatasan tidak resmi terhadap produk Australia pada 2020 setelah Canberra menyerukan penyelidikan asal-usul COVID-19, dampak perdagangan memang besar tetapi disebut hanya berlangsung sementara karena eksportir Australia berhasil mencari pasar alternatif.

Kasus serupa juga terjadi ketika Lithuania berselisih dengan China pada 2021 terkait kantor perwakilan Taiwan di Vilnius.

Namun analisis terbaru Gehrke menilai pendekatan tersebut gagal melihat dampak politik yang lebih luas.

Menurut laporan tersebut, ancaman China justru bekerja dengan membuat pemerintah dan perusahaan Eropa menghindari kebijakan tertentu sebelum Beijing benar-benar menjatuhkan sanksi.

“Koersi bekerja sama efektifnya dengan membatasi ruang kebijakan,” tutur Gehrke.

‘Mempersenjatai’ Kepatuhan

China disebut semakin memperluas instrumen tekanannya melalui reformasi kontrol ekspor, khususnya terkait logam tanah jarang dan turunannya.

Dalam praktiknya, sebuah pabrik baterai Korea Selatan di Polandia bisa saja membutuhkan lisensi dari China jika rantai produksinya menggunakan bahan tanah jarang asal China.

Kondisi itu dinilai memungkinkan Beijing memberi keuntungan kepada perusahaan yang semakin bergantung pada rantai pasok China, sekaligus menekan perusahaan yang mencoba mendiversifikasi sumber pasokan.

Sebuah survei terhadap perusahaan Eropa di China bahkan menunjukkan sekitar 15 persen responden mempertimbangkan memindahkan lebih banyak produksi ke China demi menyesuaikan diri dengan kontrol baru tersebut.

Regulasi keamanan rantai pasok terbaru Beijing juga disebut secara eksplisit “mempersenjatai” kepatuhan terhadap hukum asing.

China sebelumnya telah memerintahkan perusahaan domestiknya untuk tidak bekerja sama dengan investigasi anti-subsidi Uni Eropa terhadap perusahaan pemindai keamanan asal China, Nuctech.

Di sisi lain, Uni Eropa sedang mempertimbangkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan di sektor strategis membeli komponen penting dari setidaknya tiga pemasok berbeda guna mengurangi ketergantungan terhadap China.

Namun di bawah regulasi baru Beijing, perusahaan-perusahaan Eropa yang memiliki hubungan bisnis dengan China berpotensi dikenai sanksi hanya karena mematuhi aturan Uni Eropa tersebut.

Ancaman koersi China kini berdampak langsung terhadap agenda ekonomi Eropa,” sebut Gehrke.

Tarif Impor hingga Diversifikasi Rantai Pasok

Eropa disebut menghadapi perang harga, lonjakan ekspor China, dan risiko deindustrialisasi, tetapi belum mengambil langkah sistemik karena khawatir terhadap pembalasan Beijing.

Padahal, menurut analisis tersebut, daya saing harga produk China sebagian besar didorong oleh kapitalisme negara dan subsidi besar-besaran.

Subsidi industri China diperkirakan mencapai sekitar 4 persen dari produk domestik bruto (PDB), hampir dua kali rata-rata Uni Eropa.

Selain itu, nilai tukar yuan yang dinilai terlalu rendah disebut berfungsi sebagai subsidi ekspor terselubung bagi produk-produk China.

Kondisi itu diperparah oleh perlambatan ekonomi domestik China akibat utang besar dari investasi properti dan infrastruktur selama bertahun-tahun.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi China dinilai semakin bergantung pada ekspor dan perluasan pangsa pasar global.

Eropa disebut menjadi salah satu kawasan yang paling rentan terhadap tekanan tersebut.

Namun usulan langkah-langkah seperti tarif impor, pembatasan pengadaan publik, syarat investasi asing, hingga diversifikasi rantai pasok dinilai terus tertahan oleh sejumlah negara anggota seperti Jerman.

Sebaliknya, perdebatan di Eropa lebih banyak berfokus pada deregulasi dan pemangkasan birokrasi.

Ketidakseimbangan Ekonomi

Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni disebut menjadikan deregulasi sebagai respons utama terhadap tantangan ekonomi.

Sementara itu, banyak perusahaan multinasional Eropa memperingatkan risiko konflik dagang jika Uni Eropa menerapkan langkah pertahanan perdagangan yang lebih agresif terhadap China.

Menurut Gehrke, efek tekanan China justru paling efektif ketika para pembuat kebijakan Eropa mulai menghindari pembahasan mengenai respons sistemik terhadap Beijing.

“Ketika pembuat kebijakan dan pelaku bisnis hanya berdebat mengenai solusi marginal tetapi diam terhadap respons sistemik, di situlah leverage Beijing bekerja,” ucapnya.

Gehrke menilai Eropa kini menghadapi dua persoalan sekaligus: ketidakseimbangan ekonomi akibat model industri China dan ancaman koersi ekonomi Beijing.

Karena itu, Uni Eropa dinilai perlu menggabungkan perlindungan industri dan strategi pencegahan ekonomi dalam satu agenda besar.

“Jika Eropa gagal menangani keduanya secara bersamaan, maka Eropa tidak akan berhasil menangani keduanya sama sekali,” pungkas Gehrke.