Iran Segera Terapkan Pemungutan Biaya Melintasi Selat Hormuz
Sabtu, 16 Mei 2026 - 21:30 WIB
loading...
Iran segera terapkan pemungutan biaya melintasi Selat Hormuz. Foto/Press TV
A
A
A
TEHERAN - Seorang anggota parlemen senior Iran Ebrahim Azizi mengatakan negara itu telah merancang mekanisme baru untuk mengendalikan lalu lintas maritim melalui "rute yang ditentukan" di Selat Hormuz, yang mencakup pengenaan biaya untuk "layanan khusus."
Dalam unggahan di akun X-nya pada hari Sabtu, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan sistem baru ini sejalan dengan kedaulatan nasional Iran dan akan menjamin keamanan perdagangan internasional.
“Iran, dalam kerangka kedaulatan nasionalnya dan jaminan keamanan perdagangan internasional, telah menyiapkan mekanisme profesional untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz di sepanjang rute yang telah ditentukan, yang akan segera diresmikan,” tambahnya, dilansir Press TV.
Ia menegaskan kembali kebijakan Iran untuk mengizinkan kapal-kapal yang bekerja sama dengan Iran untuk melewati jalur air strategis tersebut dan larangan terhadap negara-negara yang bermusuhan berdasarkan mekanisme baru tersebut.
“Dalam proses ini, hanya kapal-kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan manfaat darinya,” tegas anggota parlemen senior tersebut.
Azizi mengatakan rute yang telah ditentukan akan tetap tertutup bagi operator dari apa yang disebut “proyek kebebasan.”
Wakil Ketua Parlemen mengatakan bahwa perjalanan kapal melalui Selat Hormuz akan didasarkan pada hukum baru yang akan disetujui oleh badan legislatif.
“Biaya yang diperlukan akan dikumpulkan untuk layanan khusus yang disediakan berdasarkan mekanisme ini,” tegasnya.
Sebagai tanggapan terhadap agresi AS-Israel terhadap Republik Islam Iran, Angkatan Bersenjata Iran melancarkan operasi rudal dan drone setiap hari yang menargetkan lokasi di wilayah pendudukan Israel serta pangkalan dan aset militer AS di seluruh wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Iran membalas serangan tersebut dengan menutup Selat Hormuz, yang mengakibatkan peningkatan signifikan harga minyak dan produk turunannya.
Pada tanggal 8 April, empat puluh hari setelah perang dimulai, gencatan senjata sementara yang dimediasi Pakistan antara Iran dan AS mulai berlaku. Negosiasi berlangsung di ibu kota Pakistan, Islamabad, tetapi terhenti sebelum mencapai kesepakatan di tengah tuntutan maksimalis Washington dan desakan pada posisi yang tidak masuk akal.
Ali Nikzad, wakil ketua parlemen Iran, awal bulan ini mengatakan Iran tidak akan pernah mundur dari hak-haknya yang melekat di Selat Hormuz, menambahkan bahwa badan legislatif akan menyetujui undang-undang baru yang memperkenalkan rezim hukum baru untuk jalur vital tersebut yang tidak hanya membahas kondisi Republik Islam Iran, tetapi juga mempertimbangkan aturan hukum internasional dan hak-hak negara tetangga.
Menurut rancangan undang-undang tersebut, tambahnya, kapal-kapal milik rezim Israel tidak akan diizinkan melewati Selat tersebut dalam keadaan apa pun. Ia menekankan bahwa izin juga tidak akan diberikan kepada negara-negara yang bermusuhan, khususnya Amerika Serikat, untuk melewati jalur air tersebut.
Dalam unggahan di akun X-nya pada hari Sabtu, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan sistem baru ini sejalan dengan kedaulatan nasional Iran dan akan menjamin keamanan perdagangan internasional.
“Iran, dalam kerangka kedaulatan nasionalnya dan jaminan keamanan perdagangan internasional, telah menyiapkan mekanisme profesional untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz di sepanjang rute yang telah ditentukan, yang akan segera diresmikan,” tambahnya, dilansir Press TV.
Ia menegaskan kembali kebijakan Iran untuk mengizinkan kapal-kapal yang bekerja sama dengan Iran untuk melewati jalur air strategis tersebut dan larangan terhadap negara-negara yang bermusuhan berdasarkan mekanisme baru tersebut.
“Dalam proses ini, hanya kapal-kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan manfaat darinya,” tegas anggota parlemen senior tersebut.
Azizi mengatakan rute yang telah ditentukan akan tetap tertutup bagi operator dari apa yang disebut “proyek kebebasan.”
Wakil Ketua Parlemen mengatakan bahwa perjalanan kapal melalui Selat Hormuz akan didasarkan pada hukum baru yang akan disetujui oleh badan legislatif.
“Biaya yang diperlukan akan dikumpulkan untuk layanan khusus yang disediakan berdasarkan mekanisme ini,” tegasnya.
Sebagai tanggapan terhadap agresi AS-Israel terhadap Republik Islam Iran, Angkatan Bersenjata Iran melancarkan operasi rudal dan drone setiap hari yang menargetkan lokasi di wilayah pendudukan Israel serta pangkalan dan aset militer AS di seluruh wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Iran membalas serangan tersebut dengan menutup Selat Hormuz, yang mengakibatkan peningkatan signifikan harga minyak dan produk turunannya.
Pada tanggal 8 April, empat puluh hari setelah perang dimulai, gencatan senjata sementara yang dimediasi Pakistan antara Iran dan AS mulai berlaku. Negosiasi berlangsung di ibu kota Pakistan, Islamabad, tetapi terhenti sebelum mencapai kesepakatan di tengah tuntutan maksimalis Washington dan desakan pada posisi yang tidak masuk akal.
Ali Nikzad, wakil ketua parlemen Iran, awal bulan ini mengatakan Iran tidak akan pernah mundur dari hak-haknya yang melekat di Selat Hormuz, menambahkan bahwa badan legislatif akan menyetujui undang-undang baru yang memperkenalkan rezim hukum baru untuk jalur vital tersebut yang tidak hanya membahas kondisi Republik Islam Iran, tetapi juga mempertimbangkan aturan hukum internasional dan hak-hak negara tetangga.
Menurut rancangan undang-undang tersebut, tambahnya, kapal-kapal milik rezim Israel tidak akan diizinkan melewati Selat tersebut dalam keadaan apa pun. Ia menekankan bahwa izin juga tidak akan diberikan kepada negara-negara yang bermusuhan, khususnya Amerika Serikat, untuk melewati jalur air tersebut.
(ahm)
Lihat Juga :
