Prancis Sangkal Hendak Kerahkan Kapal Perang ke Selat Hormuz, Nyali Ciut usai Diancam Iran
Selasa, 12 Mei 2026 - 10:22 WIB
loading...
Presiden Emmanuel Macron bantah Prancis berencana mengerahkan kapal perang langsung ke Selat Hormuz. Foto/Angkatan Laut Prancis
A
A
A
PARIS - Presiden Emmanuel Macron membantah bahwa Prancis berencana untuk mengerahkan kapal perang langsung ke Selat Hormuz. Bantahan ini disampaikan setelah Iran mengancam Prancis dan Inggris dengan "respons tegas dan segera" terhadap setiap pengerahan militer di jalur perairan strategis tersebut.
Berbicara selama kunjungan resmi ke Kenya, Macron mengatakan Prancis "tidak pernah membayangkan" mengerahkan pasukan Angkatan Laut ke selat itu sendiri. Dia menegaskan bahwa diskusi lebih berfokus pada misi keamanan maritim yang lebih luas yang dikoordinasikan dengan Iran dan negara-negara regional.
Baca Juga: Iran Peringatkan Prancis dan Inggris karena Kerahkan Kapal Perang ke Dekat Selat Hormuz
"Tidak pernah ada pertanyaan tentang pengerahan, tetapi kami siap," kata Macron.
Dia mengatakan Prancis dan Inggris memimpin misi internasional ad hoc yang melibatkan sekitar 50 negara dan organisasi yang bertujuan untuk memulihkan lalu lintas maritim secara terkoordinasi dengan Iran dan dengan menyelesaikan konflik dengan semua negara di kawasan dan Amerika Serikat (AS).
Macron juga menegaskan kembali penentangannya terhadap blokade atau sistem pungutan tol di Selat Hormuz, dengan mengatakan kebebasan navigasi melalui jalur air tersebut tidak dapat dinegosiasikan.
Komentar tersebut muncul tak lama setelah Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, memperingatkan bahwa pengerahan Angkatan Laut Prancis atau Inggris bersama pasukan AS akan memicu respons militer dari Teheran.
"Mereka sangat disarankan untuk tidak memperumit situasi lebih lanjut," tulis Gharibabadi di X.
Dia mengatakan hanya Iran yang berhak menjamin keamanan di Selat Hormuz "dalam masa perang dan damai", menolak apa yang dia sebut sebagai campur tangan kekuatan di luar kawasan.
"Selat Hormuz bukanlah milik bersama kekuatan di luar kawasan," tegasnya, seperti dikutip dari The New Arab, Senin (11/5/2026).
Para pejabat Iran juga memperingatkan negara-negara yang mematuhi sanksi AS atau berpartisipasi dalam upaya untuk menekan Teheran dapat menghadapi kesulitan melewati Selat Hormuz—salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia, yang biasanya dilalui oleh sekitar seperlima perdagangan minyak global.
Dalam eskalasi lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Serikat Pelayaran Maritim dan Layanan Terkait Iran, Masoud Polmeh, mengeklaim pada hari Senin bahwa semua pelabuhan Teluk Arab pada dasarnya telah berhenti beroperasi karena gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz.
"Semua pelabuhan di negara-negara selatan Teluk telah berhenti beroperasi," katanya.
Polmeh mengeklaim bahwa sekitar 110 kapal tanker minyak, gas, dan produk minyak bumi sebelumnya melewati Selat Hormuz setiap hari, tetapi jumlahnya kini telah turun menjadi "nol per hari".
Dia juga menunjuk pada dampak pada pelabuhan Jebel Ali di Dubai, salah satu pusat pengiriman terbesar di kawasan itu, dengan mengatakan bahwa kelumpuhan pelabuhan-pelabuhan utama di Teluk menyebarkan gangguan ekonomi dan ketidakaktifan komersial di seluruh wilayah.
"Ketika kapal tidak melewati Selat Hormuz, masuk dan keluar ke pelabuhan-pelabuhan negara-negara regional berhenti, dan aktivitas komersial mereka terganggu," katanya.
Prancis sebelumnya mengumumkan bahwa kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle telah melewati Terusan Suez ke Laut Merah sebagai persiapan untuk kemungkinan misi maritim multinasional di wilayah tersebut.
Inggris juga mengumumkan pengerahan kapal perusak HMS Dragon sebagai bagian dari "perencanaan yang bijaksana" untuk upaya internasional di masa depan guna mengamankan navigasi di Selat Hormuz setelah kondisi memungkinkan.
Para pejabat Inggris dan Prancis menekankan bahwa pengerahan tersebut dimaksudkan sebagai langkah-langkah persiapan, bukan intervensi langsung di dalam selat itu sendiri.
Menurut para pejabat Inggris, lebih dari 40 negara diharapkan akan berpartisipasi dalam diskusi tentang kemungkinan koalisi maritim multinasional yang dipimpin oleh London dan Paris untuk memulihkan kepercayaan pada pelayaran komersial melalui Teluk.
Masalah ini menjadi semakin mendesak sejak Iran memperketat pembatasan di Selat Hormuz selama perang dengan Amerika Serikat dan Israel, yang berkontribusi pada kenaikan tajam harga minyak dan gangguan pada pelayaran global.
Amerika Serikat menanggapi dengan memberlakukan blokade sendiri terhadap pelabuhan Iran dan meluncurkan operasi angkatan laut "Project Freedom" yang berumur pendek yang bertujuan untuk mengawal kapal-kapal komersial melalui selat tersebut.
Presiden AS Donald Trump sejak itu mengancam akan melakukan intervensi yang lebih luas. Kampanye militer dan Angkatan Laut yang dijuluki "Project Freedom Plus" diluncurkan setelah menolak tanggapan terbaru Teheran terhadap usulan gencatan senjata Washington.
Berbicara selama kunjungan resmi ke Kenya, Macron mengatakan Prancis "tidak pernah membayangkan" mengerahkan pasukan Angkatan Laut ke selat itu sendiri. Dia menegaskan bahwa diskusi lebih berfokus pada misi keamanan maritim yang lebih luas yang dikoordinasikan dengan Iran dan negara-negara regional.
Baca Juga: Iran Peringatkan Prancis dan Inggris karena Kerahkan Kapal Perang ke Dekat Selat Hormuz
"Tidak pernah ada pertanyaan tentang pengerahan, tetapi kami siap," kata Macron.
Dia mengatakan Prancis dan Inggris memimpin misi internasional ad hoc yang melibatkan sekitar 50 negara dan organisasi yang bertujuan untuk memulihkan lalu lintas maritim secara terkoordinasi dengan Iran dan dengan menyelesaikan konflik dengan semua negara di kawasan dan Amerika Serikat (AS).
Macron juga menegaskan kembali penentangannya terhadap blokade atau sistem pungutan tol di Selat Hormuz, dengan mengatakan kebebasan navigasi melalui jalur air tersebut tidak dapat dinegosiasikan.
Komentar tersebut muncul tak lama setelah Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, memperingatkan bahwa pengerahan Angkatan Laut Prancis atau Inggris bersama pasukan AS akan memicu respons militer dari Teheran.
"Mereka sangat disarankan untuk tidak memperumit situasi lebih lanjut," tulis Gharibabadi di X.
Dia mengatakan hanya Iran yang berhak menjamin keamanan di Selat Hormuz "dalam masa perang dan damai", menolak apa yang dia sebut sebagai campur tangan kekuatan di luar kawasan.
"Selat Hormuz bukanlah milik bersama kekuatan di luar kawasan," tegasnya, seperti dikutip dari The New Arab, Senin (11/5/2026).
Para pejabat Iran juga memperingatkan negara-negara yang mematuhi sanksi AS atau berpartisipasi dalam upaya untuk menekan Teheran dapat menghadapi kesulitan melewati Selat Hormuz—salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia, yang biasanya dilalui oleh sekitar seperlima perdagangan minyak global.
Dalam eskalasi lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Serikat Pelayaran Maritim dan Layanan Terkait Iran, Masoud Polmeh, mengeklaim pada hari Senin bahwa semua pelabuhan Teluk Arab pada dasarnya telah berhenti beroperasi karena gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz.
"Semua pelabuhan di negara-negara selatan Teluk telah berhenti beroperasi," katanya.
Polmeh mengeklaim bahwa sekitar 110 kapal tanker minyak, gas, dan produk minyak bumi sebelumnya melewati Selat Hormuz setiap hari, tetapi jumlahnya kini telah turun menjadi "nol per hari".
Dia juga menunjuk pada dampak pada pelabuhan Jebel Ali di Dubai, salah satu pusat pengiriman terbesar di kawasan itu, dengan mengatakan bahwa kelumpuhan pelabuhan-pelabuhan utama di Teluk menyebarkan gangguan ekonomi dan ketidakaktifan komersial di seluruh wilayah.
"Ketika kapal tidak melewati Selat Hormuz, masuk dan keluar ke pelabuhan-pelabuhan negara-negara regional berhenti, dan aktivitas komersial mereka terganggu," katanya.
Prancis sebelumnya mengumumkan bahwa kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle telah melewati Terusan Suez ke Laut Merah sebagai persiapan untuk kemungkinan misi maritim multinasional di wilayah tersebut.
Inggris juga mengumumkan pengerahan kapal perusak HMS Dragon sebagai bagian dari "perencanaan yang bijaksana" untuk upaya internasional di masa depan guna mengamankan navigasi di Selat Hormuz setelah kondisi memungkinkan.
Para pejabat Inggris dan Prancis menekankan bahwa pengerahan tersebut dimaksudkan sebagai langkah-langkah persiapan, bukan intervensi langsung di dalam selat itu sendiri.
Menurut para pejabat Inggris, lebih dari 40 negara diharapkan akan berpartisipasi dalam diskusi tentang kemungkinan koalisi maritim multinasional yang dipimpin oleh London dan Paris untuk memulihkan kepercayaan pada pelayaran komersial melalui Teluk.
Masalah ini menjadi semakin mendesak sejak Iran memperketat pembatasan di Selat Hormuz selama perang dengan Amerika Serikat dan Israel, yang berkontribusi pada kenaikan tajam harga minyak dan gangguan pada pelayaran global.
Amerika Serikat menanggapi dengan memberlakukan blokade sendiri terhadap pelabuhan Iran dan meluncurkan operasi angkatan laut "Project Freedom" yang berumur pendek yang bertujuan untuk mengawal kapal-kapal komersial melalui selat tersebut.
Presiden AS Donald Trump sejak itu mengancam akan melakukan intervensi yang lebih luas. Kampanye militer dan Angkatan Laut yang dijuluki "Project Freedom Plus" diluncurkan setelah menolak tanggapan terbaru Teheran terhadap usulan gencatan senjata Washington.
(mas)
Lihat Juga :
