Langka, Parlemen Desak Pemerintah AS Buka-bukaan soal Senjata Nuklir Israel
Kamis, 07 Mei 2026 - 13:18 WIB
loading...
Puluhan anggota Parlemen dari Partai Demokrat desak Pemerintah AS ungkap kemampuan senjata nuklir Israel. Foto/The Cradle
A
A
A
WASHINGTON - Puluhan anggota Parlemen dari Partai Demokrat telah mendesak Departemen Luar Negeri mengakhiri kebungkaman pemerintah Amerika Serikat (AS) mengenai kemampuan senjata nuklir Israel. Desakan langka ini muncul untuk pertama kalinya.
Dalam surat yang dikirim kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio, para anggota Parlemen dari Partai Demokrat menunjuk pada perang AS-Israel melawan Iran sebagai alasan mengapa kejelasan lebih lanjut sangat dibutuhkan.
Baca Juga: Terungkap, Trump Tiba-tiba Hentikan Project Freedom karena Arab Saudi Marah
Meskipun Israel diyakini telah memiliki senjata nuklir sejak tahun 1960-an, rezim Zionis mempertahankan kebijakan ambiguitas nuklir. Menurut lembaga think tank Nuclear Threat Initiative yang berbasis di Washington DC, Israel tidak pernah secara resmi mengonfirmasi maupun menyangkal keberadaan program dan persenjataan nuklirnya.
Gedung Putih juga telah lama mempertahankan ambiguitas mengenai masalah ini, meskipun ada beberapa pengakuan sekilas. Sebagai balasannya, para anggota Parlemen di Kongres telah meluncurkan beberapa upaya publik terkoordinasi untuk transparansi yang lebih besar di tengah dukungan bipartisan selama beberapa dekade untuk Israel.
“Kongres memiliki tanggung jawab konstitusional untuk sepenuhnya mengetahui keseimbangan nuklir di Timur Tengah, risiko eskalasi oleh pihak mana pun dalam konflik ini, dan perencanaan serta kontingensi pemerintah untuk skenario tersebut,” demikian bunyi surat yang ditandatangani oleh 30 anggota Kongres.
“Kami tidak yakin telah menerima informasi tersebut," lanjut surat tersebut, seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (7/5/2026).
“Kebijakan ambiguitas resmi tentang kemampuan nuklir salah satu pihak dalam konflik ini membuat kebijakan nonproliferasi yang koheren di Timur Tengah menjadi tidak mungkin bagi Iran, Arab Saudi, dan setiap negara lain di kawasan itu yang membuat keputusan berdasarkan persepsi mereka tentang kemampuan negara tetangga mereka," sambung surat tersebut.
Dalam surat tertanggal 4 Mei itu, para anggota Parlemen secara gamblang menanyakan kepada Rubio tentang kemampuan senjata nuklir apa yang dimiliki Israel, serta informasi yang jelas tentang hulu ledak dan peluncurnya.
Mereka khususnya berfokus pada Pusat Penelitian Nuklir Negev di Dimona, yang sejak lama diyakini sebagai inti dari program nuklir Israel.
“Apakah Israel saat ini memiliki kemampuan pengayaan uranium, dan pada tingkat berapa?” tanya mereka, memohon rincian tentang bahan fisil dan produksi plutonium.
Surat itu selanjutnya menanyakan apakah Israel, yang bukan penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), telah mengartikulasikan kepada AS “doktrin nuklir, garis merah, atau ambang batas penggunaan nuklir dalam konteks konflik saat ini dengan Iran?”
“Apakah pemerintah telah menerima jaminan dari Israel bahwa senjata nuklir tidak akan digunakan?” lanjut pernyataan para anggota Parlemen.
“Apakah ada indikasi bahwa Israel berencana untuk menggunakan atau mengerahkan senjata nuklir selama konflik Iran baru-baru ini atau selama konflik lainnya?”
Beberapa mantan pejabat AS, whistleblower Israel, dan dokumen intelijen AS yang tidak diklasifikasikan telah selama beberapa dekade mengungkap dugaan program nuklir Israel.
Dokumen menunjukkan bahwa pada tahun 1968, CIA memberi tahu Presiden AS saat itu, Lyndon B. Johnson, bahwa Israel telah mengembangkan atau mampu mengembangkan senjata nuklir.
Penerus Johnson, Presiden Richard Nixon kemudian dilaporkan mencapai kesepakatan dengan Perdana Menteri Israel saat itu, Golda Meir, di mana Israel setuju untuk tidak mengakui atau menguji persenjataan nuklirnya sebagai imbalan atas penghentian tekanan pengawasan oleh Washington.
Teknisi nuklir Israel yang kemudian menjadi whistleblower, Mordechai Vanunu, membocorkan bukti Pusat Penelitian Nuklir Negev kepada Sunday Times Inggris dalam laporan penting tahun 1968.
Dalam suratnya kepada Rubio, para anggota Parlemen AS mencatat bahwa “catatan publik secara kuat dan konsisten mendukung kesimpulan bahwa Israel memiliki senjata nuklir”. Mereka merujuk pada Laporan Intelijen Nasional Khusus AS tahun 1974 dan beberapa pernyataan dari pejabat AS dan Israel.
Pejabat AS termasuk mantan calon menteri pertahanan Robert Gates, yang, selama kesaksiannya di Komite Angkatan Bersenjata Senat pada tahun 2006, menyebut Israel sebagai salah satu “kekuatan dunia yang memiliki senjata nuklir”.
Nuclear Threat Initiative memperkirakan bahwa Israel memiliki 90 hulu ledak nuklir, persediaan plutonium sebanyak 750 hingga 1.110 kg (1.700 hingga 2.400 lbs), enam kapal selam yang mampu meluncurkan senjata nuklir, dan rudal balistik jarak menengah yang mampu mencapai 4.800 hingga 6.500 km (3.000 hingga 4.000 mil).
Para anggota Parlemen sebelumnya telah menyerukan transparansi yang lebih besar mengenai senjata nuklir Israel. Sebagai contoh, anggota Parlemen James McGovern menyebut Israel sebagai negara bersenjata nuklir dalam sebuah resolusi pada tahun 2019.
Namun demikian, tekanan Kongres yang terkoordinasi terhadap pemerintahan presiden AS sangat jarang terjadi.
Surat tersebut muncul ketika para anggota Parlemen dari kedua partai semakin mempertanyakan hubungan dekat Washington dengan Israel di tengah genosida di Gaza dan perang AS-Israel melawan Iran.
Pada bulan April, 40 senator Partai Demokrat memberikan suara mendukung rancangan undang-undang (RUU) untuk memblokir penjualan buldoser militer ke Israel. Meskipun langkah tersebut gagal, para pendukung memuji peningkatan tekanan di antara Partai Demokrat sebagai "bersejarah".
Sementara itu, pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan bahwa mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir adalah tujuan utama dalam perangnya. Teheran selama bertahun-tahun membantah berupaya mendapatkan senjata semacam itu.
Dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera, Josh Reubner, direktur kebijakan untuk Institute for Middle East Understanding Policy Project, memuji para anggota Parlemen atas seruan mereka untuk kejelasan mengenai program senjata nuklir Israel.
“Inisiatif ini berlangsung di tengah latar belakang perang agresi AS-Israel terhadap Iran. Salah satu tujuan Trump untuk mengakhiri perang ini melibatkan negosiasi untuk mencabut sanksi terhadap Iran sebagai imbalan atas komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir,” kata Reubner.
“Anggota Kongres benar untuk mempertanyakan mengapa pengembangan senjata nuklir Israel mendapat kelonggaran sementara kita berusaha mencegah Iran memperolehnya,” imbuh dia.
Dalam surat yang dikirim kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio, para anggota Parlemen dari Partai Demokrat menunjuk pada perang AS-Israel melawan Iran sebagai alasan mengapa kejelasan lebih lanjut sangat dibutuhkan.
Baca Juga: Terungkap, Trump Tiba-tiba Hentikan Project Freedom karena Arab Saudi Marah
Meskipun Israel diyakini telah memiliki senjata nuklir sejak tahun 1960-an, rezim Zionis mempertahankan kebijakan ambiguitas nuklir. Menurut lembaga think tank Nuclear Threat Initiative yang berbasis di Washington DC, Israel tidak pernah secara resmi mengonfirmasi maupun menyangkal keberadaan program dan persenjataan nuklirnya.
Gedung Putih juga telah lama mempertahankan ambiguitas mengenai masalah ini, meskipun ada beberapa pengakuan sekilas. Sebagai balasannya, para anggota Parlemen di Kongres telah meluncurkan beberapa upaya publik terkoordinasi untuk transparansi yang lebih besar di tengah dukungan bipartisan selama beberapa dekade untuk Israel.
“Kongres memiliki tanggung jawab konstitusional untuk sepenuhnya mengetahui keseimbangan nuklir di Timur Tengah, risiko eskalasi oleh pihak mana pun dalam konflik ini, dan perencanaan serta kontingensi pemerintah untuk skenario tersebut,” demikian bunyi surat yang ditandatangani oleh 30 anggota Kongres.
“Kami tidak yakin telah menerima informasi tersebut," lanjut surat tersebut, seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (7/5/2026).
“Kebijakan ambiguitas resmi tentang kemampuan nuklir salah satu pihak dalam konflik ini membuat kebijakan nonproliferasi yang koheren di Timur Tengah menjadi tidak mungkin bagi Iran, Arab Saudi, dan setiap negara lain di kawasan itu yang membuat keputusan berdasarkan persepsi mereka tentang kemampuan negara tetangga mereka," sambung surat tersebut.
Apa yang Diminta Surat Tersebut?
Dalam surat tertanggal 4 Mei itu, para anggota Parlemen secara gamblang menanyakan kepada Rubio tentang kemampuan senjata nuklir apa yang dimiliki Israel, serta informasi yang jelas tentang hulu ledak dan peluncurnya.
Mereka khususnya berfokus pada Pusat Penelitian Nuklir Negev di Dimona, yang sejak lama diyakini sebagai inti dari program nuklir Israel.
“Apakah Israel saat ini memiliki kemampuan pengayaan uranium, dan pada tingkat berapa?” tanya mereka, memohon rincian tentang bahan fisil dan produksi plutonium.
Surat itu selanjutnya menanyakan apakah Israel, yang bukan penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), telah mengartikulasikan kepada AS “doktrin nuklir, garis merah, atau ambang batas penggunaan nuklir dalam konteks konflik saat ini dengan Iran?”
“Apakah pemerintah telah menerima jaminan dari Israel bahwa senjata nuklir tidak akan digunakan?” lanjut pernyataan para anggota Parlemen.
“Apakah ada indikasi bahwa Israel berencana untuk menggunakan atau mengerahkan senjata nuklir selama konflik Iran baru-baru ini atau selama konflik lainnya?”
Apa yang Diketahui tentang Program Nuklir Israel?
Beberapa mantan pejabat AS, whistleblower Israel, dan dokumen intelijen AS yang tidak diklasifikasikan telah selama beberapa dekade mengungkap dugaan program nuklir Israel.
Dokumen menunjukkan bahwa pada tahun 1968, CIA memberi tahu Presiden AS saat itu, Lyndon B. Johnson, bahwa Israel telah mengembangkan atau mampu mengembangkan senjata nuklir.
Penerus Johnson, Presiden Richard Nixon kemudian dilaporkan mencapai kesepakatan dengan Perdana Menteri Israel saat itu, Golda Meir, di mana Israel setuju untuk tidak mengakui atau menguji persenjataan nuklirnya sebagai imbalan atas penghentian tekanan pengawasan oleh Washington.
Teknisi nuklir Israel yang kemudian menjadi whistleblower, Mordechai Vanunu, membocorkan bukti Pusat Penelitian Nuklir Negev kepada Sunday Times Inggris dalam laporan penting tahun 1968.
Dalam suratnya kepada Rubio, para anggota Parlemen AS mencatat bahwa “catatan publik secara kuat dan konsisten mendukung kesimpulan bahwa Israel memiliki senjata nuklir”. Mereka merujuk pada Laporan Intelijen Nasional Khusus AS tahun 1974 dan beberapa pernyataan dari pejabat AS dan Israel.
Pejabat AS termasuk mantan calon menteri pertahanan Robert Gates, yang, selama kesaksiannya di Komite Angkatan Bersenjata Senat pada tahun 2006, menyebut Israel sebagai salah satu “kekuatan dunia yang memiliki senjata nuklir”.
Nuclear Threat Initiative memperkirakan bahwa Israel memiliki 90 hulu ledak nuklir, persediaan plutonium sebanyak 750 hingga 1.110 kg (1.700 hingga 2.400 lbs), enam kapal selam yang mampu meluncurkan senjata nuklir, dan rudal balistik jarak menengah yang mampu mencapai 4.800 hingga 6.500 km (3.000 hingga 4.000 mil).
Apa Signifikansi Surat Tersebut?
Para anggota Parlemen sebelumnya telah menyerukan transparansi yang lebih besar mengenai senjata nuklir Israel. Sebagai contoh, anggota Parlemen James McGovern menyebut Israel sebagai negara bersenjata nuklir dalam sebuah resolusi pada tahun 2019.
Namun demikian, tekanan Kongres yang terkoordinasi terhadap pemerintahan presiden AS sangat jarang terjadi.
Surat tersebut muncul ketika para anggota Parlemen dari kedua partai semakin mempertanyakan hubungan dekat Washington dengan Israel di tengah genosida di Gaza dan perang AS-Israel melawan Iran.
Pada bulan April, 40 senator Partai Demokrat memberikan suara mendukung rancangan undang-undang (RUU) untuk memblokir penjualan buldoser militer ke Israel. Meskipun langkah tersebut gagal, para pendukung memuji peningkatan tekanan di antara Partai Demokrat sebagai "bersejarah".
Sementara itu, pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan bahwa mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir adalah tujuan utama dalam perangnya. Teheran selama bertahun-tahun membantah berupaya mendapatkan senjata semacam itu.
Dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera, Josh Reubner, direktur kebijakan untuk Institute for Middle East Understanding Policy Project, memuji para anggota Parlemen atas seruan mereka untuk kejelasan mengenai program senjata nuklir Israel.
“Inisiatif ini berlangsung di tengah latar belakang perang agresi AS-Israel terhadap Iran. Salah satu tujuan Trump untuk mengakhiri perang ini melibatkan negosiasi untuk mencabut sanksi terhadap Iran sebagai imbalan atas komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir,” kata Reubner.
“Anggota Kongres benar untuk mempertanyakan mengapa pengembangan senjata nuklir Israel mendapat kelonggaran sementara kita berusaha mencegah Iran memperolehnya,” imbuh dia.
(mas)
Lihat Juga :
