Gelombang PHK di Tengah Krisis Energi Ungkap Rapuhnya Fondasi Ekonomi China

Jathindra menilai pernyataan resmi PKC semakin jauh dari realitas lapangan. Saat ratusan pabrik tutup pada Maret 2026, pejabat tinggi China di Forum Boao justru masih memuji stabilitas ekonomi nasional.

Dia menyoroti kegagalan lama pemerintah dalam memperbaiki ketimpangan fundamental, yakni dominasi investasi dan ekspor, sementara konsumsi domestik tetap ditekan.

“PKC telah mengetahui ketidakseimbangan ini selama lebih dari satu dekade, tetapi terus memilih jalur aman secara politik,” ujarnya.

Kegagalan Sistem Perlindungan Pekerja

Data China Labor Bulletin menunjukkan bahwa sejak 2023 telah terjadi lonjakan sepuluh kali lipat aksi mogok dan protes pekerja manufaktur, dengan 438 insiden tercatat. Mayoritas berkaitan dengan tunggakan gaji dan penutupan pabrik.

Bagi Jathindra, angka-angka tersebut menunjukkan keretakan kontrak sosial antara negara dan masyarakat yang telah berlangsung lama.

“Janji implisit PKC—pertumbuhan ekonomi sebagai imbalan atas kepatuhan politik—mulai kehilangan daya ikatnya,” tulisnya.

Dia menambahkan legitimasi rezim otoriter pada akhirnya bergantung pada kemampuannya memberikan kemakmuran dan keamanan.

“Era ketika PKC dapat menutupi kekurangan politiknya melalui performa ekonomi kini telah berakhir,” katanya.

Menurut Jathindra, para pekerja yang kini memadati gerbang pabrik bukanlah pembangkang, melainkan warga yang telah mengikuti aturan dan berkontribusi pada kebangkitan ekonomi China, namun kini mendapati sistem gagal melindungi mereka.

“Pertanyaannya bukan lagi apakah retakan itu semakin melebar, tetapi seberapa besar tekanan yang dapat ditahan sistem sebelum sesuatu yang mendasar runtuh,” pungkasnya.