Gelombang PHK di Tengah Krisis Energi Ungkap Rapuhnya Fondasi Ekonomi China

JAKARTA - Krisis secara perlahan melanda pusat-pusat manufaktur utama China pada musim semi 2026, yang ditandai penutupan pabrik, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta meningkatnya aksi protes buruh akibat upah yang tidak dibayar.

Kepala Trinco Centre for Strategic Studies (TCSS), A. Jathindra, menilai situasi ini bukan sekadar perlambatan ekonomi biasa.

“Apa yang terjadi pada musim semi 2026 bukanlah koreksi siklus ekonomi biasa. Ini adalah pertemuan berbagai kegagalan struktural yang datang secara bersamaan,” sebut Jathindra dalam keterangan kepada Eurasia Review, Minggu (3/5/2026).

Baca Juga: Ekonomi China Melambat, Generasi Muda Hadapi Pengangguran dan Tekanan Hidup

Menurutnya, salah satu pemicu langsung krisis ini adalah perang Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran sejak 28 Februari 2026, yang berujung pada penutupan Selat Hormuz oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran.

Sebelum konflik, China menerima sekitar 5,35 juta barel minyak per hari melalui jalur tersebut. Kini pasokan turun drastis menjadi sekitar 1,22 juta barel per hari.

Penurunan itu memicu lonjakan tajam biaya bahan baku industri. Harga bromin naik dari 22.000 yuan menjadi 53.000 yuan per ton, sementara biaya plastik dan tekstil ikut melonjak.

“Bagi pabrik ekspor yang sudah beroperasi dengan margin keuntungan sangat tipis, ini bukan sekadar hambatan. Ini adalah tembok,” ujarnya.

Sistem Ekonomi yang Tidak Seimbang

Namun Jathindra menegaskan bahwa perang Iran bukan satu-satunya penyebab.

Dia menilai Partai Komunis China (PKC) telah membangun sistem ekonomi selama puluhan tahun yang terlalu bergantung pada investasi tetap, tenaga kerja murah, dan ekspor.

“PKC menghabiskan tiga dekade membangun sistem ekonomi yang sangat tidak seimbang, sehingga kehancurannya hanya soal waktu,” tulisnya.

Goldman Sachs sebelumnya memperkirakan sedikitnya 16 juta pekerjaan di berbagai sektor industri China sudah berada dalam risiko akibat tarif AS. Ketika tekanan tersebut bertemu dengan krisis minyak global, pasar properti yang terus melemah, dan rendahnya konsumsi domestik, dampaknya menjadi jauh lebih besar.

Korban utama adalah para pekerja manufaktur.

Di berbagai wilayah seperti Hunan, Sichuan, dan Inner Mongolia, ratusan buruh turun ke jalan memprotes penutupan pabrik dan tunggakan gaji.

Sebuah pabrik garmen di Guangzhou yang mempekerjakan 700 pekerja tutup setelah dua pekan aksi mogok. Pabrik onderdil otomotif Chungshu Huxin dituduh mengganti pekerja tetap dengan buruh sementara demi menghindari pembayaran pesangon.

Sementara Liao Toy Factory di Dongguan, yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun, tutup mendadak dan meninggalkan pekerja senior tanpa kompensasi memadai.

“Para pekerja yang menghabiskan masa muda mereka di jalur produksi kini kehilangan upah, pesangon, dan perlindungan,” kata Jathindra.

Dia juga menyoroti respons pemerintah China yang lebih menekankan penindasan ketimbang reformasi.

Penutupan Ratusan Pabrik

Menurut Freedom House China Dissent Monitor, sekitar tiga perempat protes di China berkaitan dengan masalah ekonomi, termasuk upah tidak dibayar, proyek perumahan mangkrak, dan sengketa lahan.

Namun ketika buruh di Shenzhen mencoba menyampaikan keluhan kepada pemerintah daerah, polisi disebut mencegat mereka dan memaksa kembali ke pabrik.

“Ini bukan tata kelola pemerintahan. Ini adalah manajemen krisis melalui intimidasi,” tulisnya.

Jathindra menilai pernyataan resmi PKC semakin jauh dari realitas lapangan. Saat ratusan pabrik tutup pada Maret 2026, pejabat tinggi China di Forum Boao justru masih memuji stabilitas ekonomi nasional.

Dia menyoroti kegagalan lama pemerintah dalam memperbaiki ketimpangan fundamental, yakni dominasi investasi dan ekspor, sementara konsumsi domestik tetap ditekan.

“PKC telah mengetahui ketidakseimbangan ini selama lebih dari satu dekade, tetapi terus memilih jalur aman secara politik,” ujarnya.

Kegagalan Sistem Perlindungan Pekerja

Data China Labor Bulletin menunjukkan bahwa sejak 2023 telah terjadi lonjakan sepuluh kali lipat aksi mogok dan protes pekerja manufaktur, dengan 438 insiden tercatat. Mayoritas berkaitan dengan tunggakan gaji dan penutupan pabrik.

Bagi Jathindra, angka-angka tersebut menunjukkan keretakan kontrak sosial antara negara dan masyarakat yang telah berlangsung lama.

“Janji implisit PKC—pertumbuhan ekonomi sebagai imbalan atas kepatuhan politik—mulai kehilangan daya ikatnya,” tulisnya.

Dia menambahkan legitimasi rezim otoriter pada akhirnya bergantung pada kemampuannya memberikan kemakmuran dan keamanan.

“Era ketika PKC dapat menutupi kekurangan politiknya melalui performa ekonomi kini telah berakhir,” katanya.

Menurut Jathindra, para pekerja yang kini memadati gerbang pabrik bukanlah pembangkang, melainkan warga yang telah mengikuti aturan dan berkontribusi pada kebangkitan ekonomi China, namun kini mendapati sistem gagal melindungi mereka.

“Pertanyaannya bukan lagi apakah retakan itu semakin melebar, tetapi seberapa besar tekanan yang dapat ditahan sistem sebelum sesuatu yang mendasar runtuh,” pungkasnya.