Raja Bahrain Perintahkan Pencabutan Kewarganegaraan Lebih Lanjut Jika Warganya Dukung Iran
Sabtu, 02 Mei 2026 - 12:35 WIB
loading...
Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa. Foto/anadolu
A
A
A
MANAMAH - Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa memerintahkan pihak berwenang mencabut kewarganegaraan sejumlah individu tambahan yang dituduh “mendukung” serangan Iran terhadap negara tersebut. Pernyataan tersebut dilaporkan Bahrain News Agency.
Sikap raja itu muncul beberapa hari setelah negara itu mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah mencabut kewarganegaraan 69 orang, termasuk keluarga, atas apa yang digambarkan sebagai “bersimpati dan memuji serangan Iran.”
Raja mengatakan apa yang dihadapi Bahrain dari apa yang disebutnya sebagai “agresi Iran yang berdosa” yang menargetkan keamanan, stabilitas, dan keselamatan rakyatnya telah mengungkap mereka yang “menjual hati nurani mereka kepada musuh,” katanya.
Ia menyerukan kepada Iran untuk berhenti mencampuri urusan internal Bahrain dan negara-negara Teluk lainnya.
Ia juga menyatakan kemarahannya atas perkembangan tersebut dan mengkritik apa yang digambarkannya sebagai keselarasan beberapa anggota parlemen dengan “pengkhianat.”
Raja mempertanyakan bagaimana para pejabat yang dipercaya oleh publik dapat berdiri bersama mereka yang disebutnya pengkhianat yang ditolak oleh opini publik, menurut kantor berita tersebut.
Pernyataan tersebut menyusul laporan di media sosial bahwa beberapa anggota parlemen Syiah menentang undang-undang terkait pencabutan kewarganegaraan dari mereka yang dituduh memuji serangan Iran, tanpa konfirmasi resmi.
Raja memerintahkan pemecatan semua orang yang bekerja sama dengan apa yang disebutnya agresi Iran, dengan mengatakan kewarganegaraan bukanlah dokumen yang diberikan, tetapi satu perjanjian, dan siapa pun yang melanggarnya akan kehilangan haknya.
Raja menambahkan masyarakat di negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk sangat mendukung putusan yang dikeluarkan terhadap mereka yang dituduh melakukan pengkhianatan, termasuk pemenjaraan dan pencabutan kewarganegaraan, dan bahkan menyerukan lebih banyak lagi.
Secara terpisah, Ahmed bin Salman Al Musallam, ketua parlemen Bahrain, menyatakan dukungannya terhadap pernyataan raja, menurut kantor berita negara.
Ia mengatakan parlemen tidak menghormati kehadiran anggota mana pun yang mendukung atau membenarkan tindakan yang merugikan negara dan kepentingan tertingginya.
Pada tanggal 9 Maret, Pengadilan Kriminal Tinggi Bahrain mengadakan sidang pertamanya untuk para terdakwa yang dituduh mempromosikan dan memuji tindakan Iran yang bermusuhan, kata kantor berita tersebut, tanpa menyebutkan jumlah terdakwa.
Bahrain dan negara-negara Arab lainnya menjadi sasaran serangan rudal dan drone Iran sebagai respons terhadap kampanye militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran antara akhir Februari dan awal April.
Iran mengatakan pada saat itu bahwa mereka menargetkan kepentingan AS di kawasan tersebut, tetapi beberapa serangan mengenai situs sipil dan fasilitas vital, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan material, yang dikutuk negara-negara yang terkena dampak.
Baca juga: Penjaga Keamanan Gagalkan Upaya Pendudukan Israel Sembelih Hewan Kurban di Masjid Al-Aqsa
Sikap raja itu muncul beberapa hari setelah negara itu mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah mencabut kewarganegaraan 69 orang, termasuk keluarga, atas apa yang digambarkan sebagai “bersimpati dan memuji serangan Iran.”
Raja mengatakan apa yang dihadapi Bahrain dari apa yang disebutnya sebagai “agresi Iran yang berdosa” yang menargetkan keamanan, stabilitas, dan keselamatan rakyatnya telah mengungkap mereka yang “menjual hati nurani mereka kepada musuh,” katanya.
Ia menyerukan kepada Iran untuk berhenti mencampuri urusan internal Bahrain dan negara-negara Teluk lainnya.
Ia juga menyatakan kemarahannya atas perkembangan tersebut dan mengkritik apa yang digambarkannya sebagai keselarasan beberapa anggota parlemen dengan “pengkhianat.”
Raja mempertanyakan bagaimana para pejabat yang dipercaya oleh publik dapat berdiri bersama mereka yang disebutnya pengkhianat yang ditolak oleh opini publik, menurut kantor berita tersebut.
Pernyataan tersebut menyusul laporan di media sosial bahwa beberapa anggota parlemen Syiah menentang undang-undang terkait pencabutan kewarganegaraan dari mereka yang dituduh memuji serangan Iran, tanpa konfirmasi resmi.
Raja memerintahkan pemecatan semua orang yang bekerja sama dengan apa yang disebutnya agresi Iran, dengan mengatakan kewarganegaraan bukanlah dokumen yang diberikan, tetapi satu perjanjian, dan siapa pun yang melanggarnya akan kehilangan haknya.
Raja menambahkan masyarakat di negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk sangat mendukung putusan yang dikeluarkan terhadap mereka yang dituduh melakukan pengkhianatan, termasuk pemenjaraan dan pencabutan kewarganegaraan, dan bahkan menyerukan lebih banyak lagi.
Dukungan Parlemen dan Pemerintah
Secara terpisah, Ahmed bin Salman Al Musallam, ketua parlemen Bahrain, menyatakan dukungannya terhadap pernyataan raja, menurut kantor berita negara.
Ia mengatakan parlemen tidak menghormati kehadiran anggota mana pun yang mendukung atau membenarkan tindakan yang merugikan negara dan kepentingan tertingginya.
Pada tanggal 9 Maret, Pengadilan Kriminal Tinggi Bahrain mengadakan sidang pertamanya untuk para terdakwa yang dituduh mempromosikan dan memuji tindakan Iran yang bermusuhan, kata kantor berita tersebut, tanpa menyebutkan jumlah terdakwa.
Bahrain dan negara-negara Arab lainnya menjadi sasaran serangan rudal dan drone Iran sebagai respons terhadap kampanye militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran antara akhir Februari dan awal April.
Iran mengatakan pada saat itu bahwa mereka menargetkan kepentingan AS di kawasan tersebut, tetapi beberapa serangan mengenai situs sipil dan fasilitas vital, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan material, yang dikutuk negara-negara yang terkena dampak.
Baca juga: Penjaga Keamanan Gagalkan Upaya Pendudukan Israel Sembelih Hewan Kurban di Masjid Al-Aqsa
(sya)
Lihat Juga :
