Filipina Jadi Negara Pertama yang Menyatakan Darurat Energi akibat Perang Iran
Selasa, 24 Maret 2026 - 21:23 WIB
loading...
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr umumkan darurat energi nasional sebagai imbas dari perang Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel. Foto/Philstar
A
A
A
MANILA - Filipina pada hari Selasa (24/3/2026) menjadi negara pertama yang menyatakan darurat energi nasional. Ini sebagai imbas meningkatnya gangguan pasokan global yang terkait dengan perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi menyatakan keadaan darurat dan mengaktifkan respons nasional untuk menstabilkan pasokan energi serta melindungi perekonomian dari kenaikan biaya bahan bakar.
Baca Juga: Mossad Gagal Gulingkan Rezim Iran, PM Israel Benjamin Netanyahu Frustrasi
"Keadaan darurat energi nasional dengan ini diumumkan sehubungan dengan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan bahaya yang ditimbulkan terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara," kata Marcos dalam perintah eksekutif yang dibagikan kepada media, sebagaimana dikutip dari BBC.
Marcos mengatakan langkah ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengambil "langkah-langkah terkoordinasi" untuk mengatasi gangguan dalam perekonomian negara.
Dia menambahkan bahwa sebuah komite telah dibentuk untuk memastikan pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya secara tertib.
Deklarasi ini akan berlaku selama satu tahun kecuali diperpanjang atau dicabut oleh presiden.
Langkah ini menyusul seruan dari beberapa senator yang mendesak Marcos untuk mengakui kesulitan "tingkat darurat" yang dihadapi keluarga Filipina akibat melonjaknya harga minyak.
Pada hari Selasa, lonjakan harga lainnya membuat harga bensin dan solar naik lebih dari dua kali lipat dari level sebelum perang pada bulan Februari.
Sebelumnya, juga pada hari Selasa, Menteri Energi Sharon Garin mengatakan negara tersebut memiliki persediaan bahan bakar sekitar 45 hari.
Garin mengatakan kepada wartawan bahwa Filipina akan "untuk sementara" lebih bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara untuk memenuhi kebutuhan energinya sebagai respons terhadap melonjaknya biaya gas alam cair (LNG).
Sebagai bagian dari langkah-langkah penanganan darurat energi, pemerintah Filipina memperkenalkan kerangka dukungan komprehensif yang dikenal sebagai Paket Terpadu untuk Mata Pencaharian, Industri, Pangan, dan Transportasi atau UPLIFT.
Inisiatif tersebut bertujuan untuk membantu sektor-sektor kunci, termasuk transportasi, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Para pejabat setempat mengatakan deklarasi tersebut memungkinkan pendekatan "seluruh pemerintah", yang memungkinkan pihak berwenang untuk memobilisasi sumber daya secara lebih efektif, mengelola distribusi bahan bakar, dan menerapkan program bantuan yang ditargetkan untuk komunitas yang terkena dampak.
Negara Asia Tenggara ini memperoleh hampir 26% pasokan energinya dari Timur Tengah, dengan tagihan pada tahun 2024 mencapai USD16 miliar.
Eskalasi regional di Timur Tengah terus berlanjut sejak AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.
Iran telah membalas dengan serangan drone dan rudal berulang kali yang menargetkan Israel dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.
Teheran juga telah menguasai Selat Hormuz, jalur transportasi minyak global yang penting yang dilalui sebagian besar pasokan energi untuk mencapai sebagian besar negara Asia.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi menyatakan keadaan darurat dan mengaktifkan respons nasional untuk menstabilkan pasokan energi serta melindungi perekonomian dari kenaikan biaya bahan bakar.
Baca Juga: Mossad Gagal Gulingkan Rezim Iran, PM Israel Benjamin Netanyahu Frustrasi
"Keadaan darurat energi nasional dengan ini diumumkan sehubungan dengan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan bahaya yang ditimbulkan terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara," kata Marcos dalam perintah eksekutif yang dibagikan kepada media, sebagaimana dikutip dari BBC.
Marcos mengatakan langkah ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengambil "langkah-langkah terkoordinasi" untuk mengatasi gangguan dalam perekonomian negara.
Dia menambahkan bahwa sebuah komite telah dibentuk untuk memastikan pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya secara tertib.
Deklarasi ini akan berlaku selama satu tahun kecuali diperpanjang atau dicabut oleh presiden.
Langkah ini menyusul seruan dari beberapa senator yang mendesak Marcos untuk mengakui kesulitan "tingkat darurat" yang dihadapi keluarga Filipina akibat melonjaknya harga minyak.
Pada hari Selasa, lonjakan harga lainnya membuat harga bensin dan solar naik lebih dari dua kali lipat dari level sebelum perang pada bulan Februari.
Sebelumnya, juga pada hari Selasa, Menteri Energi Sharon Garin mengatakan negara tersebut memiliki persediaan bahan bakar sekitar 45 hari.
Garin mengatakan kepada wartawan bahwa Filipina akan "untuk sementara" lebih bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara untuk memenuhi kebutuhan energinya sebagai respons terhadap melonjaknya biaya gas alam cair (LNG).
Sebagai bagian dari langkah-langkah penanganan darurat energi, pemerintah Filipina memperkenalkan kerangka dukungan komprehensif yang dikenal sebagai Paket Terpadu untuk Mata Pencaharian, Industri, Pangan, dan Transportasi atau UPLIFT.
Inisiatif tersebut bertujuan untuk membantu sektor-sektor kunci, termasuk transportasi, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Para pejabat setempat mengatakan deklarasi tersebut memungkinkan pendekatan "seluruh pemerintah", yang memungkinkan pihak berwenang untuk memobilisasi sumber daya secara lebih efektif, mengelola distribusi bahan bakar, dan menerapkan program bantuan yang ditargetkan untuk komunitas yang terkena dampak.
Negara Asia Tenggara ini memperoleh hampir 26% pasokan energinya dari Timur Tengah, dengan tagihan pada tahun 2024 mencapai USD16 miliar.
Eskalasi regional di Timur Tengah terus berlanjut sejak AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.
Iran telah membalas dengan serangan drone dan rudal berulang kali yang menargetkan Israel dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.
Teheran juga telah menguasai Selat Hormuz, jalur transportasi minyak global yang penting yang dilalui sebagian besar pasokan energi untuk mencapai sebagian besar negara Asia.
(mas)
Lihat Juga :
