Kim Jong-un Menang Pemilu 99,93% dan Jadi Presiden Korea Utara Lagi, Sisa 0,07% Suara Milik Siapa?
Selasa, 24 Maret 2026 - 11:36 WIB
loading...
Kim Jong-un terpilih lagi sebagai presiden Korea Utara setelah partai dan sekutunya menang pemilu parlemen dengan meraih 99,93 persen suara. Foto/Anadolu
A
A
A
PYONGYANG - Kim Jong-un kembali mengamankan kemenangan pemilu Korea Utara (Korut) yang nyaris total, dan terpilih kembali sebagai presiden. Partainya; Partai Buruh Korea (WPK) yang berkuasa, dan kelompok-kelompok sekutunya memenangkan 99,93 persen suara dalam pemilu parlemen terbaru negara itu.
Pemilu yang diadakan pada 15 Maret untuk memilih anggota Majelis Rakyat Tertinggi ke-15, menyaksikan kandidat yang didukung oleh pemerintah yang berkuasa memenangkan setiap kursi. Demikian laporan kantor berita pemerintah; Korean Central News Agency (KCNA).
Baca Juga: Korea Utara Rilis Foto Putri Cantik Kim Jong-un Tembakkan Pistol, Ini Penampakannya
Angka resmi menunjukkan bahwa 99,93 persen orang memilih partainya Kim Jong-un. Namun, media pemerintah melaporkan angka yang sedikit lebih tinggi, yaitu 99,97 persen suara, dengan tingkat partisipasi pemilih yang luar biasa tinggi, yaitu 99,99 persen.
Hanya sekitar 0,0037 persen pemilih terdaftar yang tidak dapat memberikan suara karena berada di luar negeri atau bekerja di laut, sementara jumlah yang sangat kecil, sekitar 0,00003 persen, abstain, klaim KCNA.
Tidak ada kandidat oposisi dalam surat suara pemilu. Di setiap daerah pemilihan, pemilih hanya diberi satu kandidat yang telah disetujui sebelumnya untuk diterima atau ditolak. Ini berarti 0,07 persen sisanya tidak diberikan kepada partai atau pemimpin saingan. Sebaliknya, itu mewakili pemilih yang memilih untuk memberikan suara "tidak" terhadap kandidat resmi.
Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade media pemerintah Korea Utara secara terbuka mengakui suara "tidak" dalam pemilu parlemen, sesuatu yang belum pernah diakui secara publik sejak tahun 1957.
Menurut undang-undang pemilu negara, total 687 perwakilan, termasuk pekerja, petani, intelektual, personel militer, dan pejabat, terpilih menjadi anggota Majelis Rakyat Tertinggi.
Namun, setiap daerah pemilihan hanya memiliki satu kandidat, yang telah disetujui oleh rezim yang dipimpin oleh Kim Jong-un. Pemilih diberi pilihan sederhana: menyetujui kandidat atau menolaknya.
Mengutip laporan Yonhap yang berbasis di Korea Selatan, Selasa (24/3/2026), KCNA melaporkan bahwa 0,07 persen pemilih menolak kandidat.
Kim Jong-un mulai berkuasa pada tahun 2011 setelah ayahnya, Kim Jong-il, meninggal, dan sejak itu, dia menjadi otoritas tertinggi negara.
Pada tahun 2019, Korea Utara memperkenalkan perubahan pada konstitusinya untuk semakin memperkuat kendali Kim Jong-un. Kim secara resmi diangkat menjadi kepala negara dan otoritasnya atas pemerintah, militer, dan lembaga negara dijadikan "monolitik".
Tak lama setelah pemilu parlemen rampung, Majelis Rakyat Tertinggi (SPA)—nama resmi parlemen Korea Utara—memilih kembali Kim Jong-un sebagai presiden komisi urusan negara, menurut laporan KCNA pada hari Senin.
Pengangkatan kembali tersebut dilakukan pada sesi pertama SPA pada hari Minggu, kegiatan urusan negara pertama dari masa jabatan ke-15.
Ini menandai masa jabatan ketiga Kim Jong-un secara berturut-turut sebagai presiden komisi sejak dibentuk pada tahun 2016 sebagai badan pengarah kebijakan tertinggi negara.
Sesi SPA juga memilih Jo Yong-won, yang dikenal sebagai salah satu ajudan terdekat Kim Jong-un, sebagai ketua komite tetap SPA, jabatan parlemen tertinggi, menggantikan Choe Ryong-hae.
Perdana Menteri Pak Thae-song mempertahankan jabatannya, sementara mantan Perdana Menteri Kim Tok-hun diangkat sebagai wakil perdana menteri pertama, posisi yang baru dibentuk pada sesi terakhir.
Dalam perombakan kabinet, Jo Yong-won juga diangkat sebagai wakil ketua komisi urusan negara, sementara saudara perempuan Kim Jong-un yang berpengaruh, Kim Yo-jong, dicopot dari jabatannya sebagai anggota komisi tersebut.
Sesi hari Minggu tersebut juga membahas revisi konstitusi Korea Utara, langkah-langkah untuk mengimplementasikan rencana pembangunan nasional lima tahun yang diumumkan pada kongres partai, dan anggaran negara untuk tahun 2026, menurut laporan KCNA tanpa mengungkapkan detailnya.
Korea Utara biasanya mengadakan sidang parlemen setelah kongres partai untuk membuat undang-undang yang diperlukan untuk mengimplementasikan keputusan yang dibuat pada kongres tersebut.
Kongres partai yang berkuasa telah diadakan bulan lalu.
Pemilu yang diadakan pada 15 Maret untuk memilih anggota Majelis Rakyat Tertinggi ke-15, menyaksikan kandidat yang didukung oleh pemerintah yang berkuasa memenangkan setiap kursi. Demikian laporan kantor berita pemerintah; Korean Central News Agency (KCNA).
Baca Juga: Korea Utara Rilis Foto Putri Cantik Kim Jong-un Tembakkan Pistol, Ini Penampakannya
Angka resmi menunjukkan bahwa 99,93 persen orang memilih partainya Kim Jong-un. Namun, media pemerintah melaporkan angka yang sedikit lebih tinggi, yaitu 99,97 persen suara, dengan tingkat partisipasi pemilih yang luar biasa tinggi, yaitu 99,99 persen.
Hanya sekitar 0,0037 persen pemilih terdaftar yang tidak dapat memberikan suara karena berada di luar negeri atau bekerja di laut, sementara jumlah yang sangat kecil, sekitar 0,00003 persen, abstain, klaim KCNA.
Suara 0,07 Persen Diberikan kepada Siapa?
Tidak ada kandidat oposisi dalam surat suara pemilu. Di setiap daerah pemilihan, pemilih hanya diberi satu kandidat yang telah disetujui sebelumnya untuk diterima atau ditolak. Ini berarti 0,07 persen sisanya tidak diberikan kepada partai atau pemimpin saingan. Sebaliknya, itu mewakili pemilih yang memilih untuk memberikan suara "tidak" terhadap kandidat resmi.
Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade media pemerintah Korea Utara secara terbuka mengakui suara "tidak" dalam pemilu parlemen, sesuatu yang belum pernah diakui secara publik sejak tahun 1957.
Menurut undang-undang pemilu negara, total 687 perwakilan, termasuk pekerja, petani, intelektual, personel militer, dan pejabat, terpilih menjadi anggota Majelis Rakyat Tertinggi.
Namun, setiap daerah pemilihan hanya memiliki satu kandidat, yang telah disetujui oleh rezim yang dipimpin oleh Kim Jong-un. Pemilih diberi pilihan sederhana: menyetujui kandidat atau menolaknya.
Mengutip laporan Yonhap yang berbasis di Korea Selatan, Selasa (24/3/2026), KCNA melaporkan bahwa 0,07 persen pemilih menolak kandidat.
Kim Jong-un mulai berkuasa pada tahun 2011 setelah ayahnya, Kim Jong-il, meninggal, dan sejak itu, dia menjadi otoritas tertinggi negara.
Pada tahun 2019, Korea Utara memperkenalkan perubahan pada konstitusinya untuk semakin memperkuat kendali Kim Jong-un. Kim secara resmi diangkat menjadi kepala negara dan otoritasnya atas pemerintah, militer, dan lembaga negara dijadikan "monolitik".
Kim Jong-un Jadi Presiden Korea Utara Lagi
Tak lama setelah pemilu parlemen rampung, Majelis Rakyat Tertinggi (SPA)—nama resmi parlemen Korea Utara—memilih kembali Kim Jong-un sebagai presiden komisi urusan negara, menurut laporan KCNA pada hari Senin.
Pengangkatan kembali tersebut dilakukan pada sesi pertama SPA pada hari Minggu, kegiatan urusan negara pertama dari masa jabatan ke-15.
Ini menandai masa jabatan ketiga Kim Jong-un secara berturut-turut sebagai presiden komisi sejak dibentuk pada tahun 2016 sebagai badan pengarah kebijakan tertinggi negara.
Sesi SPA juga memilih Jo Yong-won, yang dikenal sebagai salah satu ajudan terdekat Kim Jong-un, sebagai ketua komite tetap SPA, jabatan parlemen tertinggi, menggantikan Choe Ryong-hae.
Perdana Menteri Pak Thae-song mempertahankan jabatannya, sementara mantan Perdana Menteri Kim Tok-hun diangkat sebagai wakil perdana menteri pertama, posisi yang baru dibentuk pada sesi terakhir.
Dalam perombakan kabinet, Jo Yong-won juga diangkat sebagai wakil ketua komisi urusan negara, sementara saudara perempuan Kim Jong-un yang berpengaruh, Kim Yo-jong, dicopot dari jabatannya sebagai anggota komisi tersebut.
Sesi hari Minggu tersebut juga membahas revisi konstitusi Korea Utara, langkah-langkah untuk mengimplementasikan rencana pembangunan nasional lima tahun yang diumumkan pada kongres partai, dan anggaran negara untuk tahun 2026, menurut laporan KCNA tanpa mengungkapkan detailnya.
Korea Utara biasanya mengadakan sidang parlemen setelah kongres partai untuk membuat undang-undang yang diperlukan untuk mengimplementasikan keputusan yang dibuat pada kongres tersebut.
Kongres partai yang berkuasa telah diadakan bulan lalu.
(mas)
Lihat Juga :
