Gaji Belum Bayar, Para Influencer Tuntut Badan Propaganda Israel Lebih dari Rp10 Miliar
Selasa, 17 Maret 2026 - 06:50 WIB
loading...
Para influencer media sosial menuntut Direktorat Propaganda Israel atau Hasbara lebih dari Rp10 miliar karena gaji mereka belum dibayarkan. Foto/The Dia via The Cradle
A
A
A
TEL AVIV - Badan propaganda Israel, yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Hasbara, menghadapi tuntutan kompensasi dengan total lebih dari Rp10 miliar dari para influencer dan kontraktor karena belum membayar gaji mereka.
Media Israel, Calcalist, melaporkan melaporkan bahwa puluhan aktivis dan kontraktor Hasbara independen dipekerjakan setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023, karena badan tersebut kekurangan staf. Mereka dipekerjakan untuk melakukan kontra-narasi genosida Gaza.
Baca Juga: Para Penasihat Trump Menyesal AS Perang Melawan Iran, Terlalu Remehkan Rezim Teheran
Beberapa di antaranya tidak secara resmi dipekerjakan oleh negara Israel tetapi bekerja melalui kontraktor swasta. “Dengan demikian, perusahaan produksi swasta menjadi saluran pembayaran bagi mereka yang mewakili Israel di luar negeri,” bunyi laporan Calcalist, sebagaimana dikutip dari Middle East Eye, Selasa (17/3/2026). Para kontraktor menggambarkan pekerjaan itu “selalu berantakan".
Salah satu perusahaan yang menyediakan studio khusus untuk wawancara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant sekarang menuntut lebih dari setengah juta shekel (Rp2,7 miliar) sebagai "gaji" yang belum dibayar.
Perusahaan lain, Intellect, menuntut lebih dari 1,5 juta shekel (Rp8,2 miliar) dari Kantor Perdana Menteri Israel selaku pihak yang mengawasi direktorat Hasbara.
Menurut laporan Calcalist, "Intellect mendanai penerbangan ke Den Haag, yang digunakan oleh aktivis influencer yang beroperasi melawan demonstrasi pro-Palestina menjelang sidang di pengadilan di Den Haag.”
Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan terdapat “ketidakberaturan dalam praktik pengadaan direktorat diplomasi publik” tetapi tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut karena proses hukum yang sedang berlangsung.
Sejak Oktober 2023, upaya propaganda juga dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Diaspora. Kedua kementerian ini telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk menyebarkan propaganda Israel yang tanpa malu-malu menyangkal bahwa mereka telah melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.
Pada September 2024, pemerintah Israel menyetujui tambahan 150 juta shekel (lebih dari Rp831 miliar) untuk upaya Hasbara di Kementerian Luar Negeri, melengkapi anggaran yang sudah ada sebesar 520 juta shekel (lebih dari Rp2,8 triliun). Pendanaan tambahan tersebut diambil dari anggaran pendidikan tinggi.
Pada bulan yang sama, Kementerian Luar Negeri, yang dipimpin oleh Gideon Saar, membentuk direktorat diplomasi publik baru yang bertujuan untuk mempekerjakan blogger dan influencer media sosial. Hal ini mencerminkan kekhawatiran bahwa upaya propaganda Israel kurang efektif.
Pada Juni 2024, terungkap bahwa Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli memimpin kampanye propaganda yang menargetkan kampus-kampus perguruan tinggi Amerika Serikat dan bertujuan untuk mendefinisikan ulang antisemitisme dalam hukum AS.
Setahun kemudian, pada Mei 2025, kementerian yang dipimpin Chikli tersebut menawarkan kepada pemerintah kota pemukiman hingga satu juta shekel (USD325.000) untuk melakukan kampanye propaganda di Israel dan luar negeri.
Media Israel, Calcalist, melaporkan melaporkan bahwa puluhan aktivis dan kontraktor Hasbara independen dipekerjakan setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023, karena badan tersebut kekurangan staf. Mereka dipekerjakan untuk melakukan kontra-narasi genosida Gaza.
Baca Juga: Para Penasihat Trump Menyesal AS Perang Melawan Iran, Terlalu Remehkan Rezim Teheran
Beberapa di antaranya tidak secara resmi dipekerjakan oleh negara Israel tetapi bekerja melalui kontraktor swasta. “Dengan demikian, perusahaan produksi swasta menjadi saluran pembayaran bagi mereka yang mewakili Israel di luar negeri,” bunyi laporan Calcalist, sebagaimana dikutip dari Middle East Eye, Selasa (17/3/2026). Para kontraktor menggambarkan pekerjaan itu “selalu berantakan".
Salah satu perusahaan yang menyediakan studio khusus untuk wawancara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant sekarang menuntut lebih dari setengah juta shekel (Rp2,7 miliar) sebagai "gaji" yang belum dibayar.
Perusahaan lain, Intellect, menuntut lebih dari 1,5 juta shekel (Rp8,2 miliar) dari Kantor Perdana Menteri Israel selaku pihak yang mengawasi direktorat Hasbara.
Menurut laporan Calcalist, "Intellect mendanai penerbangan ke Den Haag, yang digunakan oleh aktivis influencer yang beroperasi melawan demonstrasi pro-Palestina menjelang sidang di pengadilan di Den Haag.”
Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan terdapat “ketidakberaturan dalam praktik pengadaan direktorat diplomasi publik” tetapi tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut karena proses hukum yang sedang berlangsung.
Sejak Oktober 2023, upaya propaganda juga dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Diaspora. Kedua kementerian ini telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk menyebarkan propaganda Israel yang tanpa malu-malu menyangkal bahwa mereka telah melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.
Pada September 2024, pemerintah Israel menyetujui tambahan 150 juta shekel (lebih dari Rp831 miliar) untuk upaya Hasbara di Kementerian Luar Negeri, melengkapi anggaran yang sudah ada sebesar 520 juta shekel (lebih dari Rp2,8 triliun). Pendanaan tambahan tersebut diambil dari anggaran pendidikan tinggi.
Pada bulan yang sama, Kementerian Luar Negeri, yang dipimpin oleh Gideon Saar, membentuk direktorat diplomasi publik baru yang bertujuan untuk mempekerjakan blogger dan influencer media sosial. Hal ini mencerminkan kekhawatiran bahwa upaya propaganda Israel kurang efektif.
Pada Juni 2024, terungkap bahwa Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli memimpin kampanye propaganda yang menargetkan kampus-kampus perguruan tinggi Amerika Serikat dan bertujuan untuk mendefinisikan ulang antisemitisme dalam hukum AS.
Setahun kemudian, pada Mei 2025, kementerian yang dipimpin Chikli tersebut menawarkan kepada pemerintah kota pemukiman hingga satu juta shekel (USD325.000) untuk melakukan kampanye propaganda di Israel dan luar negeri.
(mas)
Lihat Juga :
