Trump Usulkan Pengambilalihan Kuba secara Damai di Tengah Blokade Bahan Bakar AS

WASHINGTON - Presiden Donald Trump telah mengisyaratkan Amerika Serikat (AS) dapat mengambil alih Kuba, tetapi dengan syarat yang damai. Pernyataan pada hari Jumat itu disampaikan saat Trump bersiap menaiki helikopter kepresidenannya, Marine One, di halaman Gedung Putih dalam perjalanan ke Texas.

Mendekati kerumunan media, Trump menjawab pertanyaan tentang hubungan tegang AS dengan negara-negara seperti Iran dan Kuba, dua negara tempat ia menyatakan ingin melihat pemerintahan baru.

Dalam kasus Kuba, Trump mengisyaratkan transisi yang akan “sangat positif bagi orang-orang yang diusir atau lebih buruk lagi.”

“Pemerintah Kuba sedang berbicara dengan kita, dan mereka sedang dalam masalah besar, seperti yang Anda ketahui. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya apa-apa saat ini, tetapi mereka sedang berbicara dengan kita,” kata Trump kepada wartawan.

“Dan mungkin kita akan melakukan pengambilalihan Kuba secara damai. Kita mungkin akan melakukan pengambilalihan Kuba secara damai.”

Trump telah mendorong perubahan rezim di pulau Karibia yang dipimpin komunis itu selama dua bulan terakhir, menggunakan tekanan ekonomi dan diplomatik.

Dalam pernyataannya pada hari Jumat, Trump menegaskan kembali pendiriannya bahwa Kuba adalah "negara yang gagal" yang berada di ambang kehancuran.

"Sejak kecil, saya telah mendengar tentang Kuba, dan semua orang ingin ada perubahan, dan saya dapat melihat hal itu terjadi," ujar Trump.

Ia menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio, seorang keturunan Kuba-Amerika yang dikenal karena pendiriannya yang keras, memimpin inisiatif tersebut.

"Marco Rubio menanganinya dan pada tingkat yang sangat tinggi, dan Anda tahu, mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya minyak, mereka tidak punya makanan, dan saat ini benar-benar negara yang berada dalam masalah besar. Dan mereka menginginkan bantuan kita," kata Trump.

Tekanan yang Meningkat pada Kuba

AS telah lama memiliki hubungan yang tegang dengan Kuba, pulau yang hanya berjarak 145 kilometer, atau 90 mil, dari pantainya. Sejak tahun 1960-an, AS telah memberlakukan embargo perdagangan penuh terhadap pulau tersebut, melemahkan ekonominya.

Namun ketegangan meningkat sejak 3 Januari, ketika Trump mengizinkan operasi militer untuk menculik dan memenjarakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, sekutu dekat Kuba.

Diperkirakan 32 tentara Kuba tewas dalam serangan itu, bersama dengan personel militer Venezuela.

Setelah kejadian itu, Trump meningkatkan tekanan terhadap pulau tersebut, secara terbuka berspekulasi bahwa pemerintahnya "siap untuk jatuh".

Pada 11 Januari, ia mengumumkan tidak akan ada lagi minyak atau uang Venezuela yang mengalir ke Kuba.

Kemudian, pada 29 Januari, ia mengeluarkan perintah eksekutif yang mengancam tarif pada negara mana pun yang memasok minyak secara langsung atau tidak langsung ke pulau tersebut.

Jaringan energi Kuba sebagian besar bergantung pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan potensi "keruntuhan" kemanusiaan yang akan segera terjadi di pulau itu jika pasokan tidak dipulihkan.

Panel ahli hak asasi manusia PBB juga meragukan alasan yang dikemukakan Trump bulan ini bahwa Kuba merupakan "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa" terhadap keamanan nasional AS, karena hubungannya dengan China, Rusia, dan saingan AS lainnya.

Blokade bahan bakar, jelas mereka, terutama berfungsi sebagai "bentuk ekstrem dari pemaksaan ekonomi sepihak" yang melanggar hukum internasional.

"Tidak ada hak berdasarkan hukum internasional untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara ketiga karena terlibat dalam perdagangan yang sah dengan negara berdaulat lain," tulis mereka dalam pernyataan.

Visi Trump untuk 'Negara yang Berkembang'

Namun, pemerintahan Trump tidak merahasiakan keinginannya untuk memperluas pengaruh AS, khususnya di Belahan Barat.

Dalam pidato pelantikannya pada tahun 2025, Trump berjanji bahwa AS "sekali lagi akan menganggap dirinya sebagai negara yang berkembang", termasuk melalui perluasan wilayahnya.

Sejak menyampaikan pidato tersebut, Trump telah mengusulkan untuk "menguasai" Gaza dan "mengelola" Venezuela, sambil menekan negara-negara seperti Greenland, Kanada, dan Panama untuk menyerahkan kedaulatan atas wilayah mereka.

Ia berulang kali merujuk pada kebijakan ekspansionis abad ke-19 seperti manifest destiny dan Doktrin Monroe untuk membenarkan beberapa upaya ini. Ia bahkan mengaitkan citra pribadinya dengan doktrin tersebut, menyebut rencananya untuk Belahan Barat sebagai "Doktrin Donroe".

Selama pidato kenegaraannya pekan ini, ia memuji aksi militernya di Venezuela sebagai keberhasilan dan mengumumkan lebih dari 80 juta barel minyak Venezuela telah dialihkan ke pemerintah AS.

"Kami juga memulihkan keamanan dan dominasi Amerika di Belahan Barat," kata Trump kepada hadirin.

Namun, pemerintah Kuba berulang kali mengecam kampanye Trump terhadap pulau tersebut sebagai bukti imperialisme AS.

Pada 30 Januari, misalnya, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menuduh Trump berupaya "mencekik ekonomi Kuba" dengan blokade bahan bakar.

"Langkah baru ini mengungkapkan sifat fasis, kriminal, dan genosida dari satu kelompok yang telah membajak kepentingan rakyat Amerika untuk keuntungan pribadi semata," tulisnya di media sosial.

Baru pekan ini, pemerintah Diaz-Canel mengumumkan telah terjadi baku tembak mematikan dengan satu kapal cepat berplat nomor Florida di dekat pantainya.

Pemerintah AS membantah bertanggung jawab. Namun Kuba menggambarkan kapal tersebut sebagai bagian dari "penyusupan untuk tujuan teroris".

Melonggarkan Pembatasan?

Sudah ada tanda-tanda bahwa AS mungkin akan berupaya mengurangi beberapa tekanan terhadap Kuba, sambil tetap mempertahankan penentangannya yang keras terhadap pemerintah komunis di pulau itu.

Awal Februari lalu, pemerintahan Trump mengumumkan bantuan kemanusiaan sebesar USD6 juta untuk pulau itu, yang akan didistribusikan melalui perantara seperti Gereja Katolik, bukan pemerintah setempat.

Dan pada hari Rabu, Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa mereka akan "menerapkan kebijakan perizinan yang menguntungkan" untuk penjualan kembali minyak Venezuela ke Kuba, dengan melarang transaksi apa pun dengan pemerintah Kuba atau dinas militer dan intelijennya.

Para kritikus berpendapat krisis kemanusiaan di Kuba dapat memicu konsekuensi bagi Trump, yang telah berkampanye untuk menindak imigrasi dan memangkas pengeluaran pemerintah.

Kuba telah mengalami beberapa gelombang migrasi ke AS, yang terbaru selama pandemi COVID-19, ketika hampir 2 juta orang meninggalkan pulau itu karena ketidakstabilan ekonomi dan penindasan politik.

Sementara itu, Diaz-Canel kembali menegaskan pada hari Jumat bahwa pemerintahnya akan membela diri dari ancaman luar apa pun.

“Kuba akan membela diri dengan tekad dan ketegasan terhadap agresi teroris atau tentara bayaran apa pun yang berupaya merusak kedaulatan dan stabilitas nasionalnya,” katanya.

Baca juga: Memanas, AS Peringatkan Warga Amerika Segera Tinggalkan Iran