OKI Bertemu di Arab Saudi, Israel Batasi Akses ke Al-Aqsa dan Tembak 2 Anak Palestina
Jum'at, 27 Februari 2026 - 18:49 WIB
loading...
Qais, 14 tahun, dari Aboud dekat Ramallah. Seorang siswa kelas 9. Aktif di gerejanya. Tentara Israel menculiknya dari rumahnya pagi ini. Foto/x
A
A
A
RIYADH - Pasukan pendudukan Israel mengerahkan sejumlah besar tentara dan perwira di pos pemeriksaan Tepi Barat menuju Yerusalem pada hari Jumat (27/2/2026). Mereka memberlakukan pembatasan akses yang ketat untuk Jumat kedua Ramadan.
Al-Jazeera melaporkan ribuan warga Palestina berkumpul di pos pemeriksaan Qalandiya di utara Yerusalem dan dekat Makam Rachel di Betlehem di selatan dalam upaya mencapai Masjid Al-Aqsa untuk salat.
Otoritas pendudukan Israel membatasi masuk dari Tepi Barat hanya untuk 10.000 orang yang memegang izin khusus dan memberlakukan batasan usia, hanya mengizinkan pria berusia 55 tahun ke atas dan wanita berusia 50 tahun ke atas untuk masuk.
Para jemaah dilaporkan menjalani prosedur pemeriksaan yang ekstensif di pos pemeriksaan militer, dan pasukan Israel memperkuat kehadiran mereka di sekitar Yerusalem.
Dalam perkembangan terpisah, kantor berita resmi Palestina WAFA melaporkan dua anak Palestina terluka akibat tembakan langsung Israel di dekat persimpangan Al-Mazra’a al-Sharqiya, sebelah timur Ramallah.
Sumber lokal mengatakan kedua anak laki-laki tersebut, berusia 14 dan 15 tahun dan berasal dari kota Silwad, ditembak setelah pasukan pendudukan Israel melepaskan tembakan ke kendaraan yang mereka tumpangi di dekat persimpangan Al-Mazra’a al-Sharqiya–Silwad.
Salah satu anak mengalami luka tembak di dada dan dilaporkan dalam kondisi stabil, sementara yang kedua mengalami luka ringan.
Insiden ini terjadi di tengah operasi militer Israel yang sedang berlangsung di seluruh Tepi Barat, yang mencakup penembakan, penggerebekan, dan penangkapan sejak dimulainya perang Gaza.
Sementara itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI atau OIC) mengadakan pertemuan darurat pada hari Kamis di markas besarnya di Jeddah, Arab Saudi, pada tingkat menteri luar negeri, lapor kantor berita Anadolu.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut, Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) mengatakan sesi tersebut bertujuan mengoordinasikan posisi yang bersatu di antara negara-negara anggota sebagai tanggapan terhadap keputusan ilegal Israel yang dirancang untuk mengubah karakter hukum, politik, dan demografis Tepi Barat yang diduduki.
Dalam pernyataan tersebut, organisasi tersebut menekankan perlunya menghidupkan kembali aksi internasional untuk melindungi hak-hak sah rakyat Palestina dan memperingatkan praktik-praktik Israel mengancam keamanan dan stabilitas regional.
Pertemuan tersebut menyusul keputusan yang diadopsi oleh kabinet keamanan Israel pada 8 Februari untuk mengubah status quo di Tepi Barat demi kepentingan pemukim Yahudi Israel ilegal.
Langkah-langkah ini dilaporkan termasuk menghapus pembatasan yang mencegah pemukim membeli tanah secara langsung, memberikan wewenang yang lebih luas kepada otoritas pendudukan Israel untuk merebut wilayah di bawah tanggung jawab administratif Palestina, dan mencabut wewenang pemerintahan di sebagian Hebron (Al-Khalil) untuk mendirikan kotamadya paralel yang berafiliasi dengan Israel.
Pada 15 Februari, Israel juga menyetujui peluncuran proses pendaftaran tanah sepihak di Tepi Barat yang diduduki, langkah yang dilihat sebagai formalisasi penyitaan tanah.
Menurut Anadolu, Wakil Menteri Luar Negeri Saudi Waleed al-Khereiji menegaskan kembali penolakan negaranya terhadap perluasan permukiman dan tindakan aneksasi Israel, dengan menyatakan tindakan yang bertujuan memaksakan apa yang disebut kedaulatan atas Tepi Barat merusak peluang perdamaian dan melemahkan stabilitas regional.
Berdasarkan hukum internasional, Tepi Barat diakui sebagai wilayah pendudukan, dan pemindahan penduduk kekuatan pendudukan ke wilayah tersebut dianggap melanggar hukum.
Dalam laporan lain, Anadolu mengutip Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Yerusalem yang menyatakan otoritas Israel menghancurkan 312 bangunan perumahan dan pertanian Palestina antara 1 Januari dan 18 Februari 2026.
Pembongkaran tersebut, sebagian besar terjadi di Area C — yang mencakup sekitar 60 persen dari Tepi Barat — memengaruhi sekitar 21.000 warga Palestina.
Pusat tersebut, mengutip data dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), menggambarkan peningkatan yang signifikan dalam pembongkaran dan kekerasan pemukim. Antara tanggal 16 dan 23 Februari saja, tercatat 86 serangan pemukim di 60 komunitas.
Insiden-insiden ini menyebabkan 186 warga Palestina mengungsi, 64 orang terluka—beberapa di antaranya ditembak dengan peluru tajam oleh pemukim—39 kendaraan terbakar, dan 800 pohon zaitun dirusak pemukim Yahudi.
Baca juga: Armada Pesawat Pengisi Bahan Bakar AS Menuju Israel, Iran: Sampai Tetes Darah Terakhir
Al-Jazeera melaporkan ribuan warga Palestina berkumpul di pos pemeriksaan Qalandiya di utara Yerusalem dan dekat Makam Rachel di Betlehem di selatan dalam upaya mencapai Masjid Al-Aqsa untuk salat.
Otoritas pendudukan Israel membatasi masuk dari Tepi Barat hanya untuk 10.000 orang yang memegang izin khusus dan memberlakukan batasan usia, hanya mengizinkan pria berusia 55 tahun ke atas dan wanita berusia 50 tahun ke atas untuk masuk.
Para jemaah dilaporkan menjalani prosedur pemeriksaan yang ekstensif di pos pemeriksaan militer, dan pasukan Israel memperkuat kehadiran mereka di sekitar Yerusalem.
Dua Anak Ditembak di Dekat Ramallah
Dalam perkembangan terpisah, kantor berita resmi Palestina WAFA melaporkan dua anak Palestina terluka akibat tembakan langsung Israel di dekat persimpangan Al-Mazra’a al-Sharqiya, sebelah timur Ramallah.
Sumber lokal mengatakan kedua anak laki-laki tersebut, berusia 14 dan 15 tahun dan berasal dari kota Silwad, ditembak setelah pasukan pendudukan Israel melepaskan tembakan ke kendaraan yang mereka tumpangi di dekat persimpangan Al-Mazra’a al-Sharqiya–Silwad.
Salah satu anak mengalami luka tembak di dada dan dilaporkan dalam kondisi stabil, sementara yang kedua mengalami luka ringan.
Insiden ini terjadi di tengah operasi militer Israel yang sedang berlangsung di seluruh Tepi Barat, yang mencakup penembakan, penggerebekan, dan penangkapan sejak dimulainya perang Gaza.
OKI Mengadakan Pertemuan Darurat
Sementara itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI atau OIC) mengadakan pertemuan darurat pada hari Kamis di markas besarnya di Jeddah, Arab Saudi, pada tingkat menteri luar negeri, lapor kantor berita Anadolu.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut, Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) mengatakan sesi tersebut bertujuan mengoordinasikan posisi yang bersatu di antara negara-negara anggota sebagai tanggapan terhadap keputusan ilegal Israel yang dirancang untuk mengubah karakter hukum, politik, dan demografis Tepi Barat yang diduduki.
Dalam pernyataan tersebut, organisasi tersebut menekankan perlunya menghidupkan kembali aksi internasional untuk melindungi hak-hak sah rakyat Palestina dan memperingatkan praktik-praktik Israel mengancam keamanan dan stabilitas regional.
Pertemuan tersebut menyusul keputusan yang diadopsi oleh kabinet keamanan Israel pada 8 Februari untuk mengubah status quo di Tepi Barat demi kepentingan pemukim Yahudi Israel ilegal.
Langkah-langkah ini dilaporkan termasuk menghapus pembatasan yang mencegah pemukim membeli tanah secara langsung, memberikan wewenang yang lebih luas kepada otoritas pendudukan Israel untuk merebut wilayah di bawah tanggung jawab administratif Palestina, dan mencabut wewenang pemerintahan di sebagian Hebron (Al-Khalil) untuk mendirikan kotamadya paralel yang berafiliasi dengan Israel.
Pada 15 Februari, Israel juga menyetujui peluncuran proses pendaftaran tanah sepihak di Tepi Barat yang diduduki, langkah yang dilihat sebagai formalisasi penyitaan tanah.
Menurut Anadolu, Wakil Menteri Luar Negeri Saudi Waleed al-Khereiji menegaskan kembali penolakan negaranya terhadap perluasan permukiman dan tindakan aneksasi Israel, dengan menyatakan tindakan yang bertujuan memaksakan apa yang disebut kedaulatan atas Tepi Barat merusak peluang perdamaian dan melemahkan stabilitas regional.
Berdasarkan hukum internasional, Tepi Barat diakui sebagai wilayah pendudukan, dan pemindahan penduduk kekuatan pendudukan ke wilayah tersebut dianggap melanggar hukum.
Peningkatan Pembongkaran
Dalam laporan lain, Anadolu mengutip Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Yerusalem yang menyatakan otoritas Israel menghancurkan 312 bangunan perumahan dan pertanian Palestina antara 1 Januari dan 18 Februari 2026.
Pembongkaran tersebut, sebagian besar terjadi di Area C — yang mencakup sekitar 60 persen dari Tepi Barat — memengaruhi sekitar 21.000 warga Palestina.
Pusat tersebut, mengutip data dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), menggambarkan peningkatan yang signifikan dalam pembongkaran dan kekerasan pemukim. Antara tanggal 16 dan 23 Februari saja, tercatat 86 serangan pemukim di 60 komunitas.
Insiden-insiden ini menyebabkan 186 warga Palestina mengungsi, 64 orang terluka—beberapa di antaranya ditembak dengan peluru tajam oleh pemukim—39 kendaraan terbakar, dan 800 pohon zaitun dirusak pemukim Yahudi.
Baca juga: Armada Pesawat Pengisi Bahan Bakar AS Menuju Israel, Iran: Sampai Tetes Darah Terakhir
(sya)
Lihat Juga :
