Hamas Tolak Ultimatum Israel untuk Lucuti Senjata dalam 60 Hari
Selasa, 17 Februari 2026 - 16:38 WIB
loading...
Tim pertahanan sipil, berkoordinasi dengan para pejabat dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC), menggunakan alat berat untuk mencari korban di reruntuhan bangunan yang hancur setelah serangan Israel di Beit Lahiya, Gaza utara, pada 15 Februari 2026
A
A
A
JALUR GAZA - Hamas menolak pernyataan seorang pejabat pemerintah Israel yang menyerukan agar kelompok yang berbasis di Gaza itu melucuti senjata dalam 60 hari. Pejabat Zionis itu juga mengancam akan melanjutkan perang genosida Israel jika Hamas gagal mematuhinya.
Pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi, mengatakan kepada Al Jazeera Mubasher pada hari Senin bahwa ia tidak mengetahui adanya tuntutan tersebut.
“Pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu… dan melalui media hanyalah ancaman tanpa dasar dalam negosiasi yang sedang berlangsung,” kata Mardawi seperti dikutip Al Jazeera Arabic.
Komentar Mardawi muncul setelah Sekretaris Kabinet Israel Yossi Fuchs, selama konferensi di Yerusalem pada hari Senin, mengancam akan memperbarui perang genosida di Gaza jika Hamas gagal melucuti senjata dalam 60 hari, seperti yang dilaporkan media lokal Times of Israel.
Fuchs, ajudan utama Netanyahu, mengklaim periode dua bulan tersebut diminta oleh pemerintahan Amerika Serikat. “Kami menghormati hal itu,” katanya.
Tanpa mengkonfirmasi kapan tepatnya ultimatum itu akan dimulai, Fuchs mengatakan ultimatum itu mungkin akan dimulai pada pertemuan Dewan Perdamaian Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari –rencana yang didukung Washington untuk rekonstruksi Gaza.
“Kami akan mengevaluasinya,” kata Fuchs. “Jika berhasil, bagus. Jika tidak, maka IDF [tentara Israel] harus menyelesaikan misi tersebut.”
Mardawi dari Hamas mengatakan kepada Al Jazeera Mubasher bahwa ancaman untuk memperbarui perang akan memiliki “dampak serius bagi kawasan tersebut” dan menekankan “rakyat Palestina tidak akan menyerah”, lapor AJA.
Fase kedua dari perjanjian “gencatan senjata” dimulai pada pertengahan Januari, di mana AS mengatakan akan menangani pelucutan senjata Hamas dan penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional. Hamas menolak menyerahkan senjata selama Israel terus menduduki Gaza.
Awal bulan ini, pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, menolak seruan untuk melucuti senjata faksi-faksi Palestina di Gaza, dengan alasan melucuti senjata dari rakyat yang diduduki akan menjadikan mereka "korban mudah untuk dieliminasi".
Genosida Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, termasuk ribuan anak-anak.
Serangan Israel terus berlanjut meskipun ada "gencatan senjata" yang dimediasi AS yang dimulai pada bulan Oktober, dengan lebih dari 600 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata tersebut berlaku. Menurut pihak berwenang di Gaza, Israel telah melanggar "gencatan senjata" sebanyak 1.520 kali.
Selain pembunuhan warga Palestina yang hampir setiap hari terjadi, Israel juga sangat membatasi jumlah makanan, obat-obatan, perlengkapan medis, bahan-bahan untuk tempat tinggal, dan rumah prefabrikasi yang masuk ke Gaza, tempat sekitar dua juta warga Palestina – termasuk 1,5 juta pengungsi – hidup dalam kondisi yang mengerikan.
Baca juga: Ngeri, Perang Masa Depan Sedang Dirancang di Israel, Senator AS Bongkar Rahasia
Pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi, mengatakan kepada Al Jazeera Mubasher pada hari Senin bahwa ia tidak mengetahui adanya tuntutan tersebut.
“Pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu… dan melalui media hanyalah ancaman tanpa dasar dalam negosiasi yang sedang berlangsung,” kata Mardawi seperti dikutip Al Jazeera Arabic.
Komentar Mardawi muncul setelah Sekretaris Kabinet Israel Yossi Fuchs, selama konferensi di Yerusalem pada hari Senin, mengancam akan memperbarui perang genosida di Gaza jika Hamas gagal melucuti senjata dalam 60 hari, seperti yang dilaporkan media lokal Times of Israel.
Fuchs, ajudan utama Netanyahu, mengklaim periode dua bulan tersebut diminta oleh pemerintahan Amerika Serikat. “Kami menghormati hal itu,” katanya.
Tanpa mengkonfirmasi kapan tepatnya ultimatum itu akan dimulai, Fuchs mengatakan ultimatum itu mungkin akan dimulai pada pertemuan Dewan Perdamaian Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari –rencana yang didukung Washington untuk rekonstruksi Gaza.
“Kami akan mengevaluasinya,” kata Fuchs. “Jika berhasil, bagus. Jika tidak, maka IDF [tentara Israel] harus menyelesaikan misi tersebut.”
Mardawi dari Hamas mengatakan kepada Al Jazeera Mubasher bahwa ancaman untuk memperbarui perang akan memiliki “dampak serius bagi kawasan tersebut” dan menekankan “rakyat Palestina tidak akan menyerah”, lapor AJA.
Fase kedua dari perjanjian “gencatan senjata” dimulai pada pertengahan Januari, di mana AS mengatakan akan menangani pelucutan senjata Hamas dan penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional. Hamas menolak menyerahkan senjata selama Israel terus menduduki Gaza.
Awal bulan ini, pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, menolak seruan untuk melucuti senjata faksi-faksi Palestina di Gaza, dengan alasan melucuti senjata dari rakyat yang diduduki akan menjadikan mereka "korban mudah untuk dieliminasi".
Genosida Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, termasuk ribuan anak-anak.
Serangan Israel terus berlanjut meskipun ada "gencatan senjata" yang dimediasi AS yang dimulai pada bulan Oktober, dengan lebih dari 600 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata tersebut berlaku. Menurut pihak berwenang di Gaza, Israel telah melanggar "gencatan senjata" sebanyak 1.520 kali.
Selain pembunuhan warga Palestina yang hampir setiap hari terjadi, Israel juga sangat membatasi jumlah makanan, obat-obatan, perlengkapan medis, bahan-bahan untuk tempat tinggal, dan rumah prefabrikasi yang masuk ke Gaza, tempat sekitar dua juta warga Palestina – termasuk 1,5 juta pengungsi – hidup dalam kondisi yang mengerikan.
Baca juga: Ngeri, Perang Masa Depan Sedang Dirancang di Israel, Senator AS Bongkar Rahasia
(sya)
Lihat Juga :
