Palestina Tak Mau Berdamai dengan Israel, Ini 4 Motifnya
Senin, 16 Februari 2026 - 14:39 WIB
loading...
A
A
A
"Tetapi bagi saya, masalahnya sangat jelas. Jika Anda adalah pendukung solusi dua negara, jika Anda percaya pada hukum internasional, jika Anda ingin mematuhi hukum internasional, Anda perlu mengakui, karena tidak ada alasan sama sekali untuk tidak mengakui," tambahnya.
Pada hari Minggu, rezim Israel menyetujui rencana untuk mendaftarkan sebagian besar wilayah Tepi Barat yang diduduki sebagai "milik negara," menandai tindakan pertama semacam ini sejak Israel mengambil alih wilayah tersebut pada tahun 1967.
Menurut Perjanjian Oslo II yang ditandatangani pada tahun 1995, Area A di Tepi Barat sepenuhnya dikendalikan oleh Palestina, Area B memiliki pemerintahan sipil Palestina dengan pengawasan Israel, dan Area C, yang mencakup sekitar 61% dari Tepi Barat, sepenuhnya dikendalikan oleh rezim Israel.
Langkah terbaru ini merupakan bagian dari serangkaian keputusan oleh apa yang disebut Kabinet Keamanan Israel pekan lalu, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan pemukiman ilegal dan meningkatkan dominasi Tel Aviv atas Tepi Barat yang diduduki.
Media Israel melaporkan bahwa tindakan tersebut melibatkan pencabutan undang-undang yang melarang penjualan tanah di Tepi Barat kepada pemukim ilegal Israel, membuka dokumen kepemilikan tanah, dan mentransfer kendali izin pembangunan di area pemukiman dekat al-Khalil dari kotamadya Palestina ke administrasi sipil Israel.
Pada hari Minggu, rezim Israel menyetujui rencana untuk mendaftarkan sebagian besar wilayah Tepi Barat yang diduduki sebagai "milik negara," menandai tindakan pertama semacam ini sejak Israel mengambil alih wilayah tersebut pada tahun 1967.
Menurut Perjanjian Oslo II yang ditandatangani pada tahun 1995, Area A di Tepi Barat sepenuhnya dikendalikan oleh Palestina, Area B memiliki pemerintahan sipil Palestina dengan pengawasan Israel, dan Area C, yang mencakup sekitar 61% dari Tepi Barat, sepenuhnya dikendalikan oleh rezim Israel.
Langkah terbaru ini merupakan bagian dari serangkaian keputusan oleh apa yang disebut Kabinet Keamanan Israel pekan lalu, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan pemukiman ilegal dan meningkatkan dominasi Tel Aviv atas Tepi Barat yang diduduki.
Media Israel melaporkan bahwa tindakan tersebut melibatkan pencabutan undang-undang yang melarang penjualan tanah di Tepi Barat kepada pemukim ilegal Israel, membuka dokumen kepemilikan tanah, dan mentransfer kendali izin pembangunan di area pemukiman dekat al-Khalil dari kotamadya Palestina ke administrasi sipil Israel.
(ahm)
Lihat Juga :
