Israel akan Batasi Akses Umat Islam ke Masjid al-Aqsa selama Ramadan
Jum'at, 13 Februari 2026 - 21:13 WIB
loading...
Warga Palestina melaksanakan salat Tarawih di depan Kubah Batu (Qubbat as-Sakhrah) di Masjid Al-Aqsa pada malam Laylat al-Qadr, malam ke-27 bulan suci Ramadan, meskipun terdapat hambatan yang ditimbulkan Israel di Yerusalem pada 26 Maret 2025. Foto/Mostaf
A
A
A
YERUSALEM - Pihak berwenang Israel telah berencana membatasi akses umat Islam ke Masjid al-Aqsa untuk salat selama bulan suci Ramadan yang akan datang. Pernyataan itu diungkap seorang cendekiawan Muslim terkenal dan mantan mufti besar Yerusalem dalam wawancara dengan Anadolu.
Sheikh Ekrima Sabri, mantan mufti besar Yerusalem dan kepala Dewan Islam Tertinggi di Yerusalem, menyatakan penyesalannya atas rencana pemerintah Israel membatasi akses ke masjid tersuci ketiga bagi Muslim selama Ramadan, yang dimulai pertengahan pekan depan.
Niat buruk Israel terlihat jelas ketika Mayor Jenderal Avshalom Peled diangkat sebagai komandan polisi baru di Yerusalem Timur yang diduduki pada pekan pertama Januari, langkah yang dilihat sebagai upaya memajukan rencana Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir untuk Masjid Al-Aqsa yang menjadi titik konflik.
Surat kabar Israel Haaretz menulis, "Tampaknya Ben-Gvir melakukan segala yang dia bisa untuk mengipasi api."
“Umat Muslim menyambut Ramadan dengan optimisme, mengikuti tradisi Nabi Muhammad, yang biasa menyambut bulan ini di akhir bulan Sya'ban,” ujar Sheikh Sabri kepada Anadolu. “Namun terkait Yerusalem, kami menyesalkan tindakan keras yang akan diberlakukan otoritas pendudukan terhadap umat Muslim yang datang ke Masjid Al-Aqsa.”
Ia mengatakan, “Otoritas Israel telah melarang puluhan pemuda memasuki masjid dan mengumumkan mereka tidak akan melonggarkan pembatasan selama Ramadan bagi para jamaah yang datang dari Tepi Barat yang diduduki.”
“Ini berarti akan ada pembatasan yang lebih ketat,” kata Sabri. “Jumlah jamaah di Al-Aqsa akan lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini bertentangan dengan kebebasan beribadah dan mengganggu pelaksanaan puasa umat Muslim.”
Ratusan ribu warga Palestina dari Tepi Barat biasanya melakukan perjalanan ke Yerusalem Timur yang diduduki selama Ramadan untuk berdoa di Masjid Al-Aqsa.
Namun, sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, otoritas Israel telah memperketat pembatasan di pos pemeriksaan militer, membatasi akses penduduk Tepi Barat ke Yerusalem.
Selama dua tahun terakhir, hanya sejumlah kecil orang yang menerima izin yang dikeluarkan oleh militer Israel, yang menurut warga Palestina sulit diperoleh. Pihak berwenang belum mengumumkan pengaturan khusus apa pun untuk Ramadan tahun ini.
Dalam beberapa hari terakhir, otoritas Israel juga mengeluarkan perintah sementara terhadap ratusan warga Palestina di Yerusalem Timur—sebagian besar adalah pemuda—yang melarang mereka memasuki Masjid al-Aqsa selama Ramadan. Beberapa perintah tersebut berlaku hingga enam bulan.
Langkah-langkah ini diambil ketika pemerintah sayap kanan Israel, yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menghadapi kritik dari pejabat Palestina atas apa yang mereka gambarkan sebagai perubahan terhadap "status quo" yang telah lama ada di situs tersebut.
Namun, polisi setempat secara sepihak mengizinkan ekstremis Israel memasuki kompleks masjid secara paksa sejak tahun 2003, meskipun ada tuntutan berulang kali dari Departemen Wakaf Islam untuk menghentikan serangan tersebut.
“Tidak diragukan lagi bahwa pemerintah sayap kanan bertujuan menerapkan rencana agresifnya terkait Masjid al-Aqsa,” ungkap Sabri. “Selama bertahun-tahun, mereka menuntut akses publik, ibadah terbuka, penggunaan terompet ritual, dan sujud. Ambisi yang dulunya tersembunyi kini telah menjadi publik.”
Ia menambahkan, “Kami telah lama memperingatkan Israel berupaya memaksakan kedaulatan atas situs tersebut dan mengurangi otoritas Wakaf Islam.”
Namun, tindakan Israel tidak terbatas pada Masjid al-Aqsa. Tindakan tersebut juga meluas ke pembongkaran lingkungan Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki secara umum, dan khususnya yang berada di dekat masjid.
“Kebijakan pembongkaran adalah kebijakan rasis, tidak adil, ilegal, dan tidak manusiawi, dan merupakan perpanjangan dari kebijakan tidak adil Inggris di Palestina selama periode pemerintahan kolonial Inggris,” ujarnya menyesalkan.
Sabri mendesak masyarakat Arab dan Islam untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina di Yerusalem dan menyerukan kepada para pemimpin Arab dan Muslim untuk memikul tanggung jawab mereka terhadap Yerusalem dan Masjid al-Aqsa.
Baca juga: AS Selundupkan 6.000 Terminal Starlink ke Iran saat Kerusuhan
Sheikh Ekrima Sabri, mantan mufti besar Yerusalem dan kepala Dewan Islam Tertinggi di Yerusalem, menyatakan penyesalannya atas rencana pemerintah Israel membatasi akses ke masjid tersuci ketiga bagi Muslim selama Ramadan, yang dimulai pertengahan pekan depan.
Niat buruk Israel terlihat jelas ketika Mayor Jenderal Avshalom Peled diangkat sebagai komandan polisi baru di Yerusalem Timur yang diduduki pada pekan pertama Januari, langkah yang dilihat sebagai upaya memajukan rencana Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir untuk Masjid Al-Aqsa yang menjadi titik konflik.
Surat kabar Israel Haaretz menulis, "Tampaknya Ben-Gvir melakukan segala yang dia bisa untuk mengipasi api."
“Umat Muslim menyambut Ramadan dengan optimisme, mengikuti tradisi Nabi Muhammad, yang biasa menyambut bulan ini di akhir bulan Sya'ban,” ujar Sheikh Sabri kepada Anadolu. “Namun terkait Yerusalem, kami menyesalkan tindakan keras yang akan diberlakukan otoritas pendudukan terhadap umat Muslim yang datang ke Masjid Al-Aqsa.”
Ia mengatakan, “Otoritas Israel telah melarang puluhan pemuda memasuki masjid dan mengumumkan mereka tidak akan melonggarkan pembatasan selama Ramadan bagi para jamaah yang datang dari Tepi Barat yang diduduki.”
“Ini berarti akan ada pembatasan yang lebih ketat,” kata Sabri. “Jumlah jamaah di Al-Aqsa akan lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini bertentangan dengan kebebasan beribadah dan mengganggu pelaksanaan puasa umat Muslim.”
Ratusan ribu warga Palestina dari Tepi Barat biasanya melakukan perjalanan ke Yerusalem Timur yang diduduki selama Ramadan untuk berdoa di Masjid Al-Aqsa.
Namun, sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, otoritas Israel telah memperketat pembatasan di pos pemeriksaan militer, membatasi akses penduduk Tepi Barat ke Yerusalem.
Selama dua tahun terakhir, hanya sejumlah kecil orang yang menerima izin yang dikeluarkan oleh militer Israel, yang menurut warga Palestina sulit diperoleh. Pihak berwenang belum mengumumkan pengaturan khusus apa pun untuk Ramadan tahun ini.
Dalam beberapa hari terakhir, otoritas Israel juga mengeluarkan perintah sementara terhadap ratusan warga Palestina di Yerusalem Timur—sebagian besar adalah pemuda—yang melarang mereka memasuki Masjid al-Aqsa selama Ramadan. Beberapa perintah tersebut berlaku hingga enam bulan.
Langkah-langkah ini diambil ketika pemerintah sayap kanan Israel, yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menghadapi kritik dari pejabat Palestina atas apa yang mereka gambarkan sebagai perubahan terhadap "status quo" yang telah lama ada di situs tersebut.
Namun, polisi setempat secara sepihak mengizinkan ekstremis Israel memasuki kompleks masjid secara paksa sejak tahun 2003, meskipun ada tuntutan berulang kali dari Departemen Wakaf Islam untuk menghentikan serangan tersebut.
“Tidak diragukan lagi bahwa pemerintah sayap kanan bertujuan menerapkan rencana agresifnya terkait Masjid al-Aqsa,” ungkap Sabri. “Selama bertahun-tahun, mereka menuntut akses publik, ibadah terbuka, penggunaan terompet ritual, dan sujud. Ambisi yang dulunya tersembunyi kini telah menjadi publik.”
Ia menambahkan, “Kami telah lama memperingatkan Israel berupaya memaksakan kedaulatan atas situs tersebut dan mengurangi otoritas Wakaf Islam.”
Namun, tindakan Israel tidak terbatas pada Masjid al-Aqsa. Tindakan tersebut juga meluas ke pembongkaran lingkungan Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki secara umum, dan khususnya yang berada di dekat masjid.
“Kebijakan pembongkaran adalah kebijakan rasis, tidak adil, ilegal, dan tidak manusiawi, dan merupakan perpanjangan dari kebijakan tidak adil Inggris di Palestina selama periode pemerintahan kolonial Inggris,” ujarnya menyesalkan.
Sabri mendesak masyarakat Arab dan Islam untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina di Yerusalem dan menyerukan kepada para pemimpin Arab dan Muslim untuk memikul tanggung jawab mereka terhadap Yerusalem dan Masjid al-Aqsa.
Baca juga: AS Selundupkan 6.000 Terminal Starlink ke Iran saat Kerusuhan
(sya)
Lihat Juga :
