Meski Dibombardir Israel Setiap Hari, Banyak Warga Palestina Kembali ke Gaza

GAZA - Empat puluh satu warga Palestina tiba di Gaza melalui penyeberangan Rafah, menjadi kelompok pengungsi ketujuh yang melakukan perjalanan sejak pembukaan kembali sebagian titik transit utama awal bulan ini, sebuah proses yang sangat lambat dan diwarnai oleh kendali militer Israel.

Kelompok pengungsi yang kembali tiba pada Selasa malam dengan bus Organisasi Kesehatan Dunia, dan dibawa ke Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, menurut laporan tim Al Jazeera di lapangan.

Seperti mereka yang sebelumnya telah melakukan perjalanan tersebut, para pengungsi yang kembali menggambarkan bahwa mereka mengalami penggeledahan dan interogasi yang memalukan oleh militer Israel, yang mengendalikan sisi Palestina dari titik penyeberangan utama tersebut.

Penyeberangan Rafah di perbatasan dengan Mesir – satu-satunya jalan masuk atau keluar dari wilayah tersebut bagi hampir seluruh penduduk Gaza yang berjumlah lebih dari dua juta jiwa – ditutup oleh otoritas Israel selama sebagian besar perang genosida dan baru dibuka kembali sebagian pada tanggal 2 Februari.

Dengan pembukaannya kembali, yang merupakan syarat utama dari kesepakatan "gencatan senjata" yang ditengahi Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengakhiri perang, Israel mengizinkan sejumlah kecil orang yang telah disetujui sebelumnya dan diperiksa secara ketat untuk melakukan perjalanan, memungkinkan warga Palestina yang telah pergi selama perang dan terdampar di luar untuk kembali, dan memungkinkan pemindahan pasien yang sangat membutuhkan perawatan medis di negara lain.

Dengan kedatangan terbaru, 172 warga Palestina telah kembali ke Jalur Gaza sejak penyeberangan dibuka kembali, sementara hanya 250 orang – pasien yang membutuhkan perawatan medis di luar negeri, dan pendamping mereka – yang telah pergi, menurut Kantor Media Pemerintah Gaza.



Laju evakuasi medis sejak pembukaan kembali sebagian perbatasan lebih lambat daripada jumlah yang dijanjikan – perjanjian “gencatan senjata” menyebutkan 50 pasien meninggalkan Jalur Gaza setiap hari, masing-masing didampingi oleh dua anggota keluarga – jauh dari yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 20.000 pasien yang membutuhkan perawatan medis di negara lain.

Sistem perawatan kesehatan Gaza telah hancur akibat perang genosida Israel di wilayah tersebut, dengan 22 rumah sakit tidak beroperasi dan 1.700 pekerja medis tewas, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Sementara itu, meskipun perjanjian “gencatan senjata” yang seharusnya diterapkan pada bulan Oktober, serangan Israel terus menargetkan Jalur Gaza hampir setiap hari.

Pada hari Rabu, serangan udara dan penembakan artileri Israel menargetkan daerah-daerah di bawah kendali militer Israel di sebelah timur Khan Younis di selatan Jalur Gaza, menurut laporan tim Al Jazeera di lapangan.

Baca Juga: Pejabat AS: Negara-negara Eropa seperti Anak-anak

Pelanggaran terbaru terhadap "gencatan senjata" terjadi setelah setidaknya tujuh warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza pada hari Selasa.

Di antara para korban terdapat setidaknya tiga orang yang tewas akibat tembakan artileri dan senjata Israel di Gaza tengah, dan satu orang lagi tewas akibat tembakan tentara Israel di utara Khan Younis.

Serangan itu terjadi ketika Israel mengumumkannya telah menyetujui pengusiran paksa dua warga Palestina yang dihukum karena kejahatan di Israel ke Gaza, dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah dikecam oleh kelompok hak asasi manusia.

Langkah ini merupakan implementasi pertama dari undang-undang yang disahkan pada Februari 2023 yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan dan deportasi mereka yang dihukum karena "terorisme".

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada tanggal X bahwa ia telah menandatangani perintah pencabutan kewarganegaraan dan deportasi untuk dua warga Palestina Israel yang diduga melakukan serangan penusukan dan penembakan.

“Saya berterima kasih kepada pemimpin koalisi [Ofir Katz] karena telah memimpin undang-undang yang akan mengusir mereka dari Negara Israel, dan masih banyak lagi yang seperti mereka yang akan menyusul,” tulis Netanyahu.

Kedua pria yang akan dideportasi diidentifikasi dalam pernyataan dari Katz sebagai Mahmoud Ahmad, yang dijatuhi hukuman 23 tahun penjara karena menembak tentara dan warga sipil Israel, dan Mohammed Ahmad Hussein al-Halsi, yang dijatuhi hukuman 18 tahun pada tahun 2016 karena menusuk wanita lanjut usia di Armon HaNatziv.

Media Israel melaporkan bahwa keduanya akan dikirim ke Gaza setelah masa hukuman mereka selesai.

Adalah, sebuah pusat hukum untuk hak-hak Palestina di Israel, telah mengutuk langkah tersebut.

“Perintah deportasi ini memungkinkan warga Palestina Israel untuk diasingkan secara fisik dari tanah air mereka,” kata Adalah dalam sebuah pernyataan.

“Pemerintah telah mengubah hak asasi manusia yang paling mendasar menjadi izin bersyarat yang dapat dicabut sesuka hati,” kata kelompok tersebut.

Menggambarkan langkah tersebut sebagai “belum pernah terjadi sebelumnya”, Adalah mengatakan tindakan Israel “melanggar larangan internasional absolut terhadap tanpa kewarganegaraan dan menghancurkan perlindungan dasar kewarganegaraan yang paling mendasar”.