Sarankan Impor Perawan, Pejabat Korea Selatan Dipecat

SEOUL - Partai Demokratik (DPK) yang berkuasa di Korea Selatan telah memecat kepala daerah Jindo, Kim Hee-soo, dari jajarannya setelah pejabat daerah tersebut menyerukan “mengimpor perawan” dari luar negeri untuk mengatasi masalah demografi negara tersebut. Pernyataan pejabat tersebut menyebabkan kegemparan nasional.

Partai tersebut mengadakan pertemuan Dewan Tertinggi luar biasa pada hari Senin untuk membahas dampak dari pernyataan kontroversial yang dibuat Kim pekan lalu. Pernyataan pejabat tersebut secara luas dianggap tidak pantas dan merendahkan perempuan.

“Keputusan ini dibuat sebagai tanggapan terhadap kontroversi publik yang disebabkan pernyataan merendahkannya baru-baru ini tentang perempuan asing,” kata juru bicara utama DPK, Park Soo-hyun, setelah pertemuan tersebut.

Kepala daerah pulau selatan tersebut membuat komentar kontroversial tersebut pada hari Rabu lalu selama pertemuan tentang integrasi administratif antara Provinsi Jeolla Selatan dan Gwangju, kota metropolitan terbesar keenam di negara itu.

“Jika Gwangju dan Jeolla Selatan diintegrasikan, kita harus membuat undang-undang yang membahas kepunahan penduduk, dan jika itu tidak berhasil, mungkin kita harus mengimpor gadis-gadis perawan muda dari tempat-tempat seperti Sri Lanka atau Vietnam agar para bujangan di pedesaan dapat menikah,” ujar Kim dalam pertemuan tersebut, menggunakan istilah yang berarti “perawan” dan “wanita muda yang belum menikah.”

Pernyataan tersebut segera menjadi viral, menyebabkan reaksi keras di seluruh negeri, dengan pejabat tersebut dituduh bersikap seksis dan secara keseluruhan tidak pantas, dengan kritik terutama berfokus pada kata “impor.”

Kecaman tersebut mendorong Kim menyampaikan permintaan maaf yang agak kurang meyakinkan, karena ia tetap bersikeras pendapatnya tetap benar meskipun bahasa yang digunakan.

Pejabat tersebut bersikeras ia bermaksud untuk berargumen bahwa “revitalisasi industri saja tidak dapat menyelesaikan kepunahan penduduk” dan menarik perhatian pada “masalah struktural seperti penurunan populasi yang parah di komunitas pedesaan dan nelayan serta melemahnya fondasi untuk pernikahan dan kelahiran anak.”

Penurunan demografis harus ditangani tidak hanya di tingkat regional tetapi juga ditanggapi dengan respons tingkat pemerintah nasional, katanya.

Baca juga: Eks Komandan IRGC Ungkap Arab Saudi Sudah Punya Senjata Nuklir, AS dan Israel Tahu