Palestina Minta Tolong Dunia Melawan Kebijakan Israel Mencaplok Tepi Barat
Senin, 09 Februari 2026 - 16:06 WIB
loading...
A
A
A
Lembaga penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan bahwa keputusan tersebut mencakup pencabutan undang-undang yang melarang penjualan tanah Palestina kepada orang Yahudi di Tepi Barat, pembukaan catatan kepemilikan tanah, dan pengalihan wewenang izin pembangunan di blok pemukiman Hebron dari kotamadya Palestina ke administrasi sipil Israel.
Langkah-langkah tersebut juga memperluas pengawasan dan penegakan hukum Israel ke wilayah yang diklasifikasikan sebagai Area A dan Area B, dengan alasan dugaan pelanggaran terkait pembangunan tanpa izin, masalah air, dan kerusakan situs arkeologi dan lingkungan. Perluasan ini akan memungkinkan pembongkaran dan penyitaan properti Palestina bahkan di wilayah yang dikelola secara sipil dan keamanan oleh Otoritas Palestina.
Baca Juga: Informan FBI Sebut Jeffrey Epstein Memiliki Hubungan dengan Intelijen Israel
Berdasarkan Perjanjian Oslo II tahun 1995, Area A berada di bawah kendali sipil dan keamanan Palestina sepenuhnya, Area B berada di bawah kendali sipil Palestina dengan kendali keamanan Israel, dan Area C tetap berada di bawah kendali Israel sepenuhnya, yang mencakup sekitar 60% dari Tepi Barat.
Harian Yedioth Ahronoth Israel melaporkan bahwa keputusan Kabinet mencakup pengalihan wewenang perencanaan dan pembangunan di Masjid Ibrahimi dan sekitarnya, serta situs-situs keagamaan lainnya, dari kotamadya Hebron ke administrasi sipil Israel, bertentangan dengan pengaturan berdasarkan Protokol Hebron 1997 antara Israel dan PLO.
Otoritas Israel terus menghancurkan rumah dan bangunan Palestina di seluruh Tepi Barat dengan alasan kurangnya izin di tengah apa yang digambarkan Palestina sebagai kebijakan restriktif yang mempersulit perolehan izin pembangunan.
Langkah-langkah tersebut juga memperluas pengawasan dan penegakan hukum Israel ke wilayah yang diklasifikasikan sebagai Area A dan Area B, dengan alasan dugaan pelanggaran terkait pembangunan tanpa izin, masalah air, dan kerusakan situs arkeologi dan lingkungan. Perluasan ini akan memungkinkan pembongkaran dan penyitaan properti Palestina bahkan di wilayah yang dikelola secara sipil dan keamanan oleh Otoritas Palestina.
Baca Juga: Informan FBI Sebut Jeffrey Epstein Memiliki Hubungan dengan Intelijen Israel
Berdasarkan Perjanjian Oslo II tahun 1995, Area A berada di bawah kendali sipil dan keamanan Palestina sepenuhnya, Area B berada di bawah kendali sipil Palestina dengan kendali keamanan Israel, dan Area C tetap berada di bawah kendali Israel sepenuhnya, yang mencakup sekitar 60% dari Tepi Barat.
Harian Yedioth Ahronoth Israel melaporkan bahwa keputusan Kabinet mencakup pengalihan wewenang perencanaan dan pembangunan di Masjid Ibrahimi dan sekitarnya, serta situs-situs keagamaan lainnya, dari kotamadya Hebron ke administrasi sipil Israel, bertentangan dengan pengaturan berdasarkan Protokol Hebron 1997 antara Israel dan PLO.
Otoritas Israel terus menghancurkan rumah dan bangunan Palestina di seluruh Tepi Barat dengan alasan kurangnya izin di tengah apa yang digambarkan Palestina sebagai kebijakan restriktif yang mempersulit perolehan izin pembangunan.
Lihat Juga :
