Polandia Pertanyakan Logika Membayar Rp16,9 Miliar untuk Dewan Perdamaian Bentukan Trump
Minggu, 08 Februari 2026 - 06:57 WIB
loading...
Polandia pertanyakan logika membayar Rp16,9 triliun untuk Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump. Foto/White House
A
A
A
WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski menyampaikan keraguan tentang keikutsertaan negaranya dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dia juga mempertanyakan logika pembayaran USD1 miliar atau lebih dari Rp16,9 triliun yang dikenakan kepada negara-negara anggota.
Berbicara di Washington, Radoslaw Sikorski membahas kemungkinan peran Polandia dalam badan multinasional baru tersebut, yang diumumkan pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos bulan lalu dan dimaksudkan untuk mengawasi rekonstruksi pasca-konflik, terutama di Jalur Gaza.
Baca Juga: Menteri Israel: Dewan Perdamaian Trump Akan Ultimatum Hamas Lucuti Senjata dalam 2 Bulan
Berdasarkan proposal tersebut, negara-negara anggota tetap diharapkan menyumbangkan masing-masing USD1 miliar ke dana rekonstruksi yang dikendalikan oleh dewan tersebut. Indonesia, yang ikut bergabung, menyebutnya sebagai "iuran".
Sikorski blakblakan menyebut pembayaran mahal itu sebagai "pungutan". Menurutnya, pembayaran semacam itu tidak boleh diasumsikan tanpa justifikasi yang jelas.
“Saya ingin mendengar mengapa wajib pajak Polandia harus membangun kembali Gaza, yang tidak kami hancurkan,” kata Sikorski dalam konferensi pers, mempertanyakan baik biaya maupun logika kemungkinan partisipasi Polandia, sebagaimana dikutip dari Anadolu, Minggu (8/2/2026).
Dia mengatakan bahwa jika Warsawa mendukung upaya rekonstruksi, ada anggaran kemanusiaan dan pembangunan yang sudah ada yang dapat digunakan untuk ini.
Sikorski juga menyatakan kekhawatiran tentang status hukum dewan tersebut dan kerangka operasionalnya di luar pemerintahan AS saat ini, menyebut strukturnya "sangat tidak biasa" dan mengatakan tidak jelas peran apa yang akan dimainkan oleh badan tersebut atau pemimpinnya setelah Trump meninggalkan jabatannya sebagai presiden AS.
Pernyataan Sikorski muncul sebagai tanggapan atas langkah-langkah Presiden Polandia Karol Nawrocki, yang telah mengisyaratkan bahwa Warsawa mungkin akan membahas undangan untuk bergabung dengan BoP Trump tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan Nasional tanggal 11 Februari.
Debat mengenai Dewan Perdamaian bentukan Trump telah memicu perdebatan politik di Warsawa, dengan Sikorski merilis hasil jajak pendapat daring yang menunjukkan sentimen publik yang beragam tentang apakah Polandia harus berpartisipasi atau menanggung komitmen keuangan yang terkait dengan rekonstruksi Gaza.
Kontroversi memanas minggu ini dengan perselisihan diplomatik publik antara duta besar AS untuk Polandia dan seorang menteri pemerintah. Duta besar tersebut menyatakan "kekecewaan" atas apa yang digambarkannya sebagai kurangnya antusiasme Warsawa untuk mendukung pencalonan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian, sebuah langkah yang menurutnya akan menunjukkan solidaritas.
Berbicara di Washington, Radoslaw Sikorski membahas kemungkinan peran Polandia dalam badan multinasional baru tersebut, yang diumumkan pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos bulan lalu dan dimaksudkan untuk mengawasi rekonstruksi pasca-konflik, terutama di Jalur Gaza.
Baca Juga: Menteri Israel: Dewan Perdamaian Trump Akan Ultimatum Hamas Lucuti Senjata dalam 2 Bulan
Berdasarkan proposal tersebut, negara-negara anggota tetap diharapkan menyumbangkan masing-masing USD1 miliar ke dana rekonstruksi yang dikendalikan oleh dewan tersebut. Indonesia, yang ikut bergabung, menyebutnya sebagai "iuran".
Sikorski blakblakan menyebut pembayaran mahal itu sebagai "pungutan". Menurutnya, pembayaran semacam itu tidak boleh diasumsikan tanpa justifikasi yang jelas.
“Saya ingin mendengar mengapa wajib pajak Polandia harus membangun kembali Gaza, yang tidak kami hancurkan,” kata Sikorski dalam konferensi pers, mempertanyakan baik biaya maupun logika kemungkinan partisipasi Polandia, sebagaimana dikutip dari Anadolu, Minggu (8/2/2026).
Dia mengatakan bahwa jika Warsawa mendukung upaya rekonstruksi, ada anggaran kemanusiaan dan pembangunan yang sudah ada yang dapat digunakan untuk ini.
Sikorski juga menyatakan kekhawatiran tentang status hukum dewan tersebut dan kerangka operasionalnya di luar pemerintahan AS saat ini, menyebut strukturnya "sangat tidak biasa" dan mengatakan tidak jelas peran apa yang akan dimainkan oleh badan tersebut atau pemimpinnya setelah Trump meninggalkan jabatannya sebagai presiden AS.
Pernyataan Sikorski muncul sebagai tanggapan atas langkah-langkah Presiden Polandia Karol Nawrocki, yang telah mengisyaratkan bahwa Warsawa mungkin akan membahas undangan untuk bergabung dengan BoP Trump tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan Nasional tanggal 11 Februari.
Debat mengenai Dewan Perdamaian bentukan Trump telah memicu perdebatan politik di Warsawa, dengan Sikorski merilis hasil jajak pendapat daring yang menunjukkan sentimen publik yang beragam tentang apakah Polandia harus berpartisipasi atau menanggung komitmen keuangan yang terkait dengan rekonstruksi Gaza.
Kontroversi memanas minggu ini dengan perselisihan diplomatik publik antara duta besar AS untuk Polandia dan seorang menteri pemerintah. Duta besar tersebut menyatakan "kekecewaan" atas apa yang digambarkannya sebagai kurangnya antusiasme Warsawa untuk mendukung pencalonan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian, sebuah langkah yang menurutnya akan menunjukkan solidaritas.
(mas)
Lihat Juga :
