Aturan Baru China Wajibkan Uskup dan Pastor Serahkan Paspor

Jum'at, 06 Februari 2026 - 09:49 WIB
loading...
A A A
Perubahan rencana perjalanan tanpa izin, keterlambatan kepulangan, atau kegagalan mengembalikan dokumen dicantumkan sebagai pelanggaran yang dapat dikenai tindakan disipliner.

Sistem ini mencerminkan mekanisme kontrol keluar negeri yang telah lama diterapkan CCP terhadap pejabat pemerintah, kader partai, dan pimpinan badan usaha milik negara, yang paspornya rutin disita untuk mencegah pembelotan, membatasi kontak asing, dan memastikan kepatuhan politik.

Dengan memperluas kerangka tersebut ke klerus Katolik, otoritas tampaknya mengklasifikasikan tokoh agama sebagai aktor yang sensitif secara politik, bukan semata figur spiritual.

Pembatasan Perjalanan Spontan


Selama bertahun-tahun, pengendalian paspor menjadi instrumen utama dalam model tata kelola CCP. Pejabat di sektor sensitif diwajibkan meminta izin untuk bepergian ke luar negeri, menyerahkan rencana perjalanan terperinci, dan melaporkan aktivitas setelah kembali.

Penerapan sistem serupa terhadap klerus Katolik menandai perubahan cara negara memandang tokoh agama: bukan lagi sekadar pemimpin komunitas iman, melainkan individu yang pergerakan dan interaksinya harus diawasi secara ketat.

Bahasa dalam dokumen tersebut memperkuat kesan ini. Meski diterbitkan atas nama lembaga gereja dan bukan sebagai undang-undang formal, dokumen tersebut berulang kali merujuk pada “persetujuan otoritas pengawas", istilah yang lazim digunakan dalam arahan administratif CCP.

Mekanisme persetujuan dan ketentuan disipliner yang diatur juga menyerupai prosedur birokrasi negara, menegaskan integrasi mendalam antara administrasi keagamaan dan sistem kontrol politik China.

Aturan ini juga memberlakukan persyaratan ketat untuk perjalanan pribadi. Klerus yang ingin bepergian ke luar negeri untuk keperluan pribadi wajib mengajukan permohonan tertulis setidaknya 30 hari sebelumnya, dengan mencantumkan tujuan, rencana perjalanan, durasi, serta pihak yang menyertai.

Pemohon juga harus menandatangani pernyataan tertulis untuk mematuhi rencana yang disetujui dan dilarang mengubah rute perjalanan atau memperpanjang masa tinggal di luar negeri.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
AS Serang Jembatan Kereta...
AS Serang Jembatan Kereta Api Strategis yang Hubungkan Iran ke China dan Rusia
Akademisi Beijing: Negara...
Akademisi Beijing: Negara Mana Pun yang Berani Perang Nuklir Melawan China Akan Musnah
Uni Eropa Perketat Impor...
Uni Eropa Perketat Impor E-Commerce, Era Paket Murah dari China Mulai Berakhir
China Tembakkan Rudal...
China Tembakkan Rudal Balistik Antarbenua Berkemampuan Nuklir, 6 Negara Protes
China Hukum Mati Mantan...
China Hukum Mati Mantan Pejabat karena Terima Suap Rp5,8 Triliun
AS Ketar-ketir dengan...
AS Ketar-ketir dengan Senjata Nuklir China usai Kapal Selam Beijing Tembakkan Rudal Antarbenua
UMKM Nasional Miliki...
UMKM Nasional Miliki Ketangguhan Hadapi Serbuan Produk China
Dibombardir AS, Asap...
Dibombardir AS, Asap Membubung di Pelabuhan Iran
Arab Saudi Terbitkan...
Arab Saudi Terbitkan Paket Visa Elektronik untuk Pelancong Indonesia, Apa Itu?
Rekomendasi
Argentina vs Swiss:...
Argentina vs Swiss: La Albiceleste Dibayangi Tembok Kokoh La Nati
Bupati Sukoharjo Etik...
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Ditetapkan Tersangka Pemerasan, Ternyata Ikuti Praktik Suaminya
BULOG dan Komisi IV...
BULOG dan Komisi IV DPR Perkuat Sinergi Dukung Kesejahteraan Petani di Klaten
Berita Terkini
Trump Ungkap 1.000 Rudal...
Trump Ungkap 1.000 Rudal Diarahkan ke Iran Jika Dia Dibunuh
Rusia Terbuka Jika Turki...
Rusia Terbuka Jika Turki Jual Sistem Pertahanan Udara S-400 ke UEA
Iran Tegaskan Siap untuk...
Iran Tegaskan Siap untuk Pertahanan Skala Penuh, Trump Sebut Gencatan Senjata Berakhir
Bicara dengan Presiden...
Bicara dengan Presiden Iran, PM Pakistan Desak AS dan Iran Komitmen pada Pakta Perdamaian
Israel Menahan Mufti...
Israel Menahan Mufti Agung Yerusalem, Melarangnya Masuk Masjid Al-Aqsa Selama 1 Pekan
Trump Klaim Iran Minta...
Trump Klaim Iran Minta Lanjutkan Pembicaraan dan AS Setuju
Infografis
Sensus Ekonomi 2026:...
Sensus Ekonomi 2026: Data untuk Memperkuat UMKM dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved