PM Anwar Ibrahim Sangkal Serahkan Wilayah Malaysia kepada Indonesia
Kamis, 05 Februari 2026 - 09:56 WIB
loading...
PM Anwar Ibrahim menyangkal laporan yang menyebut Malaysia menyerahkan wilayah seluas 5.207 hektare kepada Indonesia. Foto/Bernama
A
A
A
KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyangkal laporan yang beredar bahwa pemerintahannya menyerahkan lebih dari 5.000 hektare lahan Malaysia kepada Indonesia sebagai kompensasi untuk tiga desa di daerah Nunukan dekat perbatasan Sabah-Kalimantan.
Menyebut laporan itu salah dan menyesatkan, Anwar mengatakan bahwa lahan seluas 5.207 hektare yang terlibat bukanlah bersifat kompensasi atau timbal balik, melainkan sepenuhnya dipandu oleh konvensi dan perjanjian lama yang mengatur perbatasan internasional antara kedua negara.
Baca Juga: Kesal Korupsi Merajalela di Militer, Raja Malaysia Janji Buru Koruptor di Seluruh Lembaga Negara
“Klaim bahwa Malaysia menyerahkan 5.207 hektare sebagai kompensasi untuk tiga desa di Nunukan adalah tidak benar dan merupakan informasi yang salah, bahkan jika tidak dibuat dengan niat jahat,” katanya selama pengarahan khusus Parlemen tentang masalah penataan perbatasan Malaysia-Indonesia di Dewan Rakyat kemarin, seperti dikutip The Star, Kamis (5/2/2026).
Dia mengatakan Malaysia dan Indonesia terikat oleh perjanjian perbatasan yang telah ada sejak lebih dari seabad yang lalu, dengan dasar hukum yang bertumpu pada dua konvensi dan sebuah perjanjian yang diwarisi dari pemerintahan Inggris dan Belanda.
Menurutnya, perjanjian tersebut terdiri dari Konvensi Perbatasan 1891 yang mencakup Sabah dan Sarawak, Perjanjian Perbatasan 1915 untuk Sabah, dan Konvensi Perbatasan 1928 yang ditandatangani di Den Haag yang mencakup sebagian kecil wilayah Sarawak.
Dia mengatakan bahwa wilayah sengketa di dekat Nunukan termasuk dalam apa yang dikenal sebagai “Masalah Batas yang Belum Terselesaikan (Outstanding Boundary Problems/OBPs)", yang sebelumnya belum diselesaikan oleh kedua negara dan tidak dianggap sebagai wilayah kedaulatan Malaysia atau Indonesia sampai verifikasi bersama oleh kedua belah pihak selesai.
Menyebut laporan itu salah dan menyesatkan, Anwar mengatakan bahwa lahan seluas 5.207 hektare yang terlibat bukanlah bersifat kompensasi atau timbal balik, melainkan sepenuhnya dipandu oleh konvensi dan perjanjian lama yang mengatur perbatasan internasional antara kedua negara.
Baca Juga: Kesal Korupsi Merajalela di Militer, Raja Malaysia Janji Buru Koruptor di Seluruh Lembaga Negara
“Klaim bahwa Malaysia menyerahkan 5.207 hektare sebagai kompensasi untuk tiga desa di Nunukan adalah tidak benar dan merupakan informasi yang salah, bahkan jika tidak dibuat dengan niat jahat,” katanya selama pengarahan khusus Parlemen tentang masalah penataan perbatasan Malaysia-Indonesia di Dewan Rakyat kemarin, seperti dikutip The Star, Kamis (5/2/2026).
Dia mengatakan Malaysia dan Indonesia terikat oleh perjanjian perbatasan yang telah ada sejak lebih dari seabad yang lalu, dengan dasar hukum yang bertumpu pada dua konvensi dan sebuah perjanjian yang diwarisi dari pemerintahan Inggris dan Belanda.
Menurutnya, perjanjian tersebut terdiri dari Konvensi Perbatasan 1891 yang mencakup Sabah dan Sarawak, Perjanjian Perbatasan 1915 untuk Sabah, dan Konvensi Perbatasan 1928 yang ditandatangani di Den Haag yang mencakup sebagian kecil wilayah Sarawak.
Dia mengatakan bahwa wilayah sengketa di dekat Nunukan termasuk dalam apa yang dikenal sebagai “Masalah Batas yang Belum Terselesaikan (Outstanding Boundary Problems/OBPs)", yang sebelumnya belum diselesaikan oleh kedua negara dan tidak dianggap sebagai wilayah kedaulatan Malaysia atau Indonesia sampai verifikasi bersama oleh kedua belah pihak selesai.
Lihat Juga :
