AS Klaim 20 Negara Lagi Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump, tapi Dirahasiakan

Selasa, 27 Januari 2026 - 11:02 WIB
loading...
AS Klaim 20 Negara Lagi...
Pemerintah AS klaim ada 20 negara lagi yang gabung Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump. Foto/X @PM_ViktorOrban
A A A
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeklaim ada 20 negara tambahan yang telah bergabung dengan Board Of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Donald Trump. Itu disampaikan Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt.

Namun, Leavitt menolak mengungkap nama-nama dari 20 negara tambahan tersebut.

Leavitt mengatakan bahwa Dewan Perdamaian, yang awalnya diamanatkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengawasi pengelolaan Gaza selama dua tahun ke depan, kini diposisikan oleh pemerintahan Trump untuk menangani konflik di bagian lain dunia.

Baca Juga: Ini Teks Lengkap Piagam Dewan Perdamaian Trump, Tak Ada Kata Gaza

Dia mengakui bahwa inisiatif tersebut telah menghadapi penolakan dari beberapa negara Barat yang merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka anggap sebagai upaya dewan untuk mengesampingkan PBB.

Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, Leavitt juga menggambarkan pemulangan sandera Israel terakhir yang tersisa dari Gaza sebagai "prestasi kebijakan luar negeri yang luar biasa" bagi Trump, Israel, dan komunitas global.

Pengumuman ini menyusul penandatanganan piagam oleh Trump untuk secara resmi meluncurkan inisiatif Dewan Perdamaian di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada 22 Januari.

Trump sebelumnya menggambarkan badan tersebut sebagai "dewan paling bergengsi yang pernah dibentuk."

Menyebutnya sebagai "hari yang sangat menggembirakan, yang telah lama dinantikan", Trump mengatakan, "Kita akan memiliki perdamaian di dunia. Dan kita semua adalah bintang."

Dalam pidato pembukaannya, Trump mengatakan, "Setahun yang lalu dunia benar-benar terbakar, banyak orang tidak mengetahuinya," tetapi mengeklaim banyak hal baik sedang terjadi dan bahwa ancaman di seluruh dunia benar-benar mereda.

Trump mengatakan pemerintahannya menyelesaikan delapan perang dan mengeklaim banyak kemajuan telah dibuat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Inisiatif ini berasal dari rencana gencatan senjata Gaza 20 poin presiden AS yang didukung oleh Dewan Keamanan PBB tetapi sejak itu telah meluas melampaui cakupan aslinya.

Para pejabat pemerintah AS mengatakan sekitar 35 negara telah berkomitmen untuk bergabung, sementara 60 menerima undangan, dengan Trump menyarankan badan baru ini dapat mengambil alih peran yang saat ini dipegang oleh PBB.

Trump mengatakan, "Kita memiliki banyak orang hebat yang ingin bergabung," selama pertemuan dengan Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sisi, yang negaranya telah mengonfirmasi keanggotaannya.

Dia menambahkan bahwa beberapa pemimpin membutuhkan persetujuan parlemen sebelum berkomitmen, sementara negara-negara lain yang tidak diundang sedang berupaya untuk diikutsertakan.

Membela dimasukkannya Presiden Rusia Vladimir Putin dan para pemimpin lainnya, Trump mengatakan dia menginginkan semua orang yang berkuasa dan dapat menyelesaikan pekerjaan.

Beberapa sekutu Eropa menolak berpartisipasi, dengan alasan kekhawatiran atas perluasan mandat dewan dan dampaknya pada sistem internasional berdasarkan Piagam PBB. Inggris juga mengatakan tidak akan menandatangani perjanjian tersebut selama upacara Trump, kata Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper, merujuk pada kekhawatiran atas undangan Putin.

Menurut salinan piagam Dewan Perdamaian yang beredar, negara-negara yang ingin menjadi anggota tetap perlu menyumbang USD1 miliar (lebih dari Rp16 triliun), sementara anggota yang tidak membayar akan menerima mandat tiga tahun. Piagam tersebut juga menetapkan Trump sebagai ketua tetap bahkan setelah meninggalkan jabatannya sebagai presiden AS.

Trump mengaitkan inisiatif ini dengan pendekatannya terhadap Iran dan mengatakan bahwa hal itu berperan dalam mengamankan gencatan senjata Israel-Hamas. "Jika kita tidak melakukan itu, tidak ada peluang untuk mencapai perdamaian," katanya, seperti dikutip NDTV, Selasa (27/1/2026).
(mas)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pasokan Senjata Rapuh,...
Pasokan Senjata Rapuh, Presiden Trump Dorong Produksi Massal
2 Pesawat Pengebom Nuklir...
2 Pesawat Pengebom Nuklir dari 2 Negara Adikuasa yang Bermusuhan Jatuh di Hari yang Sama
Israel Danai Pemukim...
Israel Danai Pemukim Ekstremis, Bayar Rp34 Miliar Per Bulan
Iran Kecam Perlakuan...
Iran Kecam Perlakuan Buruk AS di Piala Dunia: Tim yang Paling Ditindas
Iran dan Oman Tegaskan...
Iran dan Oman Tegaskan Komitmen Navigasi Maritim Aman melalui Selat Hormuz setelah Kesepakatan dengan AS
Trump Ungkap Selat Hormuz...
Trump Ungkap Selat Hormuz akan Dibuka Kembali Sepenuhnya pada Hari Jumat Secara Permanen
Trump T1 Phone Ternyata...
Trump T1 Phone Ternyata HTC U24 Pro Buatan China: Ini Bukti Teardown-nya
Suami Divonis 4 Tahun...
Suami Divonis 4 Tahun Penjara karena Paksa Istri Berhubungan Seks dengan 120 Pria
Ini Penyebab Dasar Laut...
Ini Penyebab Dasar Laut Filipina Terangkat 2 Meter akibat Gempa Dahsyat M7,8
Rekomendasi
Maskapai China Spring...
Maskapai China Spring Airlines Resmi Mengudara di Indonesia, Buka Rute Seminggu 3 Kali
Indonesia-Australia...
Indonesia-Australia Kolaborasi Cetak Tenaga Ahli Butchery dan Food Safety
Dua Kali Berturut PINTU...
Dua Kali Berturut PINTU Raih Penghargaan Kepatuhan Hukum
Berita Terkini
IRGC Seharusnya Jadi...
IRGC Seharusnya Jadi Teladan bagi Negara Muslim di Seluruh Dunia
G7 Kini Fokus Memusuhi...
G7 Kini Fokus Memusuhi Rusia, Trump: Ini Perang yang Mudah Diselesaikan
Pasokan Senjata Rapuh,...
Pasokan Senjata Rapuh, Presiden Trump Dorong Produksi Massal
Fregat Rusia Tembaki...
Fregat Rusia Tembaki Kapal Pesiar Inggris, Starmer: Tindakan Sembrono
2 Pesawat Pengebom Nuklir...
2 Pesawat Pengebom Nuklir dari 2 Negara Adikuasa yang Bermusuhan Jatuh di Hari yang Sama
AS dan Iran Berdamai,...
AS dan Iran Berdamai, MBS: Semua untuk Kepentingan Bersama
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved