Tangkal Dominasi Israel, 3 Negara Islam Bersatu Bentuk Aliansi Militer
Sabtu, 17 Januari 2026 - 20:30 WIB
loading...
Tiga negara Islam bersatu bentuk aliansi militer untuk tangkal dominasi Israel. Foto/X/@SouthAsiaIndex
A
A
A
RIYADH - Saat Israel memperluas kampanye pengebomannya di Timur Tengah, tiga kekuatan regional, Pakistan, Arab Saudi, dan Turki, sedang bersiap untuk menyelesaikan perjanjian pertahanan. Itu =bertujuan untuk meningkatkan keamanan kolektif di wilayah yang semakin tidak stabil akibat agresi Israel dan dukungan Barat militerisme.
Perjanjian trilateral, yang telah dikembangkan selama hampir setahun, menandakan potensi pergeseran dalam lanskap keamanan regional.
“Perjanjian trilateral Pakistan-Arab Saudi-Turki adalah sesuatu yang sudah dalam proses,” kata Menteri Produksi Pertahanan Pakistan, Raza Hayat Harraj, kepada Reuters. “Draf perjanjian sudah tersedia di kami. Draf perjanjian sudah ada di Arab Saudi. Draf perjanjian sudah tersedia di Turki. Dan ketiga negara sedang berdiskusi. Dan perjanjian ini telah ada selama 10 bulan terakhir.”
Harraj mengklarifikasi bahwa pakta tersebut terpisah dari kesepakatan bilateral Saudi-Pakistan sebelumnya dan tetap bergantung pada konsensus akhir antara ketiga negara.
Baca Juga: Pemimpin Demo Wanita Iran Ini Mengaku Menghubungi PM Netanyahu untuk Picu Kerusuhan
Waktu pengumuman ini sangat penting. Selama setahun terakhir, Israel telah memperluas serangannya ke Gaza menjadi kampanye regional yang lebih luas berupa serangan udara terhadap Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, dan Iran.
Para kritikus berpendapat bahwa serangan-serangan ini bukanlah tindakan pembalasan yang terisolasi, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat hegemoni regional Israel.
Dalam konteks ini, pakta yang muncul antara Pakistan, Turki, dan Arab Saudi dipandang sebagai upaya untuk melawan apa yang banyak orang anggap sebagai sistem impunitas yang diberikan kepada Israel oleh AS dan sekutunya.
Perjanjian ini juga mencerminkan meningkatnya frustrasi atas kegagalan lembaga keamanan multilateral yang ada untuk mencegah genosida yang terjadi di Gaza.
Pada konferensi pers di Istanbul pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengkonfirmasi bahwa diskusi telah berlangsung, meskipun belum ada perjanjian formal yang ditandatangani. “Saat ini, ada pertemuan, pembicaraan, tetapi kami belum menandatangani perjanjian apa pun,” kata Fidan.
“Keretakan dan masalah di antara kita menyebabkan hegemoni eksternal, perang, dan ketidakstabilan,” Fidan memperingatkan.
“Pada akhirnya, kita memiliki proposal seperti ini: semua negara regional harus bersatu untuk menciptakan platform kerja sama dalam masalah keamanan.” Ia menekankan bahwa konflik regional dapat diselesaikan “jika negara-negara terkait saling yakin.”
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, tambah Fidan, membayangkan platform yang lebih luas dan inklusif untuk mengatasi ketidakamanan regional, yang didasarkan pada kepercayaan dan tindakan bersama, bukan campur tangan asing.
Bersamaan dengan inisiatif trilateral tersebut, Arab Saudi juga sedang menyelesaikan koalisi militer kedua—kali ini dengan Mesir dan Somalia—menandai kalibrasi ulang regional yang lebih luas sebagai respons tidak hanya terhadap agresi Israel tetapi juga terhadap meningkatnya pengaruh Uni Emirat Arab di seluruh Afrika dan Laut Merah.
Bloomberg melaporkan bahwa Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud dijadwalkan melakukan perjalanan ke Riyadh untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, yang diharapkan mencakup kerja sama militer yang lebih dalam dan koordinasi keamanan Laut Merah.
Perkembangan ini menyusul keputusan Somalia pekan ini untuk membatalkan perjanjian pelabuhan dan keamanan yang ada dengan UEA, dengan alasan pelanggaran kedaulatan, termasuk evakuasi ilegal seorang pemimpin separatis Yaman melalui wilayah Somalia.
Ketegangan antara Arab Saudi dan UEA telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah Riyadh menuntut penarikan pasukan UEA dari Yaman. Kerajaan Arab Saudi memandang meningkatnya kehadiran UEA di Libya, Sudan, dan Tanduk Afrika sebagai tantangan bagi kepemimpinan regionalnya.
Meskipun Arab Saudi secara historis mendukung integritas teritorial Somalia, ini menandai pertama kalinya mereka berupaya secara langsung memperkuat kemampuan militer negara Afrika Timur tersebut.
Pakta Saudi-Mesir-Somalia juga sejalan dengan kecaman bersama baru-baru ini terhadap keputusan Israel untuk mengakui Somaliland, negara bagian yang memisahkan diri di Somalia utara. Langkah Israel, yang secara luas dianggap sebagai bagian dari strategi Laut Merah, dengan cepat ditolak oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang dipimpin oleh Arab Saudi, yang menggambarkannya sebagai "ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan kawasan Tanduk Afrika dan Laut Merah."
Perjanjian trilateral, yang telah dikembangkan selama hampir setahun, menandakan potensi pergeseran dalam lanskap keamanan regional.
“Perjanjian trilateral Pakistan-Arab Saudi-Turki adalah sesuatu yang sudah dalam proses,” kata Menteri Produksi Pertahanan Pakistan, Raza Hayat Harraj, kepada Reuters. “Draf perjanjian sudah tersedia di kami. Draf perjanjian sudah ada di Arab Saudi. Draf perjanjian sudah tersedia di Turki. Dan ketiga negara sedang berdiskusi. Dan perjanjian ini telah ada selama 10 bulan terakhir.”
Harraj mengklarifikasi bahwa pakta tersebut terpisah dari kesepakatan bilateral Saudi-Pakistan sebelumnya dan tetap bergantung pada konsensus akhir antara ketiga negara.
Baca Juga: Pemimpin Demo Wanita Iran Ini Mengaku Menghubungi PM Netanyahu untuk Picu Kerusuhan
Waktu pengumuman ini sangat penting. Selama setahun terakhir, Israel telah memperluas serangannya ke Gaza menjadi kampanye regional yang lebih luas berupa serangan udara terhadap Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, dan Iran.
Para kritikus berpendapat bahwa serangan-serangan ini bukanlah tindakan pembalasan yang terisolasi, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat hegemoni regional Israel.
Dalam konteks ini, pakta yang muncul antara Pakistan, Turki, dan Arab Saudi dipandang sebagai upaya untuk melawan apa yang banyak orang anggap sebagai sistem impunitas yang diberikan kepada Israel oleh AS dan sekutunya.
Perjanjian ini juga mencerminkan meningkatnya frustrasi atas kegagalan lembaga keamanan multilateral yang ada untuk mencegah genosida yang terjadi di Gaza.
Pada konferensi pers di Istanbul pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengkonfirmasi bahwa diskusi telah berlangsung, meskipun belum ada perjanjian formal yang ditandatangani. “Saat ini, ada pertemuan, pembicaraan, tetapi kami belum menandatangani perjanjian apa pun,” kata Fidan.
“Keretakan dan masalah di antara kita menyebabkan hegemoni eksternal, perang, dan ketidakstabilan,” Fidan memperingatkan.
“Pada akhirnya, kita memiliki proposal seperti ini: semua negara regional harus bersatu untuk menciptakan platform kerja sama dalam masalah keamanan.” Ia menekankan bahwa konflik regional dapat diselesaikan “jika negara-negara terkait saling yakin.”
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, tambah Fidan, membayangkan platform yang lebih luas dan inklusif untuk mengatasi ketidakamanan regional, yang didasarkan pada kepercayaan dan tindakan bersama, bukan campur tangan asing.
Bersamaan dengan inisiatif trilateral tersebut, Arab Saudi juga sedang menyelesaikan koalisi militer kedua—kali ini dengan Mesir dan Somalia—menandai kalibrasi ulang regional yang lebih luas sebagai respons tidak hanya terhadap agresi Israel tetapi juga terhadap meningkatnya pengaruh Uni Emirat Arab di seluruh Afrika dan Laut Merah.
Bloomberg melaporkan bahwa Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud dijadwalkan melakukan perjalanan ke Riyadh untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, yang diharapkan mencakup kerja sama militer yang lebih dalam dan koordinasi keamanan Laut Merah.
Perkembangan ini menyusul keputusan Somalia pekan ini untuk membatalkan perjanjian pelabuhan dan keamanan yang ada dengan UEA, dengan alasan pelanggaran kedaulatan, termasuk evakuasi ilegal seorang pemimpin separatis Yaman melalui wilayah Somalia.
Ketegangan antara Arab Saudi dan UEA telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah Riyadh menuntut penarikan pasukan UEA dari Yaman. Kerajaan Arab Saudi memandang meningkatnya kehadiran UEA di Libya, Sudan, dan Tanduk Afrika sebagai tantangan bagi kepemimpinan regionalnya.
Meskipun Arab Saudi secara historis mendukung integritas teritorial Somalia, ini menandai pertama kalinya mereka berupaya secara langsung memperkuat kemampuan militer negara Afrika Timur tersebut.
Pakta Saudi-Mesir-Somalia juga sejalan dengan kecaman bersama baru-baru ini terhadap keputusan Israel untuk mengakui Somaliland, negara bagian yang memisahkan diri di Somalia utara. Langkah Israel, yang secara luas dianggap sebagai bagian dari strategi Laut Merah, dengan cepat ditolak oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang dipimpin oleh Arab Saudi, yang menggambarkannya sebagai "ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan kawasan Tanduk Afrika dan Laut Merah."
(ahm)
Lihat Juga :
