Sebut Israel Memiliki Hak untuk Menyerang, Menlu Negara Arab Ini Dikecam Ramai-ramai
Jum'at, 16 Januari 2026 - 09:38 WIB
loading...
Menlu Lebanon, Youssef Rajji, memicu kecaman publik setelah menyatakan Israel memiliki hak untuk menyerang Lebanon. Foto/Asharq Al-Awsat
A
A
A
BEIRUT - Menteri Luar Negeri (Menlu) Lebanon, Youssef Rajji, memicu kecaman publik setelah menyatakan bahwa Israel mempertahankan hak untuk menyerang Lebanon berdasarkan ketentuan perjanjian gencatan senjata. Komentarnya dianggap membenarkan agresi Israel dan merusak kedaulatan Lebanon.
Dalam sebuah wawancara dengan Sky News Arabia pada Selasa lalu, Rajji berpendapat: "Selama senjata tidak dibatasi secara permanen, Israel sayangnya berhak untuk melanjutkan serangannya sesuai dengan kesepakatan."
Komentar menteri negara Arab itu dikecam ramai-ramai oleh para pejabat negara sendiri. Rajji dianggap berpihak pada narasi Israel sementara Lebanon masih berada di bawah serangan militer dan pendudukan yang berkelanjutan.
Baca Juga: Langka, PM Israel Netanyahu Minta Trump Tunda Serangan AS terhadap Iran
Menteri Kesehatan Rakan Nassereddine mengatakan pernyataan Rajji telah melanggar prinsip solidaritas menteri, menekankan bahwa para pejabat pemerintah harus berdiri bersama rakyat Lebanon dan menegaskan kembali bahwa "agresor adalah Israel".
Anggota Parlemen dari faksi Hizbullah, Ali Ammar, melangkah lebih jauh, menuduh Rajji "memberikan hak kepada Israel untuk menyerang Lebanon dan membenarkan semua kejahatannya terhadap rakyat Lebanon.
Ammar menggambarkan komentar Rajji sebagai "kegagalan politik, nasional, dan moral yang sangat besar".
“Alih-alih menjalankan tugasnya untuk mengutuk agresi Israel dan mengaktifkan tekanan diplomatik untuk membela kedaulatan dan warga Lebanon, kami melihatnya membenarkan kejahatan Zionis dan pembunuhan rakyatnya sendiri,” kata Ammar, seperti dikutip The New Arab, Jumat (16/1/2026).
Dia menyerukan kepada Presiden Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam mengambil sikap yang jelas dan tegas untuk menghentikan retorika yang memicu perpecahan internal dan hanya menguntungkan musuh.
Pernyataan Rajji muncul ketika pasukan Israel terus melakukan pelanggaran gencatan senjata November 2024 hampir setiap hari, termasuk serangan udara, serangan pesawat tak berawak, serangan darat, dan perluasan posisi militer di Lebanon selatan.
Perjanjian tersebut tidak memberikan hak kepada Israel untuk menyerang Lebanon secara sepihak, dan menetapkan bahwa dugaan pelanggaran harus dirujuk ke mekanisme pemantauan yang dipimpin Amerika Serikat daripada ditindaklanjuti secara militer.
Para pejabat Lebanon dan sumber-sumber PBB telah berulang kali menyatakan bahwa Israel telah gagal memenuhi kewajibannya sendiri berdasarkan kesepakatan tersebut, termasuk menarik diri dari lima titik pendudukan di Lebanon dan menghentikan serangan.
Pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, mengatakan bahwa mereka tidak melihat bukti pembangunan kembali infrastruktur militer Hizbullah di selatan Sungai Litani, yang bertentangan dengan klaim Israel yang digunakan untuk membenarkan serangan yang terus berlanjut.
Meskipun demikian, komentar Rajji dimanfaatkan oleh para pejabat dan media Israel, dengan akun resmi Israel berbahasa Arab di X menyajikan pernyataan tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah Lebanon telah menerima persyaratan Israel.
Reaksi negatif para pejabat Lebanon juga menyoroti afiliasi politik Rajji. Ditunjuk sebagai menteri luar negeri pada Februari 2025, dia terkait erat dengan Lebanese Forces, sebuah partai yang dipimpin oleh mantan pemimpin milisi Samir Geagea dan telah lama memusuhi Hizbullah.
Lebanese Forces bekerja sama secara militer dengan Israel selama invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982, sebuah sejarah yang terus membentuk persepsi tentang posisi partai tersebut terhadap Israel dan Hizbullah.
Ulama Syiah Ahmad Qabalan mengatakan peran kementerian luar negeri adalah "untuk melindungi Lebanon, bukan untuk melindungi Israel", sementara Gerakan Amal menuntut agar Rajji dimintai pertanggungjawaban di dalam Dewan Menteri.
Lebih dari 300 warga Lebanon, termasuk perempuan dan anak-anak, telah tewas di Lebanon selatan sejak gencatan senjata diberlakukan, yang semakin meningkatkan kemarahan atas pernyataan yang dianggap menormalisasi pelanggaran berkelanjutan Israel terhadap perjanjian tersebut.
Dalam sebuah wawancara dengan Sky News Arabia pada Selasa lalu, Rajji berpendapat: "Selama senjata tidak dibatasi secara permanen, Israel sayangnya berhak untuk melanjutkan serangannya sesuai dengan kesepakatan."
Komentar menteri negara Arab itu dikecam ramai-ramai oleh para pejabat negara sendiri. Rajji dianggap berpihak pada narasi Israel sementara Lebanon masih berada di bawah serangan militer dan pendudukan yang berkelanjutan.
Baca Juga: Langka, PM Israel Netanyahu Minta Trump Tunda Serangan AS terhadap Iran
Menteri Kesehatan Rakan Nassereddine mengatakan pernyataan Rajji telah melanggar prinsip solidaritas menteri, menekankan bahwa para pejabat pemerintah harus berdiri bersama rakyat Lebanon dan menegaskan kembali bahwa "agresor adalah Israel".
Anggota Parlemen dari faksi Hizbullah, Ali Ammar, melangkah lebih jauh, menuduh Rajji "memberikan hak kepada Israel untuk menyerang Lebanon dan membenarkan semua kejahatannya terhadap rakyat Lebanon.
Ammar menggambarkan komentar Rajji sebagai "kegagalan politik, nasional, dan moral yang sangat besar".
“Alih-alih menjalankan tugasnya untuk mengutuk agresi Israel dan mengaktifkan tekanan diplomatik untuk membela kedaulatan dan warga Lebanon, kami melihatnya membenarkan kejahatan Zionis dan pembunuhan rakyatnya sendiri,” kata Ammar, seperti dikutip The New Arab, Jumat (16/1/2026).
Dia menyerukan kepada Presiden Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam mengambil sikap yang jelas dan tegas untuk menghentikan retorika yang memicu perpecahan internal dan hanya menguntungkan musuh.
Pernyataan Rajji muncul ketika pasukan Israel terus melakukan pelanggaran gencatan senjata November 2024 hampir setiap hari, termasuk serangan udara, serangan pesawat tak berawak, serangan darat, dan perluasan posisi militer di Lebanon selatan.
Perjanjian tersebut tidak memberikan hak kepada Israel untuk menyerang Lebanon secara sepihak, dan menetapkan bahwa dugaan pelanggaran harus dirujuk ke mekanisme pemantauan yang dipimpin Amerika Serikat daripada ditindaklanjuti secara militer.
Para pejabat Lebanon dan sumber-sumber PBB telah berulang kali menyatakan bahwa Israel telah gagal memenuhi kewajibannya sendiri berdasarkan kesepakatan tersebut, termasuk menarik diri dari lima titik pendudukan di Lebanon dan menghentikan serangan.
Pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, mengatakan bahwa mereka tidak melihat bukti pembangunan kembali infrastruktur militer Hizbullah di selatan Sungai Litani, yang bertentangan dengan klaim Israel yang digunakan untuk membenarkan serangan yang terus berlanjut.
Meskipun demikian, komentar Rajji dimanfaatkan oleh para pejabat dan media Israel, dengan akun resmi Israel berbahasa Arab di X menyajikan pernyataan tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah Lebanon telah menerima persyaratan Israel.
Reaksi negatif para pejabat Lebanon juga menyoroti afiliasi politik Rajji. Ditunjuk sebagai menteri luar negeri pada Februari 2025, dia terkait erat dengan Lebanese Forces, sebuah partai yang dipimpin oleh mantan pemimpin milisi Samir Geagea dan telah lama memusuhi Hizbullah.
Lebanese Forces bekerja sama secara militer dengan Israel selama invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982, sebuah sejarah yang terus membentuk persepsi tentang posisi partai tersebut terhadap Israel dan Hizbullah.
Ulama Syiah Ahmad Qabalan mengatakan peran kementerian luar negeri adalah "untuk melindungi Lebanon, bukan untuk melindungi Israel", sementara Gerakan Amal menuntut agar Rajji dimintai pertanggungjawaban di dalam Dewan Menteri.
Lebih dari 300 warga Lebanon, termasuk perempuan dan anak-anak, telah tewas di Lebanon selatan sejak gencatan senjata diberlakukan, yang semakin meningkatkan kemarahan atas pernyataan yang dianggap menormalisasi pelanggaran berkelanjutan Israel terhadap perjanjian tersebut.
(mas)
Lihat Juga :
