Dubes Rusia: Embargo Minyak AS Ancam Kesejahteraan Jutaan Warga Venezuela, Harus Dikutuk
Sabtu, 10 Januari 2026 - 14:05 WIB
loading...
AS menyita kapal tanker yang membawa minyak Venezuela. Foto/newsweek
A
A
A
MOSKOW - Embargo minyak Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela mengancam nyawa, kesehatan, dan kesejahteraan jutaan warga Venezuela dan harus dikutuk sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional. Peringatan itu diungkap Duta Besar Rusia untuk Caracas, Sergey Melik-Bagdasarov.
"Tindakan AS yang melanggar hukum internasional tidak dapat tidak dikutuk. Ini bukan hanya tentang minyak. Minyak adalah sumber kehidupan ekonomi Venezuela, dan mengurasnya berarti membahayakan nyawa dan kesehatan jutaan warga Venezuela," ungkap Melik-Bagdasarov kepada Sputnik.
Wakil kepala staf Gedung Putih, Stephen Miller, mengatakan pada awal Januari bahwa Amerika Serikat memiliki "embargo lengkap atas semua minyak mereka (Venezuela) dan kemampuan mereka untuk melakukan perdagangan."
Pada 3 Januari, Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dan membawa mereka ke New York.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan Maduro dan Flores akan diadili karena diduga terlibat dalam "narkoterorisme" dan menimbulkan ancaman, termasuk bagi AS.
Maduro dan istrinya mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut selama sidang pengadilan di New York.
Caracas meminta pertemuan darurat PBB terkait operasi AS tersebut. Mahkamah Agung Venezuela untuk sementara mentransfer tugas kepala negara kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez, yang secara resmi dilantik sebagai presiden sementara di hadapan Majelis Nasional pada 5 Januari.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritas dengan rakyat Venezuela, menyerukan pembebasan Maduro dan istrinya, dan pencegahan eskalasi situasi lebih lanjut.
Beijing, mengikuti jejak Moskow, menyerukan pembebasan segera Maduro dan istrinya, menekankan tindakan AS melanggar hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Korea Utara juga mengkritik tindakan AS tersebut.
Baca juga: Trump Tegaskan AS akan Kendalikan 55% Minyak Dunia
"Tindakan AS yang melanggar hukum internasional tidak dapat tidak dikutuk. Ini bukan hanya tentang minyak. Minyak adalah sumber kehidupan ekonomi Venezuela, dan mengurasnya berarti membahayakan nyawa dan kesehatan jutaan warga Venezuela," ungkap Melik-Bagdasarov kepada Sputnik.
Wakil kepala staf Gedung Putih, Stephen Miller, mengatakan pada awal Januari bahwa Amerika Serikat memiliki "embargo lengkap atas semua minyak mereka (Venezuela) dan kemampuan mereka untuk melakukan perdagangan."
Pada 3 Januari, Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dan membawa mereka ke New York.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan Maduro dan Flores akan diadili karena diduga terlibat dalam "narkoterorisme" dan menimbulkan ancaman, termasuk bagi AS.
Maduro dan istrinya mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut selama sidang pengadilan di New York.
Caracas meminta pertemuan darurat PBB terkait operasi AS tersebut. Mahkamah Agung Venezuela untuk sementara mentransfer tugas kepala negara kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez, yang secara resmi dilantik sebagai presiden sementara di hadapan Majelis Nasional pada 5 Januari.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritas dengan rakyat Venezuela, menyerukan pembebasan Maduro dan istrinya, dan pencegahan eskalasi situasi lebih lanjut.
Beijing, mengikuti jejak Moskow, menyerukan pembebasan segera Maduro dan istrinya, menekankan tindakan AS melanggar hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Korea Utara juga mengkritik tindakan AS tersebut.
Baca juga: Trump Tegaskan AS akan Kendalikan 55% Minyak Dunia
(sya)
Lihat Juga :
