Dari Istana ke Penjara, 8 Mantan Pemimpin Negara yang Dipenjara pada 2025

LONDON - Dari Asia hingga Amerika Latin dan Eropa, pengadilan mengadili mantan pemimpin atas kejahatan mulai dari korupsi dan pencucian uang hingga penyalahgunaan kekuasaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dahulu simbol kekuasaan nasional yang tak tersentuh, semakin banyak mantan kepala negara yang kini berada di balik jeruji besi atau ditahan — sebuah refleksi mencolok tentang bagaimana akuntabilitas, politik, dan keadilan bertabrakan di berbagai benua.

Beberapa kasus dipuji oleh para pendukungnya sebagai keadilan yang sudah lama tertunda; Yang lainnya ditentang keras oleh sekutu yang melihatnya sebagai tindakan yang didorong oleh motif politik.

Dari Istana ke Penjara, 8 Mantan Pemimpin Negara yang Dipenjara pada 2025

1. Pakistan – Imran Khan (Usia 71)

Melansir Gulf News, mantan Perdana Menteri Imran Khan menjalani beberapa hukuman penjara di Pakistan. Pada Desember 2025, pengadilan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepadanya bersama istrinya, Bushra Bibi, dalam kasus korupsi terkait pembelian hadiah negara dengan harga di bawah nilai sebenarnya, bagian dari serangkaian hukuman yang lebih luas termasuk hukuman 14 tahun untuk korupsi tanah.

Khan dan partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), menyebut tuduhan tersebut bermotivasi politik dan berencana untuk mengajukan banding. Pada tahun 2026, tim hukumnya kemungkinan akan mengajukan banding yang lebih tinggi sementara ketegangan politik terus berlanjut, seiring pendukungnya memobilisasi diri dan partai tersebut menavigasi perannya sebagai oposisi.

Baca Juga: 9 Negara dengan PPh 0 Persen bagi Digital Nomad

2. Malaysia – Najib Razak (Usia 72)

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dijatuhi hukuman pada 26 Desember 2025 berupa 15 tahun penjara dan denda sekitar 13,5 miliar ringgit ($3,3 miliar) karena penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang terkait skandal 1MDB.

Hukuman ini akan dimulai setelah masa hukumannya yang sekarang berakhir. Pengadilan Tinggi Malaysia baru-baru ini menolak permintaannya untuk menjalani sisa hukuman di bawah tahanan rumah. Pada tahun 2026, Najib diperkirakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut dan menantang denda yang dijatuhkan, yang dapat memperpanjang peninjauan yudisial dan berdampak pada pengaruh politiknya di dalam UMNO dan politik nasional.

3. Peru – Martin Vizcarra (Usia 63)

Ketika ia menjadi presiden pada November 2018, Martín Vizcarra berjanji untuk "memerangi korupsi dengan segala cara". Pada November 2025, ia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena menerima suap selama masa jabatannya sebagai gubernur sebelum menjadi presiden. Ia juga didenda dan dilarang menduduki jabatan publik selama sembilan tahun, dan menjalani hukumannya di Penjara Barbadillo di Lima.