PM Australia Umumkan Rencana Beli Senjata dari Masyarakat setelah Serangan Bondi
Sabtu, 20 Desember 2025 - 06:30 WIB
loading...
Sejumlah senjata dipajang di toko senjata. Foto/anadolu
A
A
A
CANBERRA - Pemerintah Australia mengumumkan rencana untuk program pembelian kembali senjata api nasional menyusul penembakan massal pekan lalu di Pantai Bondi di Sydney. Skema ini diharapkan dapat mengurangi ratusan ribu senjata dari peredaran, menurut Perdana Menteri Anthony Albanese pada hari Jumat (19/12/2025).
Penembakan di Pantai Bondi menewaskan 15 orang, dan melukai lebih dari dua lusin lainnya. Para penyerang, yang diduga menyatakan kesetiaan kepada kelompok teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS), menargetkan perayaan Hanukkah yang diselenggarakan komunitas Yahudi setempat.
Polisi mengatakan salah satu penembak memiliki izin senjata api dan secara sah memiliki enam senjata terdaftar, yang semuanya ditemukan di lokasi kejadian.
Albanese telah menjadikan kebijakan senjata api domestik sebagai fokus utama respons pemerintah.
Pada hari Senin, para pemimpin negara bagian dan wilayah Australia sepakat menerapkan aturan senjata api nasional yang lebih ketat.
Langkah-langkah yang sedang dibahas termasuk mempercepat peluncuran registrasi senjata api nasional, membatasi jumlah senjata api yang dapat dimiliki seseorang, menjadikan kewarganegaraan Australia sebagai syarat untuk mendapatkan izin senjata api, dan lebih lanjut membatasi jenis senjata yang diizinkan.
Pemerintah perlu mengesahkan undang-undang melalui parlemen untuk mendanai skema pembelian kembali yang diusulkan.
Program ini diharapkan serupa dengan program yang diberlakukan pada tahun 1996 sebagai respons terhadap pembantaian Port Arthur di Tasmania, yang menewaskan 35 orang.
Program tersebut berlangsung selama satu tahun dan menghasilkan penghancuran sekitar 650.000 senjata api. Di bawah skema baru ini, pemilik yang menyerahkan senjata api akan diberi kompensasi.
Menurut lembaga penelitian The Australia Institute, kepemilikan senjata api sipil sejak itu meningkat menjadi lebih dari empat juta senjata api di seluruh negeri, sekitar 25% lebih tinggi daripada tahun 1996, atau kira-kira satu senjata untuk setiap tujuh warga Australia.
Upaya serupa di tempat lain telah menghadapi tantangan. Dalam program pembelian kembali senjata api di Selandia Baru tahun 2019, yang diluncurkan sebagai respons terhadap penembakan masjid Christchurch di mana seorang supremasi kulit putih Australia menewaskan 51 orang, platform pemberitahuan daring program tersebut untuk sementara dinonaktifkan ketika ditemukan kerentanan yang mungkin telah mengekspos data pribadi ribuan pemilik senjata api yang taat hukum.
Baca juga: 7.000 Petani Bentrok dengan Polisi di Kantor Pusat Uni Eropa, 1.000 Traktor Lumpuhkan Kota
Penembakan di Pantai Bondi menewaskan 15 orang, dan melukai lebih dari dua lusin lainnya. Para penyerang, yang diduga menyatakan kesetiaan kepada kelompok teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS), menargetkan perayaan Hanukkah yang diselenggarakan komunitas Yahudi setempat.
Polisi mengatakan salah satu penembak memiliki izin senjata api dan secara sah memiliki enam senjata terdaftar, yang semuanya ditemukan di lokasi kejadian.
Albanese telah menjadikan kebijakan senjata api domestik sebagai fokus utama respons pemerintah.
Pada hari Senin, para pemimpin negara bagian dan wilayah Australia sepakat menerapkan aturan senjata api nasional yang lebih ketat.
Langkah-langkah yang sedang dibahas termasuk mempercepat peluncuran registrasi senjata api nasional, membatasi jumlah senjata api yang dapat dimiliki seseorang, menjadikan kewarganegaraan Australia sebagai syarat untuk mendapatkan izin senjata api, dan lebih lanjut membatasi jenis senjata yang diizinkan.
Pemerintah perlu mengesahkan undang-undang melalui parlemen untuk mendanai skema pembelian kembali yang diusulkan.
Program ini diharapkan serupa dengan program yang diberlakukan pada tahun 1996 sebagai respons terhadap pembantaian Port Arthur di Tasmania, yang menewaskan 35 orang.
Program tersebut berlangsung selama satu tahun dan menghasilkan penghancuran sekitar 650.000 senjata api. Di bawah skema baru ini, pemilik yang menyerahkan senjata api akan diberi kompensasi.
Menurut lembaga penelitian The Australia Institute, kepemilikan senjata api sipil sejak itu meningkat menjadi lebih dari empat juta senjata api di seluruh negeri, sekitar 25% lebih tinggi daripada tahun 1996, atau kira-kira satu senjata untuk setiap tujuh warga Australia.
Upaya serupa di tempat lain telah menghadapi tantangan. Dalam program pembelian kembali senjata api di Selandia Baru tahun 2019, yang diluncurkan sebagai respons terhadap penembakan masjid Christchurch di mana seorang supremasi kulit putih Australia menewaskan 51 orang, platform pemberitahuan daring program tersebut untuk sementara dinonaktifkan ketika ditemukan kerentanan yang mungkin telah mengekspos data pribadi ribuan pemilik senjata api yang taat hukum.
Baca juga: 7.000 Petani Bentrok dengan Polisi di Kantor Pusat Uni Eropa, 1.000 Traktor Lumpuhkan Kota
(sya)
Lihat Juga :
