Dengan Fatwa dan Janji Resmi, Taliban Tawarkan Jaminan Tersirat pada Pakistan

KABUL - Pemerintah Taliban Afghanistan meningkatkan jaminan tersiratnya kepada Pakistan, beberapa hari setelah bentrokan perbatasan antara kedua negara. Langkah ini di tengah upaya menyelamatkan gencatan senjata yang rapuh.

Pertemuan yang dihadiri lebih dari seribu ulama Afghanistan dari seluruh negeri, termasuk Perdana Menteri Sementara Mullah Mohammad Hasan Akhund dan pejabat senior lainnya di Kabul, mengeluarkan pernyataan politik dan hukum (fatwa) pada hari Rabu, yang berjanji bahwa wilayah Afghanistan tidak akan digunakan untuk merugikan negara mana pun dan bersumpah menghadapi mereka yang ikut campur dalam konflik di luar perbatasan Afghanistan.

Beberapa jam setelah fatwa dikeluarkan, Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi secara terbuka menegaskan kembali komitmen pemerintahnya terhadap isi fatwa tersebut, dalam upaya meredam ketegangan yang meningkat setelah serangan di dalam Pakistan yang dikaitkan dengan kelompok militan, terutama Taliban Pakistan (Tehrik-e-Taliban Pakistan).

Dalam serangan terbaru, enam tentara Pakistan tewas pada hari Selasa ketika pos keamanan menjadi sasaran di daerah Kurram dekat perbatasan Afghanistan.

Islamabad menyalahkan peningkatan kekerasan tersebut pada militan yang menggunakan wilayah Afghanistan untuk merencanakan serangan lintas batas terhadap pasukan keamanannya.

Namun, Kabul menolak tuduhan ini, dan bersikeras mereka tidak memiliki hubungan operasional dengan Taliban Pakistan.

Pernyataan tersebut, yang dikeluarkan pada akhir "Seminar tentang Mempertahankan dan Melindungi Sistem Islam", memberikan perlindungan agama bagi posisi pemerintah Kabul.

Pernyataan itu menegaskan emirat "telah memikul kewajiban bahwa tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk melawan negara mana pun," menekankan komitmen ini "adalah kewajiban bagi semua Muslim."

Pernyataan itu memperingatkan siapa pun yang melanggar kewajiban ini "dianggap tidak taat dan akan dikenakan tindakan yang diperlukan."

Sembari menekankan “membela kedaulatan negara adalah kewajiban agama,” pernyataan para ulama tersebut secara bersamaan menggarisbawahi, “Semua Muslim harus menahan diri dari menggunakan tanah Afghanistan untuk merugikan negara lain... dan harus menjunjung tinggi komitmen yang telah dilakukan oleh Emirat Islam.”

Pernyataan tersebut juga menegaskan larangan bagi warga Afghanistan untuk bepergian ke luar negeri guna berpartisipasi dalam kegiatan militer apa pun, menyatakan siapa pun yang melakukannya “melanggar dan membangkang,” dan mewajibkan pihak berwenang mencegah tindakan tersebut dan mengambil tindakan yang tepat.

Selain itu, pernyataan tersebut menyerukan kepada negara-negara Islam untuk “menjaga hubungan yang ramah dan positif dalam kerangka persaudaraan, untuk saling menguntungkan, dan untuk menghindari perpecahan, perselisihan, dan konflik,” bahasa yang secara luas ditafsirkan sebagai upaya meredakan ketegangan dengan Pakistan.

Dengan menggabungkan fatwa agama dengan pernyataan resmi dan kehadiran resmi yang kuat dalam pertemuan para ulama—yang meliputi, selain perdana menteri, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Peningkatan Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, Menteri Pendidikan Tinggi, dan pejabat senior lainnya—kepemimpinan Afghanistan tampak bertekad menyampaikan janji ganda, baik agama maupun politik.

Hal ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan pada Kabul untuk mengendalikan kelompok militan lintas batas dan menunjukkan kemampuannya menjaga keamanan internal.

Pernyataan Muttaqi memperkuat posisi para ulama, karena ia menegaskan kembali janji Afghanistan untuk tidak mengizinkan wilayahnya digunakan untuk melawan negara mana pun.

Dalam pernyataan yang disiarkan media resmi, ia mengatakan, “Semua ulama Afghanistan telah memperbarui fatwa mereka yang mewajibkan umat Islam untuk melindungi sistem Islam.”

Ia menekankan, “Kepemimpinan telah membuat komitmen tegas bahwa tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk merugikan individu atau negara mana pun... Ini adalah rekomendasi para ulama, dan ketaatan terhadapnya wajib bagi semua Muslim.”

Ia menambahkan, “Para ulama telah menjelaskan kepada umat bahwa jika ada warga Afghanistan yang melanggar instruksi kepemimpinan terkait kegiatan militer di luar negeri, Emirat Islam berhak mengambil tindakan terhadapnya,” referensi tersirat kepada warga Afghanistan yang bergabung dengan Taliban Pakistan.

Menteri tersebut menyimpulkan dengan menekankan seruan para ulama untuk “persatuan dan penolakan terhadap hasutan,” dengan mengatakan bangsa Afghanistan “sepanjang sejarahnya telah bertindak sesuai dengan fatwa dan bimbingan para ulama, dan akan terus melakukannya hingga hari ini.”

Para pengamat memandang pernyataan dan deklarasi keagamaan-politik tersebut sebagai “bagian dari upaya terkoordinasi meredam kemarahan Pakistan dan untuk memberi sinyal kesediaan Kabul untuk menghormati komitmen keamanannya,” menyusul serangkaian serangan yang kembali memicu konfrontasi perbatasan antara kedua negara tetangga tersebut.

Insiden terbaru melibatkan baku tembak yang menewaskan empat orang pada Jumat lalu.

Baca juga: Uni Eropa Bekukan Aset Bank Sentral Rusia Tanpa Batas Waktu