Proyek China di Nepal Berulang Kali Terseret Korupsi, Ada Apa?

JAKARTA - Korupsi telah lama menjadi persoalan kronis dalam lanskap politik dan ekonomi Nepal, menggerogoti kepercayaan publik dan menghambat pembangunan negara tersebut. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pola yang lebih spesifik mulai terlihat. Sejumlah skandal besar justru melibatkan warga negara China atau perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di Nepal.

Dikutip dari Nepal Aaja, Sabtu (6/12/2025), sejumlah skandal tersebut tidak hanya memunculkan kekhawatiran soal integritas proyek-proyek yang didanai pihak asing, tetapi juga menyoroti kerentanan internal Nepal sendiri, mulai dari kelemahan institusi, mekanisme pengawasan, hingga jejaring politiknya.

Perpaduan antara pengaruh asing dan minimnya akuntabilitas domestik menciptakan ruang ideal bagi korupsi untuk tumbuh subur.

Seiring Nepal memperdalam kerja sama dengan China dalam proyek infrastruktur, teknologi, dan investasi, rentetan skandal tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai kedaulatan, transparansi, serta biaya nyata dari ketergantungan pada investasi asing berskala besar.

Baca Juga: Ambisi Global Militer China Dihantui Skandal Korupsi dan Inefisiensi Sistemik

Skandal Telekomunikasi yang Menguak Akar Korupsi

Salah satu kasus korupsi terbesar pada 2025 muncul dari Nepal Telecom, perusahaan utilitas publik terbesar negara itu. Komisi Investigasi Penyalahgunaan Wewenang (CIAA) mengajukan tuntutan terhadap Direktur Utama perusahaan, mantan pejabat, serta sejumlah perwakilan dari dua perusahaan China—Asia Info Linkage Technologies (China) Inc. dan Asia Info Yunghang Software (Beijing) Limited.

Investigasi CIAA mengungkap proses pengadaan sistem penagihan penting telah dimanipulasi untuk menguntungkan perusahaan-perusahaan China tersebut. Kontrak diduga dinaikkan secara berlebihan, perjanjian pemeliharaan dianggap tidak berdasar, dan prosedur dilewati agar kesepakatan tetap berjalan. Kerugian bagi Nepal Telecom diperkirakan mencapai lebih dari NRs 334 juta.

Warga negara China, Long Yong dan Huang Wei, termasuk di antara yang dituduh berkolusi dengan pejabat Nepal untuk mengamankan kontrak melalui cara-cara ilegal. Sistem penagihan yang menjadi tulang punggung manajemen pendapatan Nepal Telecom itu diduga dipilih bukan berdasarkan kualitas, melainkan melalui jaringan pengaruh dan imbalan.

Kasus ini menegaskan pola yang sering berulang: korupsi berkembang di lingkungan dengan pengawasan lemah, insentif yang keliru, dan kemitraan asing yang diperlakukan seperti tak tersentuh. Namun, kasus ini juga menunjukkan bahwa lembaga anti-korupsi Nepal mulai lebih berani menindak kesalahan yang melibatkan aktor asing, bukan hanya domestik.

Baca Juga: Parahnya Korupsi Militer China: Rudal-rudal Diisi Air, Bukan Bahan Bakar

Bandara Internasional Pokhara: Mimpi Nasional yang Ternoda

Jika kasus Nepal Telecom mencemaskan, maka temuan terkait proyek Bandara Internasional Pokhara jauh lebih mengguncang. Proyek yang dibiayai China dan dilaksanakan oleh China CAMC Engineering itu awalnya dipromosikan sebagai terobosan besar modernisasi Nepal.

Namun investigasi parlemen menemukan perusahaan China tersebut menerima pembayaran yang mencurigakan, estimasi yang dimanipulasi, dan pembengkakan biaya yang besar. Proyek—yang dibiayai melalui pinjaman yang kelak harus dilunasi Nepal—berakhir jauh lebih mahal dibanding pengumuman awal. Dugaan penyelewengan mencapai NRs 14 miliar.

Skandal ini tidak hanya menyangkut pihak asing. Pejabat Nepal dituding turut memfasilitasi, membiarkan, atau bahkan ikut terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Komite parlemen menggambarkan situasi di mana kontraktor China dapat mendikte syarat, mengabaikan pedoman lokal, dan melobi pengecualian—sementara lembaga pengawasan Nepal tidak berfungsi maksimal.

Masalah kualitas konstruksi memperburuk kekhawatiran. Laporan menyoroti cacat struktural, perencanaan yang lemah, dan penghematan yang mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Banyak pihak mempertanyakan apakah para pemimpin politik Nepal terlalu cepat menerima pendanaan China tanpa menuntut transparansi.

Rangkaian temuan ini tidak hanya merusak kredibilitas salah satu proyek infrastruktur terbesar Nepal, tetapi juga menimbulkan keraguan publik terhadap proyek-proyek yang dibiayai China secara lebih luas.

Pola-Pola Korupsi yang Berulang

Dari berbagai kasus tersebut, terlihat pola konsisten dalam bagaimana korupsi yang melibatkan entitas China muncul dalam ekosistem tata kelola Nepal: perusahaan China sering bernegosiasi dari posisi yang sangat dominan, terutama karena proyek-proyek besar didukung pendanaan dan komitmen politik.

Mekanisme pengawasan Nepal sering tidak siap atau mudah dipengaruhi, baik karena tekanan politik, kelemahan administratif, maupun kolusi. Jaringan informal dan suap berperan penting, dengan keuntungan pribadi bagi oknum di kedua belah pihak.

Proyek infrastruktur besar paling rentan, karena kompleksitas kontrak dan besarnya anggaran. Institusi publik kekurangan otonomi, sehingga mudah diintervensi aktor dalam maupun luar negeri.

Skandal-skandal ini mengindikasikan kelemahan sistemik dalam pengelolaan proyek asing, terutama ketika berhadapan dengan aktor internasional yang memiliki kapasitas finansial dan politik besar.

Dampak Politik di Dalam Negeri

Kontroversi tersebut memicu perdebatan sengit di Nepal. Para pengkritik menilai keterlibatan berulang perusahaan China dalam skandal korupsi mencerminkan ketergantungan berlebihan pada satu mitra asing, terutama di tengah meningkatnya persaingan geopolitik di Asia Selatan.

Partai oposisi menuduh pemerintah—baik saat ini maupun sebelumnya—melindungi entitas China karena kedekatan politik dan kepentingan strategis. Kelompok masyarakat sipil memperingatkan bahwa korupsi pada proyek-proyek besar pada akhirnya membebani rakyat Nepal melalui pinjaman yang membengkak.

Kasus-kasus ini juga mengikis kepercayaan terhadap institusi publik. Ketika proyek besar berkali-kali diwarnai korupsi, masyarakat mulai meragukan apakah pembangunan benar-benar untuk kepentingan publik atau hanya memperkaya segelintir elite.

Jejak Langkah China Bertemu Celah Akuntabilitas Nepal

China tetap menjadi mitra ekonomi paling berpengaruh bagi Nepal, dengan keterlibatan luas dalam proyek infrastruktur, teknologi, dan investasi. Banyak proyek yang memberikan manfaat nyata.

Namun skandal korupsi tersebut menegaskan satu hal: keterlibatan asing, tidak peduli sebesar apa pendanaannya, tidak akan berhasil jika sistem domestik gagal menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Skandal ini bukan hanya tentang kesalahan aktor asing, tetapi juga cerminan dari kelemahan struktural Nepal sendiri—kelemahan yang dieksploitasi ketika institusi pengawasan tidak mampu menjalankanfungsinya.