Mahathir Mohamad: PM Anwar Ibrahim Menyerahkan Malaysia kepada AS, Langkah Bodoh!
Kamis, 27 November 2025 - 14:55 WIB
loading...
Mantan PM Mahathir Mohamad sebut pemerintah PM Anwar Ibrahim telah menyerahkan kemerdekaan Malaysia kepada Amerika Serikat melalui perjanjian perdagangan. Foto/Facebook Mahathir Mohamad
A
A
A
KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad mengecam pemerintah karena mengompromikan kedaulatan nasional melalui penadatanganan perjanjian perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat (AS).
Dia juga mengkritik keras Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim karena tidak berkonsultasi dengan Parlemen atau ahli hukum sebelum menandatangani perjanjian perdagangan tersebut.
Dalam konferensi pers, Mahathir mengatakan langkah pemerintah PM Anwar Ibrahim itu seperti “menyerahkan Malaysia kepada Amerika Serikat” dan bahwa perjanjian itu adalah “langkah bodoh”.
Baca Juga: Mahathir Mohamad: Bangsa Melayu Kehilangan Singapura, Jatuh ke Tangan Orang China
“Perjanjian ini adalah langkah bodoh pemerintah, yang langsung dan gegabah menandatanganinya. Sementara itu, negara-negara ASEAN lainnya tidak menandatangani perjanjian tersebut," katanya.
"Mengapa Malaysia menyerahkan diri kepada Amerika Serikat, padahal negara-negara ASEAN membutuhkan waktu untuk meninjau perjanjian, sementara Malaysia hanya membutuhkan waktu dua hari?” lanjut dia.
Mahathir juga mengeklaim bahwa perusahaan-perusahaan Amerika secara efektif telah diberi status Bumiputera berdasarkan perjanjian perdagangan timbal balik antara Malaysia dan AS, menyebutnya sebagai "pengkhianatan terhadap kemerdekaan Malaysia".
Mahathir menambahkan bahwa kesepakatan itu akan memaksa Malaysia untuk membeli barang dari AS dan memberi Washington suara dalam kebijakan perdagangan negara tersebut di masa mendatang.
"Kita dipaksa untuk mengikuti perjanjian ini, yang mengharuskan kita membeli barang senilai miliaran dolar dari Amerika. Kita harus membeli gas dari Amerika, kita harus membeli pesawat dari Amerika. Enam puluh pesawat Boeing akan dibeli berdasarkan kesepakatan ini. Itu berarti kita tidak lagi bebas," paparnya, seperti dikutip WorldofBuzz, Kamis (27/11/2025).
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Perdana Menteri dan Kamar Jaksa Agung pada 3 November, klaim sebelumnya bahwa perjanjian perdagangan tersebut merusak kedaulatan negara telah dibantah, dengan para pejabat mengatakan Malaysia dapat mengakhiri perjanjian tersebut jika diperlukan.
Sementara itu, media lokal melaporkan bahwa perjanjian perdagangan yang ditandatangani dengan Presiden AS Donald Trump telah ditinjau secara cermat oleh para pejabat senior pemerintah untuk memastikan kepentingan Malaysia terlindungi.
Mahathir mengatakan sebuah koalisi LSM berencana untuk mengajukan laporan polisi di seluruh negeri terhadap Anwar, menuduhnya melakukan "pengkhianatan terhadap kemerdekaan Malaysia" sehubungan dengan perjanjian tersebut.
Dia juga mengkritik keras Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim karena tidak berkonsultasi dengan Parlemen atau ahli hukum sebelum menandatangani perjanjian perdagangan tersebut.
Dalam konferensi pers, Mahathir mengatakan langkah pemerintah PM Anwar Ibrahim itu seperti “menyerahkan Malaysia kepada Amerika Serikat” dan bahwa perjanjian itu adalah “langkah bodoh”.
Baca Juga: Mahathir Mohamad: Bangsa Melayu Kehilangan Singapura, Jatuh ke Tangan Orang China
“Perjanjian ini adalah langkah bodoh pemerintah, yang langsung dan gegabah menandatanganinya. Sementara itu, negara-negara ASEAN lainnya tidak menandatangani perjanjian tersebut," katanya.
"Mengapa Malaysia menyerahkan diri kepada Amerika Serikat, padahal negara-negara ASEAN membutuhkan waktu untuk meninjau perjanjian, sementara Malaysia hanya membutuhkan waktu dua hari?” lanjut dia.
Mahathir juga mengeklaim bahwa perusahaan-perusahaan Amerika secara efektif telah diberi status Bumiputera berdasarkan perjanjian perdagangan timbal balik antara Malaysia dan AS, menyebutnya sebagai "pengkhianatan terhadap kemerdekaan Malaysia".
Mahathir menambahkan bahwa kesepakatan itu akan memaksa Malaysia untuk membeli barang dari AS dan memberi Washington suara dalam kebijakan perdagangan negara tersebut di masa mendatang.
"Kita dipaksa untuk mengikuti perjanjian ini, yang mengharuskan kita membeli barang senilai miliaran dolar dari Amerika. Kita harus membeli gas dari Amerika, kita harus membeli pesawat dari Amerika. Enam puluh pesawat Boeing akan dibeli berdasarkan kesepakatan ini. Itu berarti kita tidak lagi bebas," paparnya, seperti dikutip WorldofBuzz, Kamis (27/11/2025).
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Perdana Menteri dan Kamar Jaksa Agung pada 3 November, klaim sebelumnya bahwa perjanjian perdagangan tersebut merusak kedaulatan negara telah dibantah, dengan para pejabat mengatakan Malaysia dapat mengakhiri perjanjian tersebut jika diperlukan.
Sementara itu, media lokal melaporkan bahwa perjanjian perdagangan yang ditandatangani dengan Presiden AS Donald Trump telah ditinjau secara cermat oleh para pejabat senior pemerintah untuk memastikan kepentingan Malaysia terlindungi.
Mahathir mengatakan sebuah koalisi LSM berencana untuk mengajukan laporan polisi di seluruh negeri terhadap Anwar, menuduhnya melakukan "pengkhianatan terhadap kemerdekaan Malaysia" sehubungan dengan perjanjian tersebut.
(mas)
Lihat Juga :
