Ditekan China, Estonia Tak Kunjung Resmikan Kantor Perwakilan Taiwan
Kamis, 27 November 2025 - 08:44 WIB
loading...
A
A
A
Bagi Estonia, persoalan Taiwan tidak sekadar menyangkut protokol diplomatik, tetapi juga menyentuh jati diri strategis negara itu. Sebagai anggota Uni Eropa dan NATO, Estonia selama ini dikenal sebagai pendukung kuat nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Namun di sisi lain, China merupakan mitra dagang penting yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait potensi balasan ekonomi jika Estonia mengambil langkah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Beijing.
Sejumlah pakar menilai Estonia dapat belajar dari pengalaman Lithuania. Negara itu menunjukkan sikap tegas terhadap tekanan China pada 2021, yang kemudian dipandang sebagai salah satu contoh paling menonjol ketahanan demokrasi dalam beberapa tahun terakhir.
Lithuania kala itu mengizinkan pembukaan “Taiwanese Representative Office” di Vilnius. Penggunaan kata “Taiwanese”, alih-alih “Taipei” seperti lazimnya, ditafsirkan China sebagai tantangan langsung terhadap kebijakan "Satu-China".
China kemudian menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Lithuania, memblokir masuknya barang-barang Lithuania di pelabuhan China, serta secara efektif menghapus negara itu dari basis data bea cukai.
Beijing juga menekan perusahaan multinasional agar memutus rantai pasok dengan pemasok asal Lithuania. Langkah ini disebut sebagai contoh klasik pemaksaan ekonomi terhadap negara kecil yang berani menentang kekuatan besar.
Meski demikian, Lithuania bergeming. Para pemimpinnya tetap bertahan dengan keputusan tersebut dan membingkainya sebagai persoalan kedaulatan serta solidaritas demokrasi. Menteri Luar Negeri Lithuania saat itu, Gabrielius Landsbergis, bahkan menegaskan, “Kami tidak akan diintimidasi oleh rezim otoriter,” sebuah pernyataan yang menggema luas di Eropa.
Dukungan Uni Eropa menjadi faktor kunci di balik ketahanan Lithuania. Uni Eropa membawa kasus ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan tuduhan praktik dagang diskriminatif oleh China, serta memberikan bantuan finansial dan politik untuk meredam dampak ekonomi yang dialami Lithuania.
Namun di sisi lain, China merupakan mitra dagang penting yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait potensi balasan ekonomi jika Estonia mengambil langkah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Beijing.
Sikap Tegas Lithuania
Sejumlah pakar menilai Estonia dapat belajar dari pengalaman Lithuania. Negara itu menunjukkan sikap tegas terhadap tekanan China pada 2021, yang kemudian dipandang sebagai salah satu contoh paling menonjol ketahanan demokrasi dalam beberapa tahun terakhir.
Lithuania kala itu mengizinkan pembukaan “Taiwanese Representative Office” di Vilnius. Penggunaan kata “Taiwanese”, alih-alih “Taipei” seperti lazimnya, ditafsirkan China sebagai tantangan langsung terhadap kebijakan "Satu-China".
China kemudian menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Lithuania, memblokir masuknya barang-barang Lithuania di pelabuhan China, serta secara efektif menghapus negara itu dari basis data bea cukai.
Beijing juga menekan perusahaan multinasional agar memutus rantai pasok dengan pemasok asal Lithuania. Langkah ini disebut sebagai contoh klasik pemaksaan ekonomi terhadap negara kecil yang berani menentang kekuatan besar.
Meski demikian, Lithuania bergeming. Para pemimpinnya tetap bertahan dengan keputusan tersebut dan membingkainya sebagai persoalan kedaulatan serta solidaritas demokrasi. Menteri Luar Negeri Lithuania saat itu, Gabrielius Landsbergis, bahkan menegaskan, “Kami tidak akan diintimidasi oleh rezim otoriter,” sebuah pernyataan yang menggema luas di Eropa.
Dukungan Uni Eropa menjadi faktor kunci di balik ketahanan Lithuania. Uni Eropa membawa kasus ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan tuduhan praktik dagang diskriminatif oleh China, serta memberikan bantuan finansial dan politik untuk meredam dampak ekonomi yang dialami Lithuania.
Lihat Juga :
