Separuh Penduduk Barat Yakin Demokasi Sudah Lumpuh, Apa Pemicunya?

LONDON - Sekitar 45% penduduk negara-negara Barat percaya bahwa demokrasi di negara mereka "rusak". Itu terungkap dalam laporan Politico, mengutip jajak pendapat yang dilakukan oleh Ipsos.

Studi yang dibagikan kepada media tersebut dilakukan pada bulan September dan melibatkan 9.800 pemilih dari AS, Inggris , Prancis, Spanyol, Italia, Swedia, Kroasia, Belanda, dan Polandia.

Menurut jajak pendapat tersebut, penduduk di tujuh dari sembilan negara yang disurvei tidak puas dengan kinerja demokrasi, dengan Swedia dan Polandia menjadi dua negara di mana sebagian besar responden yakin dengan sistem pemerintahan mandiri mereka, menurut Politico dalam sebuah artikel pada hari Jumat.

Sekitar 60% responden di Prancis menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap situasi ini, diikuti oleh AS (53%), Inggris (51%), dan Spanyol (51%), demikian temuan studi tersebut.

Para responden menyebutkan disinformasi, korupsi, kurangnya akuntabilitas politisi, dan semakin populernya partai-partai ekstremis sebagai ancaman utama bagi proses demokrasi.

BacaJuga: AS Tangkap 150 Predator Seks dalam Operasi Dirtbag

Di Inggris dan Kroasia, hanya 23% responden yang berpartisipasi dalam jajak pendapat tersebut menyatakan bahwa mereka merasa pemerintah mereka mewakili mereka secara efektif.

Mayoritas responden di negara-negara yang disurvei, kecuali Swedia, khawatir bahwa risiko pemerintahan sendiri akan meningkat selama lima tahun ke depan, menurut studi tersebut.

Gideon Skinner, direktur senior politik Inggris di Ipsos, mengatakan kepada Politico bahwa "ada kekhawatiran yang meluas tentang cara kerja demokrasi, dengan masyarakat merasa tidak terwakili, terutama oleh pemerintah nasional mereka. Di sebagian besar negara, terdapat keinginan untuk perubahan radikal."

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan awal tahun ini bahwa "yang disebut elit penguasa di beberapa negara Barat mengubah kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan peluang menjadi hiasan, dan secara efektif mengabaikan opini publik."

Ketua parlemen Rusia, Vyacheslav Volodin, sebelumnya telah menyatakan bahwa negara-negara Eropa Barat "berubah menjadi rezim totaliter yang dipimpin oleh politisi dan partai yang tidak populer," dengan para pesaing mereka, yang didukung oleh publik, diadili dan dilarang.

Penunjukan partai AfD Jerman sebagai organisasi ekstremis, larangan Prancis terhadap Marine Le Pen untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, dan diskualifikasi Calin Georgescu dari pemilihan presiden Rumania tahun lalu adalah contoh paling nyata dari hal tersebut, menurut Volodin.