Pejabat Mesir: Rencana Trump Pisahkan Pemerintahan Gaza dari Pasukan Stabilitas Internasional
Kamis, 06 November 2025 - 21:15 WIB
loading...
Pejuang Hamas di Jalur Gaza. Foto/anadolu
A
A
A
KAIRO - Kepala Dinas Informasi Negara Mesir, Diaa Rashwan, mengatakan rencana yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait Jalur Gaza memisahkan pemerintah Gaza dari pasukan stabilitas internasional. Dia menambahkan rakyat Palestina tidak akan menerima pasukan keamanan asing untuk mengelola Gaza.
Dalam wawancara yang disiarkan televisi, Rashwan menjelaskan pasukan stabilitas yang diusulkan di Gaza akan menjadi unit militer yang bertanggung jawab untuk memisahkan Israel dan Gaza selama penarikan pasukan Israel dan untuk mengamankan wilayah di sekitar Jalur Gaza dari dalam Gaza.
Ia mengklarifikasi pasukan tersebut akan disebut "pasukan stabilitas", bukan "pasukan administrasi Gaza".
Ketentuan lain dalam rencana tersebut, tambahnya, mencakup dewan perdamaian yang mengawasi satu komite yang akan mengelola Jalur Gaza.
Rashwan menekankan, "Mencampuradukkan kedua peran ini – misi militer dan administrasi Gaza – adalah menyesatkan."
Ia mencatat kebocoran yang menunjukkan pasukan tersebut akan mengambil tanggung jawab seperti mengelola keamanan Gaza atau melucuti senjata kelompok bersenjata, sebagaimana disebutkan dalam rancangan resolusi AS yang saat ini sedang dibahas di Dewan Keamanan PBB, tidak dimaksudkan untuk disetujui, melainkan untuk mendorong diskusi.
Ia menunjukkan Israel menetapkan persyaratan seolah-olah telah memenangkan perang di Gaza, sementara pemerintahan Trump tidak berniat menerima semua tuntutan ini.
Dalam wawancara yang disiarkan televisi, Rashwan menjelaskan pasukan stabilitas yang diusulkan di Gaza akan menjadi unit militer yang bertanggung jawab untuk memisahkan Israel dan Gaza selama penarikan pasukan Israel dan untuk mengamankan wilayah di sekitar Jalur Gaza dari dalam Gaza.
Ia mengklarifikasi pasukan tersebut akan disebut "pasukan stabilitas", bukan "pasukan administrasi Gaza".
Ketentuan lain dalam rencana tersebut, tambahnya, mencakup dewan perdamaian yang mengawasi satu komite yang akan mengelola Jalur Gaza.
Rashwan menekankan, "Mencampuradukkan kedua peran ini – misi militer dan administrasi Gaza – adalah menyesatkan."
Ia mencatat kebocoran yang menunjukkan pasukan tersebut akan mengambil tanggung jawab seperti mengelola keamanan Gaza atau melucuti senjata kelompok bersenjata, sebagaimana disebutkan dalam rancangan resolusi AS yang saat ini sedang dibahas di Dewan Keamanan PBB, tidak dimaksudkan untuk disetujui, melainkan untuk mendorong diskusi.
Ia menunjukkan Israel menetapkan persyaratan seolah-olah telah memenangkan perang di Gaza, sementara pemerintahan Trump tidak berniat menerima semua tuntutan ini.
Lihat Juga :
