Saatnya Menagih Janji Zohran Mamdani Menangkap PM Israel Benjamin Netanyahu
Kamis, 06 November 2025 - 07:33 WIB
loading...
A
A
A
Dia membantu mendirikan ICC, telah mengajukan tiga kasus di sana, dan membantu dalam lebih banyak kasus lagi.
"Itu janji kampanye yang tidak dapat ditegakkan," katanya.
"Ada alasan pidana dan perdata untuk itu. Alasan perdatanya adalah hukum federal AS yang disebut Undang-Undang Perlindungan Anggota Layanan Amerika."
Undang-undang tersebut pada dasarnya membatasi pejabat AS untuk bekerja sama dengan ICC.
"Jadi, akan menjadi pelanggaran hukum federal jika Mamdani menggunakan NYPD [Departemen Polisi New York] dalam kapasitas resmi untuk menangkap Netanyahu. Titik. Titik," kata Profesor Newton.
Alasan pidana terkait dengan perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump yang ditandatangani awal tahun ini untuk menjatuhkan sanksi kepada beberapa jaksa dan hakim ICC yang terlibat dalam kasus Netanyahu.
Profesor Newton mengatakan jika Mamdani memerintahkan polisi untuk menangkap Netanyahu, hal itu kemungkinan akan dianggap oleh pemerintah AS sebagai pelanggaran terhadap perintah eksekutif tersebut.
"Itu akan menjadi pertanyaan hukum yang sangat sederhana," kata Profesor Newton.
"Jika seorang wali kota AS menangkap seorang pejabat Israel atas permintaan ICC, apakah itu akan dianggap membantu orang-orang yang telah dijatuhi sanksi AS? Cukup mudah untuk menghubungkan titik-titik itu.
Baik Profesor Newton maupun Profesor Whiting juga menunjukkan bahwa Netanyahu akan menikmati kekebalan diplomatik di Amerika Serikat sebagai kepala negara asing.
ICC didirikan pada tahun 2002 dan 125 negara merupakan pihak dalam undang-undang yang mengaturnya.
Dengan kata lain, mereka telah sepakat untuk mencabut kekebalan diplomatik ini bagi para pemimpin asing dan wajib menangkap Netanyahu jika mereka memiliki kesempatan, meskipun beberapa penandatangan mengatakan mereka tidak akan melakukannya.
Namun, Amerika Serikat dan Israel bukanlah penandatangan pengadilan tersebut dan tidak mengakui yurisdiksi ICC.
Trump, seorang Republikan dan penduduk asli New York City, berasal dari spektrum politik yang berlawanan dengan Mamdani, yang mencalonkan diri dari Partai Demokrat dalam pemilihan wali kota.
"Itu janji kampanye yang tidak dapat ditegakkan," katanya.
"Ada alasan pidana dan perdata untuk itu. Alasan perdatanya adalah hukum federal AS yang disebut Undang-Undang Perlindungan Anggota Layanan Amerika."
Undang-undang tersebut pada dasarnya membatasi pejabat AS untuk bekerja sama dengan ICC.
"Jadi, akan menjadi pelanggaran hukum federal jika Mamdani menggunakan NYPD [Departemen Polisi New York] dalam kapasitas resmi untuk menangkap Netanyahu. Titik. Titik," kata Profesor Newton.
Alasan pidana terkait dengan perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump yang ditandatangani awal tahun ini untuk menjatuhkan sanksi kepada beberapa jaksa dan hakim ICC yang terlibat dalam kasus Netanyahu.
Profesor Newton mengatakan jika Mamdani memerintahkan polisi untuk menangkap Netanyahu, hal itu kemungkinan akan dianggap oleh pemerintah AS sebagai pelanggaran terhadap perintah eksekutif tersebut.
"Itu akan menjadi pertanyaan hukum yang sangat sederhana," kata Profesor Newton.
"Jika seorang wali kota AS menangkap seorang pejabat Israel atas permintaan ICC, apakah itu akan dianggap membantu orang-orang yang telah dijatuhi sanksi AS? Cukup mudah untuk menghubungkan titik-titik itu.
Baik Profesor Newton maupun Profesor Whiting juga menunjukkan bahwa Netanyahu akan menikmati kekebalan diplomatik di Amerika Serikat sebagai kepala negara asing.
ICC didirikan pada tahun 2002 dan 125 negara merupakan pihak dalam undang-undang yang mengaturnya.
Dengan kata lain, mereka telah sepakat untuk mencabut kekebalan diplomatik ini bagi para pemimpin asing dan wajib menangkap Netanyahu jika mereka memiliki kesempatan, meskipun beberapa penandatangan mengatakan mereka tidak akan melakukannya.
Namun, Amerika Serikat dan Israel bukanlah penandatangan pengadilan tersebut dan tidak mengakui yurisdiksi ICC.
Trump, seorang Republikan dan penduduk asli New York City, berasal dari spektrum politik yang berlawanan dengan Mamdani, yang mencalonkan diri dari Partai Demokrat dalam pemilihan wali kota.
Lihat Juga :
