Dari Dinasti Qing hingga Xi Jinping: Ambisi Panjang China atas Tibet

JAKARTA - Ketika Presiden China Xi Jinping menunjuk sejarawan dan politisi Gao Xiang sebagai Sekretaris Komite Partai Komunis China serta Presiden di Chinese Academy of Social Sciences (CASS), sekaligus memimpin lembaga afiliasinya, Chinese Academy of History pada akhir 2022, keputusan itu dinilai mencerminkan kekagumannya pada kejayaan masa Dinasti Qing. Selama ini, Gao Xiang dikenal sebagai pakar sejarah Dinasti Qing.

CASS merupakan lembaga riset nasional tertinggi di China yang merumuskan ideologi dan memberikan masukan kebijakan bagi para pemimpin. Seperti disebutkan oleh media The Guardian dan dikutip Mekong News, Rabu (5/10/2025), promosi seorang sejarawan yang gencar merehabilitasi periode Qing itu telah menimbulkan spekulasi bahwa kejayaan Dinasti Qing kini dihidupkan kembali untuk memperkuat ambisi global Presiden Xi.

Pada puncak kejayaannya, Dinasti Qing merupakan salah satu kekuatan besar dunia, mencakup peradaban Asia Tengah, Mongolia, dan Tibet, serta dikenal dengan kemakmuran ekonomi dan kekuatan militernya.

Baca Juga: Pemerintah China Perketat Kontrol atas Kuil dan Reinkarnasi Tibet

Namun, Presiden Xi ingin membawa China modern melampaui pencapaian Dinasti Qing. Ia bukan hanya ingin merebut kembali seluruh wilayah yang dulu menjadi bagian dari kekaisaran Qing, tetapi juga memaksakan pada wilayah-wilayah taklukannya apa yang disebut “karakteristik China".

Karena itu, pada 2019, saat meluncurkan Chinese Academy of History, Presiden Xi menetapkan misinya untuk mendorong narasi sejarah dengan “karakteristik China".

Dengan kata lain, Xi ingin menerapkan pada rakyat di wilayah-wilayah taklukan bukan hanya pemerintahan China, tetapi juga bahasa, budaya, dan cara hidup China—yakni identitas mayoritas etnis Han.

Hal inilah yang menjelaskan mengapa pada masa Dinasti Qing tidak terjadi konflik dengan institusi Dalai Lama, sementara di bawah kepemimpinan Xi, pemerintah China berupaya menghapuskan institusi tersebut—atau setidaknya menempatkan Dalai Lama versi mereka di Lhasa setelah Dalai Lama ke-14, yang kini berusia 90 tahun, wafat.

Tibet dan Dalai Lama

Selama Dalai Lama masih ada, sulit bagi Beijing untuk melepaskan warga Tibet dari akar spiritual Vajrayana Buddhisme yang memberi identitas khas bagi mereka.

Kekuasaan Dinasti Qing, atau Dinasti Manchu, di China berlangsung dari 1644 hingga 1912, dengan wilayah kekaisaran yang tiga kali lebih luas dibandingkan Dinasti Ming sebelumnya.

“Tidak ada bukti bahwa Tibet berada di bawah kekuasaan Dinasti Manchu,” tulis sejarawan Melvyn C. Goldstein dalam karyanya A History of Modern Tibet.

Pengaruh China di pemerintahan Lhasa melalui komisaris Manchu disebut “marginal". Bahkan, pemilihan Dalai Lama ke-13 dilakukan tanpa sistem undian golden urn yang diperkenalkan oleh Kekaisaran Manchu tahun 1793.

Dengan kata lain, kontrol China saat itu bersifat longgar, yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai “suzerainitas”—berbeda dengan klaim “kedaulatan penuh” yang diberlakukan China saat ini.

Sejak awal abad ke-18 hingga akhir pemerintahan Manchu pada 1912, enam Dalai Lama memimpin di Lhasa, dengan campur tangan Beijing yang lebih simbolik daripada nyata. Tibet menjalankan pemerintahannya sendiri, bahkan berperang melawan Dogra pada 1841, Nepal pada 1857, dan menghadapi invasi Inggris 1903–1904 tanpa bantuan dari China. Pada masa Dalai Lama ke-13, yang meninggal pada 1933, Tibet menikmati kedaulatan penuh hingga invasi oleh komunis China pada 1950.

Sejak pendudukan militer 1950 dan upaya penangkapan Dalai Lama ke-14 pada 1959, Beijing terus berupaya mengendalikan lembaga keagamaan Tibet, termasuk dengan menculik Panchen Lama ke-11 dan menggantinya dengan versi yang dikendalikan pemerintah. Namun pengaruh Dalai Lama dan Buddhisme tetap kuat di kalangan rakyat Tibet.

Urusan Keagamaan

Seperti rezim otoriter pada umumnya, elite Partai Komunis China memandang budaya yang berbeda dari budaya dominan, dalam hal ini budaya Han, sebagai ancaman bagi keberadaan mereka. Pemerintah China mendirikan sekolah berasrama bagi anak-anak Tibet, di mana mereka dididik dengan gaya hidup Han, menggunakan bahasa Mandarin, dan mengesampingkan bahasa Tibet.

Untuk melengkapi penaklukan terhadap rakyat Tibet, Presiden Xi memperkenalkan konsep “agama dengan karakteristik China,” sebuah eufemisme untuk menyiniskan agama. Dalam sebuah pertemuan Politbiro Partai Komunis China pada September lalu, Xi menyerukan lebih banyak peraturan dan penegakan hukum yang lebih ketat dalam mengatur urusan keagamaan.

“Mengatur urusan agama sesuai hukum adalah cara fundamental untuk menangani berbagai kontradiksi dan masalah di bidang agama,” katanya, dikutip oleh Xinhua melalui South China Morning Post.

Dalam konteks Tibet, pesan utama Xi adalah bahwa agama di China hanya dapat diwariskan dengan “akar dalam budaya China.” Namun agama di Tibet, terutama Buddhisme, justru berakar kuat pada tradisi Nalanda dari India—hal yang membuat Beijing terus berupaya menghapus pengaruh spiritual luar itu.

Karena itu, Presiden Xi bertekad mengendalikan sepenuhnya kehidupan warga Tibet, termasuk kebebasan mereka menentukan Dalai Lama sendiri. Aturan tentang reinkarnasi lama-lama bahkan telah diberlakukan sejak 2007 oleh Departemen Urusan Agama China.

Tidak heran jika Xi kini menegaskan bahwa seluruh urusan keagamaan di China harus tunduk pada hukum China.