AS Ngotot Libatkan Turki dalam Pasukan Internasional Gaza Meski Israel Keberatan
Jum'at, 31 Oktober 2025 - 17:10 WIB
loading...
Polisi dan pasukan keamanan dikerahkan di persimpangan jalan utama dan memulai patroli untuk memastikan keamanan pasca gencatan senjata di Deir al-Balah, Gaza, pada 12 Oktober 2025. Foto/Moiz Salhi/Anadolu Agency
A
A
A
JALUR GAZA - Channel 12 Israel melaporkan, mengutip pejabat Amerika Serikat (AS), bahwa Amerika Serikat ingin Turki ikut serta dalam pasukan internasional di Jalur Gaza, meskipun Israel menentangnya.Channel tersebut menambahkan rencana untuk membentuk pasukan internasional saat ini sedang disusun dan diperkirakan akan disampaikan kepada Israel dan negara-negara Arab dalam beberapa pekan mendatang.
Menurut para pejabat, terdapat kekhawatiran dan keraguan di Tel Aviv mengenai rencana tersebut, karena Israel tidak akan memiliki kendali atas pasukan internasional yang beroperasi di Gaza.
Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak partisipasi Turki dalam pengaturan keamanan atau pasukan internasional di Jalur Gaza berdasarkan rencana Presiden AS Donald Trump.
Netanyahu menekankan kehadiran pasukan Turki di daerah kantong tersebut akan dianggap sebagai "garis merah" bagi Israel.
Sementara itu, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman pada hari Kamis membahas dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tentang perlunya memastikan implementasi penuh perjanjian gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas.
Kedua belah pihak membahas melalui telepon hubungan strategis yang erat antara Doha dan Washington serta langkah-langkah untuk mendukung dan meningkatkannya, lapor kantor berita negara Qatar, QNA.
Mereka juga membahas situasi di Gaza terkait kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlangsung antara Hamas dan Israel, serta isu-isu yang menjadi perhatian bersama, demikian dilaporkan media tersebut.
Perdana Menteri Qatar menekankan "pentingnya upaya regional dan internasional yang terpadu untuk memastikan implementasi penuh perjanjian tersebut, dan membuka jalan menuju tercapainya perdamaian berkelanjutan dan stabilitas yang diinginkan di kawasan," demikian dilaporkan QNA.
Sejak perjanjian gencatan senjata Gaza dimulai pada 10 Oktober, Hamas telah membebaskan 20 tawanan Israel hidup-hidup dan menyerahkan jenazah 19 dari 28 tawanan, sebagian besar warga Israel.
Namun, Israel mengklaim salah satu jenazah yang diterima tidak sesuai dengan salah satu tawanan yang terdaftar.
Israel telah membunuh 211 warga Palestina dan melukai 597 lainnya sejak gencatan senjata terbaru, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Israel telah mengaitkan dimulainya negosiasi fase kedua gencatan senjata dengan penyerahan seluruh sandera. Hamas mengatakan proses ini membutuhkan waktu karena kerusakan besar-besaran di Gaza.
Fase pertama kesepakatan tersebut mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina.
Rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.
Israel telah menewaskan lebih dari 68.500 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 170.600 lainnya dalam serangan di Gaza sejak Oktober 2023.
Baca juga: Negara-negara Arab Tolak Gabung Pasukan Internasional Gaza, Singapura Kaget Dilobi AS
Menurut para pejabat, terdapat kekhawatiran dan keraguan di Tel Aviv mengenai rencana tersebut, karena Israel tidak akan memiliki kendali atas pasukan internasional yang beroperasi di Gaza.
Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak partisipasi Turki dalam pengaturan keamanan atau pasukan internasional di Jalur Gaza berdasarkan rencana Presiden AS Donald Trump.
Netanyahu menekankan kehadiran pasukan Turki di daerah kantong tersebut akan dianggap sebagai "garis merah" bagi Israel.
Sementara itu, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman pada hari Kamis membahas dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tentang perlunya memastikan implementasi penuh perjanjian gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas.
Kedua belah pihak membahas melalui telepon hubungan strategis yang erat antara Doha dan Washington serta langkah-langkah untuk mendukung dan meningkatkannya, lapor kantor berita negara Qatar, QNA.
Mereka juga membahas situasi di Gaza terkait kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlangsung antara Hamas dan Israel, serta isu-isu yang menjadi perhatian bersama, demikian dilaporkan media tersebut.
Perdana Menteri Qatar menekankan "pentingnya upaya regional dan internasional yang terpadu untuk memastikan implementasi penuh perjanjian tersebut, dan membuka jalan menuju tercapainya perdamaian berkelanjutan dan stabilitas yang diinginkan di kawasan," demikian dilaporkan QNA.
Sejak perjanjian gencatan senjata Gaza dimulai pada 10 Oktober, Hamas telah membebaskan 20 tawanan Israel hidup-hidup dan menyerahkan jenazah 19 dari 28 tawanan, sebagian besar warga Israel.
Namun, Israel mengklaim salah satu jenazah yang diterima tidak sesuai dengan salah satu tawanan yang terdaftar.
Israel telah membunuh 211 warga Palestina dan melukai 597 lainnya sejak gencatan senjata terbaru, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Israel telah mengaitkan dimulainya negosiasi fase kedua gencatan senjata dengan penyerahan seluruh sandera. Hamas mengatakan proses ini membutuhkan waktu karena kerusakan besar-besaran di Gaza.
Fase pertama kesepakatan tersebut mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina.
Rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.
Israel telah menewaskan lebih dari 68.500 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 170.600 lainnya dalam serangan di Gaza sejak Oktober 2023.
Baca juga: Negara-negara Arab Tolak Gabung Pasukan Internasional Gaza, Singapura Kaget Dilobi AS
(sya)
Lihat Juga :
