Meski Sudah Mampu Memproduksi Jet Tempur Generasi ke-5, Mengapa Turki Masih Incar Eurofighter?

ISTANBUL - CEO Airbus Defence and Space, Michael Schoellhorn, mengatakan pembicaraan penjualan jet Eurofighter ke Turki hampir mencapai tahap akhir. Ia sangat optimis negosiasi akan segera berakhir dengan sukses.

Dalam wawancara eksklusif dengan Anadolu, Schoellhorn mengatakan keraguan Jerman sebelumnya tentang penjualan Eurofighter telah teratasi, dan pemerintahan koalisi baru yang dipimpin oleh Kanselir Friedrich Merz telah menegaskan bahwa mereka tidak akan memblokir penjualan tersebut.

“Yah, saya pikir dalam hal diskusi pengendalian ekspor Jerman, itu sudah berlalu,” kata Schoellhorn, merujuk pada debat politik dalam negeri Jerman selama bertahun-tahun. “Pemerintah Jerman telah menyatakan dengan sangat jelas: kami tidak akan memblokir, kami mendukung gagasan pengiriman Eurofighter ke Turki. Jadi, saya pikir, itu sudah selesai,” tegasnya.

Schoellhorn mengatakan perundingan tersebut mendekati tahap akhir, dengan BAE Systems -- mitra Inggris dalam konsorsium Eurofighter -- sekarang memimpin negosiasi dengan Ankara untuk penjualan 40 jet Eurofighter Typhoon.

“Sekarang ini adalah diskusi komersial dan teknis yang sedang berlangsung antara Eurofighter -- dalam hal ini dipimpin oleh BAE Systems, mitra kami dalam konsorsium Eurofighter -- dan pemerintah Turki,” ujar CEO tersebut, seraya menambahkan bahwa ia sangat optimistis perundingan dengan Ankara akan segera berakhir dengan sukses.

Meski Sudah Mampu Memproduksi Jet Tempur Generasi ke-5, Mengapa Turki Masih Incar Eurofighter?

1. Memiliki Kekuatan Militer Terbesar Kedua di NATO

Turki, yang memiliki kekuatan militer terbesar kedua NATO, berencana untuk mengakuisisi 40 jet Eurofighter Typhoon -- pesawat tempur multiperan yang diproduksi bersama oleh Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol.

Perundingan tersebut terhenti selama beberapa tahun terakhir karena pemerintahan koalisi Jerman sebelumnya yang dipimpin Partai Sosial Demokrat memiliki keraguan tentang penjualan tersebut, terutama karena penentangan dari mitra koalisinya, Partai Hijau.

Namun, ketika Kanselir Friedrich Merz membentuk pemerintahan baru pada bulan Mei, kebijakan tersebut berubah. Partai Konservatif yang dipimpinnya menekankan perlunya meningkatkan industri pertahanan Eropa dan memperkuat kemampuan NATO di tengah tantangan geopolitik baru.