Hamas Kembalikan 2 Jenazah Tawanan Israel, Perlintasan Rafah Masih Ditutup

GAZA - Israel dan Hamas telah bertukar jenazah lebih banyak tawanan. Meski demikian, kelompok pejuang Palestina tersebut mengatakan Israel gagal mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata Gaza dengan menolak membuka kembali perbatasan Rafah yang krusial dengan Mesir.

Jenazah dua tawanan Israel lainnya, seorang tentara dan seorang warga sipil, dikembalikan ke Israel pada Selasa malam (21/10/2025), dan diidentifikasi pada Rabu pagi sebagai Aryeh Zalmanovich, 85 tahun, dan Sersan Mayor Angkatan Darat Tamir Adar, 38 tahun.

Komite Palang Merah Internasional (ICRC) sebelumnya telah menerima jenazah tersebut di Gaza, dalam serah terima yang diselenggarakan Brigade al-Qassam, sayap bersenjata Hamas.

Militer Israel mengatakan Zalmanovich meninggal dalam tahanan di Gaza pada 17 November 2023, dan Adar tewas dalam pertempuran di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, dan jenazahnya dibawa kembali ke wilayah Palestina.

Hamas kini telah menyerahkan jenazah 15 tawanan Israel sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dengan Israel.

Diperkirakan 13 jenazah lagi akan dikembalikan ke Israel, meskipun Hamas mengatakan kerusakan yang meluas di wilayah Palestina dan kendali militer Israel yang berkelanjutan atas beberapa wilayah Gaza telah memperlambat proses pemulihan jenazah.

Kelompok Palestina tersebut juga membebaskan 20 tawanan hidup dalam satu hari di awal gencatan senjata.

Sebelumnya pada hari Selasa, jenazah 15 warga Palestina yang tewas dalam penahanan Israel telah dikembalikan ke Gaza, di mana mereka dibawa ke Kompleks Medis Nasser untuk diidentifikasi, menurut sumber medis.

Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, Israel membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina yang masih hidup dari penjara-penjara Israel, dan telah berkomitmen membebaskan jenazah 360 warga Palestina lainnya yang telah meninggal.

Tim forensik yang menerima jenazah sekitar 45 warga Palestina yang dikembalikan Israel pekan lalu mengatakan beberapa dari mereka tiba dalam keadaan diborgol dan menunjukkan tanda-tanda penganiayaan fisik dan kemungkinan eksekusi.

Ubai Al-Aboudi, direktur eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan, mengatakan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel juga harus dianggap sebagai "sandera".

"Seluruh sistem ini merendahkan martabat warga Palestina," ujar Al-Aboudi kepada Al Jazeera dari Ramallah.

Dia menambahkan, "Ketika kita berbicara tentang tahanan Palestina, kita sebenarnya berbicara tentang sandera."

Al-Aboudi mencatat sekitar 20% penduduk Palestina telah ditangkap atau ditahan Israel selama beberapa dekade, dan situasi di penjara-penjara Israel telah memburuk secara dramatis sejak perang di Gaza dimulai pada Oktober 2023.

"Sebagian besar dari mereka ditahan tanpa proses hukum, tanpa dakwaan, dan hanya berdasarkan perintah militer oleh pendudukan militer asing," ujarnya.

Penyeberangan Rafah Masih Ditutup

Delegasi pejabat Hamas, yang menghadiri pembicaraan dengan pejabat Turki di Qatar pada hari Selasa, mengatakan kelompok Palestina tersebut tetap berkomitmen pada kesepakatan gencatan senjata meskipun Israel "berulang kali melakukan pelanggaran".

“Israel menunda pelaksanaan gencatan senjata dengan tidak membuka perlintasan Rafah untuk perjalanan orang sakit dan terluka, dan mencegah masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza," kata para pejabat Hamas.

Mujahid Muhammad Darwish, kepala delegasi Hamas, juga menyoroti, "Hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat kami untuk menentukan nasib sendiri dan hak mereka untuk satu negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya."

Turki merupakan salah satu penandatangan dokumen Presiden AS Donald Trump tentang kesepakatan gencatan senjata Gaza awal bulan ini di Sharm el-Sheikh, Mesir.

Perlintasan Rafah tetap ditutup sejak 7 Mei 2024, ketika direbut pasukan Israel saat mereka menyerbu kota Rafah di selatan Jalur Gaza, tempat hampir satu juta orang berlindung saat itu.

PBB telah menggambarkan perlintasan tersebut, yang menghubungkan wilayah Palestina dengan Mesir, sebagai salah satu dari dua "arteri" untuk akses kemanusiaan.

Pengadilan tertinggi PBB, Mahkamah Internasional (ICJ), memerintahkan Israel membuka kembali perlintasan Rafah pada 24 Mei 2024, setelah pengajuan darurat dari Afrika Selatan, tetapi perlintasan tersebut tetap ditutup, dengan akses terbatas melalui perlintasan Karem Abu Salem yang berdekatan.

Baca juga: Wapres AS Vance Akui Tidak Tahu Siapa yang akan Kelola Gaza di Masa Depan