Presiden Petro Marah usai AS Mengebom Kapal Kolombia: Skenario Perang Telah Terbuka!
Kamis, 09 Oktober 2025 - 10:50 WIB
loading...
Presiden Kolombia Gustavo Petro sebut skenario perang baru telah terbuka di Karibia setelah AS mengebom kapal milik Kolombia yang juga membawa warga Kolombia. Foto/Truth Social/@realDonaldTrump
A
A
A
BOGOTA - Presiden Kolombia Gustavo Petro marah setelah Amerika Serikat (AS) mengebom kapal di Karibia baru-baru ini. Kapal itu milik Kolombia dan juga membawa warga negara Kolombia.
Pemerintah Presiden AS Donald Trump telah mengerahkan aset-aset tempur ke perairan Karibia sejak bulan lalu dengan dalih memerangi kartel narkoba. Namun, langkah itu ditentang keras oleh Venzuela dan Kolombia.
Petro menuduh Washington melancarkan "perang demi minyak". Dia menyerukan negara-negara Amerika Latin dan komunitas internasional untuk campur tangan dan menghentikan apa yang dia sebut sebagai "agresi AS".
Baca Juga: Venezuela: 5 Jet Tempur Siluman F-35 AS Mendekat, Ini Provokasi!
Petro membagikan posting-an Senator Partai Demokrat AS; Adam Schiff, mengenai rencananya untuk memberikan suara mendukung rancangan undang-undang (RUU) yang akan mengekang kemampuan Trump dalam menggunakan kekuatan militer yang mematikan terhadap kartel narkoba.
Kubu Partai Demokrat dan setidaknya satu politisi Partai Republik, Senator Rand Paul, berupaya untuk melawan pernyataan luar biasa pemerintah Trump tentang kekuatan perang presiden untuk menghancurkan kapal-kapal di Karibia yang dituduh membawa narkoba.
"Senator Adam Schiff benar. Sekarang saya sedang dalam pertemuan dengan pemerintah-pemerintah Eropa dan saya akan mengatakan hal yang sama. Skenario perang baru telah terbuka: Karibia," tulis Petro di X, seperti dikutip dari Newsweek, Kamis (9/10/2025).
"Indikasi menunjukkan bahwa kapal terakhir yang dibom adalah milik Kolombia dengan warga negara Kolombia di dalamnya. Saya harap keluarga mereka maju dan melaporkannya. Tidak ada perang melawan penyelundupan; yang ada adalah perang demi minyak dan itu harus dihentikan oleh dunia. Agresi ini ditujukan terhadap seluruh Amerika Latin dan Karibia," paparnya.
Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini mengumumkan akan mencabut visa Petro, dengan mengatakan bahwa dia mendesak tentara AS untuk melanggar perintah dan menghasut kekerasan saat berada di New York City.
Ketika dihubungi untuk memberikan komentar terkait pernyataan Petro, Pentagon merujuk Newsweek ke Gedung Putih.
Schiff, dalam sebuah pernyataan bulan lalu, mengatakan: “Kongres sendirilah yang memegang wewenang untuk menyatakan perang. Dan meskipun kami memiliki kepentingan yang sama dengan cabang eksekutif untuk mencegah dan menghalangi narkoba mencapai pantai kami, meledakkan kapal tanpa pembenaran hukum berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam perang lain dan memprovokasi permusuhan yang tidak dapat dibenarkan terhadap warga negara kami sendiri. Kongres harus diberi pengarahan lengkap tentang operasi ini dan jika pemerintah yakin ada alasan untuk mengajukan otorisasi perang—mereka harus melakukannya. Namun, penggunaan militer kami yang tidak sah dan ilegal ini harus dihentikan.”
Senator Partai Demokrat Tim Kaine, juga dalam sebuah pernyataan bulan lalu, mengatakan: "Presiden Trump tidak memiliki wewenang hukum untuk melancarkan serangan atau menggunakan kekuatan militer di Karibia atau di tempat lain di Belahan Bumi Barat. Pemerintah telah menolak memberikan informasi dasar kepada Kongres tentang berbagai serangan yang telah dilakukannya, termasuk siapa yang tewas, mengapa perlu membahayakan nyawa anggota militer, dan mengapa operasi interdiksi standar tidak dilakukan."
"Kongres tidak bisa membiarkan dirinya bersikap kaku sementara Pemerintah ini terus mengabaikan hukum. Itulah sebabnya kami mengajukan undang-undang ini untuk mewajibkan debat dan pemungutan suara mengenai apakah AS harus melakukan serangan ini tanpa persetujuan Kongres," imbuh dia.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth, baru-baru ini mengumumkan di X: "Pagi ini, atas perintah Presiden Trump, saya memerintahkan serangan kinetik yang mematikan terhadap kapal penyelundup narkotika yang berafiliasi dengan Organisasi Teroris Tertunjuk di wilayah tanggung jawab USSOUTHCOM. Empat pria teroris narkotika di atas kapal tewas dalam serangan tersebut, dan tidak ada pasukan AS yang terluka dalam operasi tersebut."
"Serangan itu dilakukan di perairan internasional di lepas pantai Venezuela saat kapal tersebut mengangkut narkotika dalam jumlah besar—bertujuan ke Amerika untuk meracuni rakyat kami. Intelijen kami, tanpa ragu, mengonfirmasi bahwa kapal ini menyelundupkan narkotika, orang-orang di dalamnya adalah teroris narkotika, dan mereka beroperasi di rute transit perdagangan narkotika yang sudah diketahui. Serangan ini akan terus berlanjut hingga serangan terhadap rakyat Amerika berakhir!!!!" imbuh Hegseth.
Senat diperkirakan akan segera memberikan suara pada RUU yang dipelopori oleh Partai Demokrat untuk mengekang kemampuan pemerintahan Trump dalam menggunakan kekuatan mematikan di Karibia tanpa persetujuan Kongres.
Pemerintah Presiden AS Donald Trump telah mengerahkan aset-aset tempur ke perairan Karibia sejak bulan lalu dengan dalih memerangi kartel narkoba. Namun, langkah itu ditentang keras oleh Venzuela dan Kolombia.
Petro menuduh Washington melancarkan "perang demi minyak". Dia menyerukan negara-negara Amerika Latin dan komunitas internasional untuk campur tangan dan menghentikan apa yang dia sebut sebagai "agresi AS".
Baca Juga: Venezuela: 5 Jet Tempur Siluman F-35 AS Mendekat, Ini Provokasi!
Petro membagikan posting-an Senator Partai Demokrat AS; Adam Schiff, mengenai rencananya untuk memberikan suara mendukung rancangan undang-undang (RUU) yang akan mengekang kemampuan Trump dalam menggunakan kekuatan militer yang mematikan terhadap kartel narkoba.
Kubu Partai Demokrat dan setidaknya satu politisi Partai Republik, Senator Rand Paul, berupaya untuk melawan pernyataan luar biasa pemerintah Trump tentang kekuatan perang presiden untuk menghancurkan kapal-kapal di Karibia yang dituduh membawa narkoba.
"Senator Adam Schiff benar. Sekarang saya sedang dalam pertemuan dengan pemerintah-pemerintah Eropa dan saya akan mengatakan hal yang sama. Skenario perang baru telah terbuka: Karibia," tulis Petro di X, seperti dikutip dari Newsweek, Kamis (9/10/2025).
"Indikasi menunjukkan bahwa kapal terakhir yang dibom adalah milik Kolombia dengan warga negara Kolombia di dalamnya. Saya harap keluarga mereka maju dan melaporkannya. Tidak ada perang melawan penyelundupan; yang ada adalah perang demi minyak dan itu harus dihentikan oleh dunia. Agresi ini ditujukan terhadap seluruh Amerika Latin dan Karibia," paparnya.
Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini mengumumkan akan mencabut visa Petro, dengan mengatakan bahwa dia mendesak tentara AS untuk melanggar perintah dan menghasut kekerasan saat berada di New York City.
Ketika dihubungi untuk memberikan komentar terkait pernyataan Petro, Pentagon merujuk Newsweek ke Gedung Putih.
Schiff, dalam sebuah pernyataan bulan lalu, mengatakan: “Kongres sendirilah yang memegang wewenang untuk menyatakan perang. Dan meskipun kami memiliki kepentingan yang sama dengan cabang eksekutif untuk mencegah dan menghalangi narkoba mencapai pantai kami, meledakkan kapal tanpa pembenaran hukum berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam perang lain dan memprovokasi permusuhan yang tidak dapat dibenarkan terhadap warga negara kami sendiri. Kongres harus diberi pengarahan lengkap tentang operasi ini dan jika pemerintah yakin ada alasan untuk mengajukan otorisasi perang—mereka harus melakukannya. Namun, penggunaan militer kami yang tidak sah dan ilegal ini harus dihentikan.”
Senator Partai Demokrat Tim Kaine, juga dalam sebuah pernyataan bulan lalu, mengatakan: "Presiden Trump tidak memiliki wewenang hukum untuk melancarkan serangan atau menggunakan kekuatan militer di Karibia atau di tempat lain di Belahan Bumi Barat. Pemerintah telah menolak memberikan informasi dasar kepada Kongres tentang berbagai serangan yang telah dilakukannya, termasuk siapa yang tewas, mengapa perlu membahayakan nyawa anggota militer, dan mengapa operasi interdiksi standar tidak dilakukan."
"Kongres tidak bisa membiarkan dirinya bersikap kaku sementara Pemerintah ini terus mengabaikan hukum. Itulah sebabnya kami mengajukan undang-undang ini untuk mewajibkan debat dan pemungutan suara mengenai apakah AS harus melakukan serangan ini tanpa persetujuan Kongres," imbuh dia.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth, baru-baru ini mengumumkan di X: "Pagi ini, atas perintah Presiden Trump, saya memerintahkan serangan kinetik yang mematikan terhadap kapal penyelundup narkotika yang berafiliasi dengan Organisasi Teroris Tertunjuk di wilayah tanggung jawab USSOUTHCOM. Empat pria teroris narkotika di atas kapal tewas dalam serangan tersebut, dan tidak ada pasukan AS yang terluka dalam operasi tersebut."
"Serangan itu dilakukan di perairan internasional di lepas pantai Venezuela saat kapal tersebut mengangkut narkotika dalam jumlah besar—bertujuan ke Amerika untuk meracuni rakyat kami. Intelijen kami, tanpa ragu, mengonfirmasi bahwa kapal ini menyelundupkan narkotika, orang-orang di dalamnya adalah teroris narkotika, dan mereka beroperasi di rute transit perdagangan narkotika yang sudah diketahui. Serangan ini akan terus berlanjut hingga serangan terhadap rakyat Amerika berakhir!!!!" imbuh Hegseth.
Senat diperkirakan akan segera memberikan suara pada RUU yang dipelopori oleh Partai Demokrat untuk mengekang kemampuan pemerintahan Trump dalam menggunakan kekuatan mematikan di Karibia tanpa persetujuan Kongres.
(mas)
Lihat Juga :
