Australia dan PNG Teken Pakta Perang: Tentara Ausie Pasang Badan Jika Papua Nugini Diserang
Senin, 06 Oktober 2025 - 09:45 WIB
loading...
Australia dan Papua Nugini meneken pakta perang. Pakta ini mewajibkan kedua negara saling membela jika salah satunya diserang pihak ketiga. Foto/X @AlboMP
A
A
A
CANBERRA - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese dan PM Papua Nugini (PNG) James Marape telah menandatangani pakta pertahanan bersama yang bersejarah di Canberra, Senin (6/10/2025). Pakta perang ini mengamanatkan Ausie mengirim pasukan untuk membela PNG jika negara tersebut diserang.
Albanese menyambut Marape dengan jabat tangan dan senyum lebar di halaman Gedung Parlemen Australia pada Senin pagi.
Kedua PM segera memasuki gedung tempat mereka menandatangani Perjanjian Pukpuk–perjanjian semacam itu yang pertama dalam lebih dari 70 tahun dan baru yang ketiga dalam sejarah Australia.
Baca Juga: 2 Negara Tetangga Indonesia Ini Batal Bentuk Pakta Pertahanan
“Hari ini, dengan penandatanganan Perjanjian Pukpuk—perjanjian pertahanan bersama Papua Nugini-Australia—kita berkomitmen untuk mengamankan dan membentuk masa depan kita bersama,” ujar Albanese dalam konferensi pers pasca-penandatanganan, seperti dikutip dari news.com.au.
“Perjanjian ini mengangkat hubungan antara kedua negara kita ke status aliansi," paparnya.
Albanese mengatakan, "Merupakan suatu kehormatan besar bahwa tetangga terdekat kita menjadi sekutu terbaru kita"—sebuah sentimen yang juga digaungkan oleh Marape.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Perdana Menteri Albanese,” ujarnya, menyebut Albanese sebagai “saudara” dan “sahabatnya”.
“Anda menerima usulan dari pemerintah kami untuk menandatangani perjanjian ini. Ini merupakan tonggak sejarah bagi kedua negara kita," imbuh dia.
Berdasarkan Perjanjian Pukpuk, baik Australia maupun PNG mengakui serangan terhadap salah satu pihak sebagai ancaman bagi diri mereka sendiri dan diwajibkan untuk saling membela.
Perjanjian ini juga memungkinkan hingga 10.000 warga Papua Nugini untuk bergabung dengan Pasukan Pertahanan Australia dan mencegah kedua negara dari "kegiatan, perjanjian, atau pengaturan apa pun dengan pihak ketiga tidak akan membahayakan kemampuan salah satu pihak untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut"—sebuah isyarat terselubung kepada China.
PM Albanese seharusnya menandatangani Perjanjian Pukpuk di Port Moresby ketika dia berkunjung bulan lalu, tetapi ditunda karena kabinet nasional PNG tidak dapat bertemu untuk menyetujuinya.
Baik Albanese maupun Marape bersikeras pada saat itu bahwa tidak ada penundaan dan itu murni masalah prosedural.
Albanese menyambut Marape dengan jabat tangan dan senyum lebar di halaman Gedung Parlemen Australia pada Senin pagi.
Kedua PM segera memasuki gedung tempat mereka menandatangani Perjanjian Pukpuk–perjanjian semacam itu yang pertama dalam lebih dari 70 tahun dan baru yang ketiga dalam sejarah Australia.
Baca Juga: 2 Negara Tetangga Indonesia Ini Batal Bentuk Pakta Pertahanan
“Hari ini, dengan penandatanganan Perjanjian Pukpuk—perjanjian pertahanan bersama Papua Nugini-Australia—kita berkomitmen untuk mengamankan dan membentuk masa depan kita bersama,” ujar Albanese dalam konferensi pers pasca-penandatanganan, seperti dikutip dari news.com.au.
“Perjanjian ini mengangkat hubungan antara kedua negara kita ke status aliansi," paparnya.
Albanese mengatakan, "Merupakan suatu kehormatan besar bahwa tetangga terdekat kita menjadi sekutu terbaru kita"—sebuah sentimen yang juga digaungkan oleh Marape.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Perdana Menteri Albanese,” ujarnya, menyebut Albanese sebagai “saudara” dan “sahabatnya”.
“Anda menerima usulan dari pemerintah kami untuk menandatangani perjanjian ini. Ini merupakan tonggak sejarah bagi kedua negara kita," imbuh dia.
Berdasarkan Perjanjian Pukpuk, baik Australia maupun PNG mengakui serangan terhadap salah satu pihak sebagai ancaman bagi diri mereka sendiri dan diwajibkan untuk saling membela.
Perjanjian ini juga memungkinkan hingga 10.000 warga Papua Nugini untuk bergabung dengan Pasukan Pertahanan Australia dan mencegah kedua negara dari "kegiatan, perjanjian, atau pengaturan apa pun dengan pihak ketiga tidak akan membahayakan kemampuan salah satu pihak untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut"—sebuah isyarat terselubung kepada China.
PM Albanese seharusnya menandatangani Perjanjian Pukpuk di Port Moresby ketika dia berkunjung bulan lalu, tetapi ditunda karena kabinet nasional PNG tidak dapat bertemu untuk menyetujuinya.
Baik Albanese maupun Marape bersikeras pada saat itu bahwa tidak ada penundaan dan itu murni masalah prosedural.
(mas)
Lihat Juga :
