Pernah Pengalaman Jadi Negara Jajahan, Palestina Sangat Penting di Irlandia?
Rabu, 01 Oktober 2025 - 17:35 WIB
loading...
A
A
A
Irlandia mengalami tujuh abad pemerintahan di bawah kekuasaan Inggris, yang dimulai dengan invasi Anglo-Norman pada abad ke-12 dan berlanjut hingga pembentukan Negara Bebas Irlandia pada tahun 1922.
"Sejarah kita sendiri tentang ... penjajahan Inggris yang penuh kekerasan, memberi kita semacam empati yang hampir alami terhadap bangsa-bangsa terjajah lainnya," kata Brendan Ciarán Browne.
Dari tahun 1845 hingga 1852, Irlandia mengalami pemindahan paksa dan Kelaparan Besar, yang dikenal dalam bahasa Irlandia sebagai "an Drochshaol" atau "masa-masa sulit", yang menewaskan lebih dari satu juta orang Irlandia dari populasi delapan juta jiwa.
Kerusuhan ini dipicu oleh kerusakan tanaman kentang akibat penyakit busuk daun dan diperparah oleh kurangnya dukungan atau strategi bantuan dari London.
"Hukum dan adat istiadat, warisan, seni, dan bahasa masyarakat adat telah dihapus atau diupayakan untuk dihapus melalui kekerasan kolonial. Dan ini juga merupakan sesuatu yang dialami oleh orang-orang Palestina," kata Browne.
Ada juga Black and Tans, korps veteran Perang Dunia I yang diintegrasikan ke dalam kepolisian Inggris sejak tahun 1920 untuk melawan penjajahan Irlandia, pejuang kemerdekaan, dan dinyatakan bertanggung jawab atas berbagai tindak kekerasan terhadap warga sipil.
Ketika Negara Bebas Irlandia merdeka pada tahun 1922, beberapa perwira Black and Tans dikerahkan ke Mandat Palestina di Britania, di mana mereka meniru bentuk-bentuk penyiksaan dan kebrutalan polisi yang pernah terjadi di Irlandia.
Tokoh-tokoh Inggris memainkan peran penting dalam sejarah Irlandia dan Palestina. Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, menerbitkan sebuah surat yang menyatakan bahwa Britania Raya mendukung pembentukan negara Yahudi di Palestina.
Oleh karena itu, Deklarasi Balfour dianggap sebagai langkah krusial menuju pembentukan Negara Israel pada tahun 1948. Sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri Irlandia dan kemudian perdana menteri Inggris, ia menentang Home Rule, sebuah proyek yang diprakarsai oleh kaum nasionalis Irlandia yang mendukung otonomi Irlandia, sehingga ia dijuluki "Bloody Balfour" karena tindakan represifnya yang brutal terhadap gerakan nasionalis Irlandia.
Dukungan Dublin untuk perjuangan Palestina juga sebagian dapat dijelaskan oleh pengalamannya dalam proses perdamaian di Irlandia Utara.
"Sejarah kita sendiri tentang ... penjajahan Inggris yang penuh kekerasan, memberi kita semacam empati yang hampir alami terhadap bangsa-bangsa terjajah lainnya," kata Brendan Ciarán Browne.
Dari tahun 1845 hingga 1852, Irlandia mengalami pemindahan paksa dan Kelaparan Besar, yang dikenal dalam bahasa Irlandia sebagai "an Drochshaol" atau "masa-masa sulit", yang menewaskan lebih dari satu juta orang Irlandia dari populasi delapan juta jiwa.
Kerusuhan ini dipicu oleh kerusakan tanaman kentang akibat penyakit busuk daun dan diperparah oleh kurangnya dukungan atau strategi bantuan dari London.
"Hukum dan adat istiadat, warisan, seni, dan bahasa masyarakat adat telah dihapus atau diupayakan untuk dihapus melalui kekerasan kolonial. Dan ini juga merupakan sesuatu yang dialami oleh orang-orang Palestina," kata Browne.
Ada juga Black and Tans, korps veteran Perang Dunia I yang diintegrasikan ke dalam kepolisian Inggris sejak tahun 1920 untuk melawan penjajahan Irlandia, pejuang kemerdekaan, dan dinyatakan bertanggung jawab atas berbagai tindak kekerasan terhadap warga sipil.
Ketika Negara Bebas Irlandia merdeka pada tahun 1922, beberapa perwira Black and Tans dikerahkan ke Mandat Palestina di Britania, di mana mereka meniru bentuk-bentuk penyiksaan dan kebrutalan polisi yang pernah terjadi di Irlandia.
Tokoh-tokoh Inggris memainkan peran penting dalam sejarah Irlandia dan Palestina. Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, menerbitkan sebuah surat yang menyatakan bahwa Britania Raya mendukung pembentukan negara Yahudi di Palestina.
Oleh karena itu, Deklarasi Balfour dianggap sebagai langkah krusial menuju pembentukan Negara Israel pada tahun 1948. Sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri Irlandia dan kemudian perdana menteri Inggris, ia menentang Home Rule, sebuah proyek yang diprakarsai oleh kaum nasionalis Irlandia yang mendukung otonomi Irlandia, sehingga ia dijuluki "Bloody Balfour" karena tindakan represifnya yang brutal terhadap gerakan nasionalis Irlandia.
Dukungan Dublin untuk perjuangan Palestina juga sebagian dapat dijelaskan oleh pengalamannya dalam proses perdamaian di Irlandia Utara.
Lihat Juga :
