PBB Berlakukan Kembali Embargo Senjata terhadap Iran, Ini Pemicunya
Minggu, 28 September 2025 - 13:41 WIB
loading...
PBB memberlakukan kembali embargo senjata dan sanksi lain terhadap Iran. Foto/Tehran Times
A
A
A
NEW YORK - PBB memberlakukan kembali embargo senjata dan sanksi lain terhadap Iran pada hari Sabtu. Keputusan ini dipicu oleh kekuatan-kekuatan utama Eropa yang telah diperingatkan oleh Teheran akan ditanggapi dengan respons keras.
Inggris, Prancis, dan Jerman memicu kembalinya sanksi terhadap Iran di Dewan Keamanan (DK) PBB atas tuduhan bahwa negara Islam tersebut telah melanggar kesepakatan tahun 2015 yang bertujuan untuk menghentikan pengembangan bom nuklir. Iran membantah sedang berupaya mengembangkan senjata nuklir.
Berakhirnya kesepakatan nuklir yang telah berlangsung selama satu dekade, yang awalnya disepakati oleh Iran, Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat (AS), Rusia, dan China, kemungkinan akan memperburuk ketegangan di Timur Tengah, hanya beberapa bulan setelah Israel dan AS mengebom situs-situs nuklir Iran.
Baca Juga: Presiden Iran kepada PBB: Kami Tak Akan Pernah Berupaya Membuat Bom Nuklir!
Sanksi PBB yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan dalam resolusi yang diadopsi antara tahun 2006 dan 2010 diberlakukan kembali pada hari Sabtu pukul 20.00 EDT (00.00 GMT). Upaya untuk menunda penerapan kembali semua sanksi terhadap Iran gagal di sela-sela pertemuan tahunan para pemimpin dunia di PBB minggu ini.
“Kami mendesak Iran dan semua negara untuk sepenuhnya mematuhi resolusi-resolusi ini,” kata para menteri luar negeri Prancis, Inggris, dan Jerman dalam sebuah pernyataan bersama setelah batas waktu habis.
Teheran telah memperingatkan akan adanya respons yang keras. Namun, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan pada hari Jumat bahwa Iran tidak berniat meninggalkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.
Iran mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka akan memanggil pulang duta besarnya untuk Inggris, Prancis, dan Jerman untuk konsultasi.
Rusia telah menolak penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran.
“Itu melanggar hukum, dan tidak dapat dilaksanakan,” ujar Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kepada wartawan di PBB, seraya menambahkan bahwa dia telah menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang memperingatkan bahwa akan menjadi “kesalahan besar” jika dia mengakui penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran.
Situs web Dewan Keamanan PBB segera diperbarui pada Sabtu malam untuk mencerminkan penerapan kembali sanksi tersebut, sebagaimana dikutip dari Reuters, Minggu (28/9/2025).
Negara-negara Eropa telah menawarkan untuk menunda penerapan kembali sanksi hingga enam bulan guna memberikan ruang bagi perundingan mengenai kesepakatan jangka panjang jika Iran memulihkan akses bagi inspektur nuklir PBB, mengatasi kekhawatiran tentang stok uranium yang diperkaya, dan terlibat dalam perundingan dengan Amerika Serikat.
“Negara-negara kami akan terus menempuh jalur diplomatik dan negosiasi. Penerapan kembali sanksi PBB bukanlah akhir dari diplomasi,” kata para menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman.
“Kami mendesak Iran untuk menahan diri dari segala tindakan eskalasi dan untuk kembali mematuhi kewajiban perlindungan yang mengikat secara hukum," imbuh mereka.
Presiden AS Donald Trump telah menegaskan bahwa diplomasi masih menjadi pilihan bagi Iran dan kesepakatan tetap merupakan hasil terbaik bagi rakyat Iran dan dunia, ujar Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah sanksi PBB diberlakukan kembali.
"Agar hal itu terjadi, Iran harus menerima perundingan langsung, yang diselenggarakan dengan itikad baik, tanpa penundaan atau pengaburan," paparnya.
Dia menekankan bahwa hingga tercapai kesepakatan baru, penting bagi negara-negara untuk menerapkan sanksi segera. "Guna menekan para pemimpin Iran agar melakukan apa yang benar bagi bangsa mereka, dan yang terbaik bagi keselamatan dunia," imbuh dia.
Perekonomian Iran sudah terpuruk akibat sanksi AS yang melumpuhkan, yang diberlakukan kembali sejak 2018 setelah Trump membatalkan pakta tersebut pada masa jabatan pertamanya.
Nilai mata uang rial Iran terus melemah di tengah kekhawatiran akan sanksi baru. Rial jatuh ke level 1.123.000 per dolar AS, rekor terendah baru, pada hari Sabtu, dari sekitar 1.085.000 pada hari Jumat, menurut situs-situs web valuta asing, termasuk Bon-bast.com.
Dengan kembalinya sanksi PBB, Iran akan kembali dikenakan embargo senjata dan larangan atas semua kegiatan pengayaan dan pemrosesan ulang uranium, serta segala kegiatan yang berkaitan dengan rudal balistik yang mampu mengirimkan senjata nuklir, termasuk peluncurannya.
Sanksi lain yang akan diberlakukan kembali termasuk larangan perjalanan bagi puluhan warga negara Iran, pembekuan aset bagi puluhan individu dan entitas Iran, serta larangan pasokan apa pun yang dapat digunakan dalam program nuklir Iran.
Semua negara berwenang untuk menyita dan membuang barang apa pun yang dilarang berdasarkan sanksi PBB, dan Iran akan dilarang memperoleh kepentingan dalam kegiatan komersial apa pun di negara lain yang melibatkan penambangan uranium, produksi, atau penggunaan bahan dan teknologi nuklir.
Inggris, Prancis, dan Jerman memicu kembalinya sanksi terhadap Iran di Dewan Keamanan (DK) PBB atas tuduhan bahwa negara Islam tersebut telah melanggar kesepakatan tahun 2015 yang bertujuan untuk menghentikan pengembangan bom nuklir. Iran membantah sedang berupaya mengembangkan senjata nuklir.
Berakhirnya kesepakatan nuklir yang telah berlangsung selama satu dekade, yang awalnya disepakati oleh Iran, Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat (AS), Rusia, dan China, kemungkinan akan memperburuk ketegangan di Timur Tengah, hanya beberapa bulan setelah Israel dan AS mengebom situs-situs nuklir Iran.
Baca Juga: Presiden Iran kepada PBB: Kami Tak Akan Pernah Berupaya Membuat Bom Nuklir!
Sanksi PBB yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan dalam resolusi yang diadopsi antara tahun 2006 dan 2010 diberlakukan kembali pada hari Sabtu pukul 20.00 EDT (00.00 GMT). Upaya untuk menunda penerapan kembali semua sanksi terhadap Iran gagal di sela-sela pertemuan tahunan para pemimpin dunia di PBB minggu ini.
“Kami mendesak Iran dan semua negara untuk sepenuhnya mematuhi resolusi-resolusi ini,” kata para menteri luar negeri Prancis, Inggris, dan Jerman dalam sebuah pernyataan bersama setelah batas waktu habis.
Teheran telah memperingatkan akan adanya respons yang keras. Namun, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan pada hari Jumat bahwa Iran tidak berniat meninggalkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.
Iran mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka akan memanggil pulang duta besarnya untuk Inggris, Prancis, dan Jerman untuk konsultasi.
Rusia telah menolak penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran.
“Itu melanggar hukum, dan tidak dapat dilaksanakan,” ujar Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kepada wartawan di PBB, seraya menambahkan bahwa dia telah menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang memperingatkan bahwa akan menjadi “kesalahan besar” jika dia mengakui penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran.
Situs web Dewan Keamanan PBB segera diperbarui pada Sabtu malam untuk mencerminkan penerapan kembali sanksi tersebut, sebagaimana dikutip dari Reuters, Minggu (28/9/2025).
Diplomasi Masih Jadi Pilihan
Negara-negara Eropa telah menawarkan untuk menunda penerapan kembali sanksi hingga enam bulan guna memberikan ruang bagi perundingan mengenai kesepakatan jangka panjang jika Iran memulihkan akses bagi inspektur nuklir PBB, mengatasi kekhawatiran tentang stok uranium yang diperkaya, dan terlibat dalam perundingan dengan Amerika Serikat.
“Negara-negara kami akan terus menempuh jalur diplomatik dan negosiasi. Penerapan kembali sanksi PBB bukanlah akhir dari diplomasi,” kata para menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman.
“Kami mendesak Iran untuk menahan diri dari segala tindakan eskalasi dan untuk kembali mematuhi kewajiban perlindungan yang mengikat secara hukum," imbuh mereka.
Presiden AS Donald Trump telah menegaskan bahwa diplomasi masih menjadi pilihan bagi Iran dan kesepakatan tetap merupakan hasil terbaik bagi rakyat Iran dan dunia, ujar Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah sanksi PBB diberlakukan kembali.
"Agar hal itu terjadi, Iran harus menerima perundingan langsung, yang diselenggarakan dengan itikad baik, tanpa penundaan atau pengaburan," paparnya.
Dia menekankan bahwa hingga tercapai kesepakatan baru, penting bagi negara-negara untuk menerapkan sanksi segera. "Guna menekan para pemimpin Iran agar melakukan apa yang benar bagi bangsa mereka, dan yang terbaik bagi keselamatan dunia," imbuh dia.
Perekonomian Iran sudah terpuruk akibat sanksi AS yang melumpuhkan, yang diberlakukan kembali sejak 2018 setelah Trump membatalkan pakta tersebut pada masa jabatan pertamanya.
Nilai mata uang rial Iran terus melemah di tengah kekhawatiran akan sanksi baru. Rial jatuh ke level 1.123.000 per dolar AS, rekor terendah baru, pada hari Sabtu, dari sekitar 1.085.000 pada hari Jumat, menurut situs-situs web valuta asing, termasuk Bon-bast.com.
Dengan kembalinya sanksi PBB, Iran akan kembali dikenakan embargo senjata dan larangan atas semua kegiatan pengayaan dan pemrosesan ulang uranium, serta segala kegiatan yang berkaitan dengan rudal balistik yang mampu mengirimkan senjata nuklir, termasuk peluncurannya.
Sanksi lain yang akan diberlakukan kembali termasuk larangan perjalanan bagi puluhan warga negara Iran, pembekuan aset bagi puluhan individu dan entitas Iran, serta larangan pasokan apa pun yang dapat digunakan dalam program nuklir Iran.
Semua negara berwenang untuk menyita dan membuang barang apa pun yang dilarang berdasarkan sanksi PBB, dan Iran akan dilarang memperoleh kepentingan dalam kegiatan komersial apa pun di negara lain yang melibatkan penambangan uranium, produksi, atau penggunaan bahan dan teknologi nuklir.
(mas)
Lihat Juga :
