34 Negara Bertemu saat Netanyahu Pidato di PBB, Bahas Tindakan terhadap Israel
Sabtu, 27 September 2025 - 13:48 WIB
loading...
Negara-negara anggota PBB berpartisipasi dalam Pertemuan Tingkat Menteri tingkat tinggi Grup Den Haag pada tanggal 26 September 2025, di New York City. Foto/mee
A
A
A
NEW YORK - Ketika Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu naik panggung di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada hari Jumat (26/9/2025), 34 negara berkumpul di bawah bendera The Hague Group untuk mengoordinasikan langkah-langkah hukum, diplomatik, dan ekonomi yang bertujuan menghentikan genosida Israel di Gaza.
Sebagian besar diplomat PBB juga meninggalkan pidato Netanyahu sebagai protes terhadap tindakan pemerintahnya di Palestina dan berbagai serangan terhadap negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara selama dua tahun terakhir.
Pertemuan tingkat menteri tersebut, yang diketuai bersama oleh Kolombia dan Afrika Selatan, mempertemukan pemerintah dari berbagai negara di Amerika Latin, Afrika, Asia, Eropa, dan Timur Tengah.
Selain para ketua bersama, negara-negara yang hadir adalah: Aljazair, Antigua dan Barbuda, Bolivia, Brasil, Cile, Komoro, Kuba, Djibouti, Guyana, Honduras, Islandia, Indonesia, Irak, Irlandia, Yordania, Kuwait, Malaysia, Maladewa, Meksiko, Namibia, Nikaragua, Norwegia, Oman, Palestina, Qatar, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Slovenia, Spanyol, Turki, Uruguay, dan Venezuela.
Grup Den Haag adalah blok yang terdiri dari delapan negara yakni Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, dan Afrika Selatan - yang diluncurkan pada 31 Januari di kota yang namanya sama dengan nama kota tersebut di Belanda dengan tujuan meminta pertanggungjawaban Israel di bawah hukum internasional.
Namun pada hari Jumat, untuk pertama kalinya beberapa negara, termasuk Arab Saudi, Yordania, dan Islandia, menghadiri acara yang diselenggarakan oleh grup tersebut, sebagai tanda meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel.
Dalam sambutan penutup mereka di pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Kolombia Rosa Villavicencio dan Menteri Hubungan Internasional Afrika Selatan Ronald Lamola memperingatkan, "Pilihan yang dihadapi setiap pemerintah jelas: keterlibatan atau kepatuhan. Sejarah akan menilai kita bukan dari pidato yang kita sampaikan, tetapi dari tindakan yang kita ambil."
Kelompok tersebut berjanji berbagi perangkat penegakan hukum dan mekanisme hukum guna membantu pemerintah mengadopsi langkah-langkah yang dirancang untuk memutus akses Israel terhadap senjata, keuangan, dan energi.
Langkah-langkah tersebut mencakup janji untuk: Mencegah ekspor militer dan barang-barang keperluan ganda ke Israel, Menolak pengiriman senjata Israel di pelabuhan, Mencegah kapal-kapal yang membawa senjata ke Israel dengan bendera nasional mereka, Meninjau semua kontrak publik untuk mencegah lembaga dan dana publik mendukung pendudukan ilegal Israel, Menuntut keadilan atas kejahatan internasional dan mendukung yurisdiksi universal untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku, Menghentikan pengadaan militer dari Israel, Mencabut hak lembaga publik dari perusahaan-perusahaan yang terlibat, Menerapkan embargo energi.
Pertemuan tersebut bertepatan dengan berakhirnya batas waktu 12 bulan yang ditetapkan resolusi PBB yang menuntut Israel untuk mematuhi putusan Mahkamah Internasional untuk mengakhiri pendudukannya atas Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, dan agar negara-negara lain menahan diri dari mendukung atau mengakui pendudukan tersebut.
“Rakyat Palestina tidak bisa menunggu, dan The Hague Group tidak akan berhenti sampai mereka menggalang dukungan dunia untuk membela hukum internasional yang melindungi mereka,” tegas para ketua bersama.
Baca juga: Penampakan Kapal Perang Spanyol yang Mulai Berlayar untuk Lindungi Armada Bantuan Gaza
Sebagian besar diplomat PBB juga meninggalkan pidato Netanyahu sebagai protes terhadap tindakan pemerintahnya di Palestina dan berbagai serangan terhadap negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara selama dua tahun terakhir.
Pertemuan tingkat menteri tersebut, yang diketuai bersama oleh Kolombia dan Afrika Selatan, mempertemukan pemerintah dari berbagai negara di Amerika Latin, Afrika, Asia, Eropa, dan Timur Tengah.
Selain para ketua bersama, negara-negara yang hadir adalah: Aljazair, Antigua dan Barbuda, Bolivia, Brasil, Cile, Komoro, Kuba, Djibouti, Guyana, Honduras, Islandia, Indonesia, Irak, Irlandia, Yordania, Kuwait, Malaysia, Maladewa, Meksiko, Namibia, Nikaragua, Norwegia, Oman, Palestina, Qatar, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Slovenia, Spanyol, Turki, Uruguay, dan Venezuela.
Grup Den Haag adalah blok yang terdiri dari delapan negara yakni Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, dan Afrika Selatan - yang diluncurkan pada 31 Januari di kota yang namanya sama dengan nama kota tersebut di Belanda dengan tujuan meminta pertanggungjawaban Israel di bawah hukum internasional.
Namun pada hari Jumat, untuk pertama kalinya beberapa negara, termasuk Arab Saudi, Yordania, dan Islandia, menghadiri acara yang diselenggarakan oleh grup tersebut, sebagai tanda meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel.
Dalam sambutan penutup mereka di pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Kolombia Rosa Villavicencio dan Menteri Hubungan Internasional Afrika Selatan Ronald Lamola memperingatkan, "Pilihan yang dihadapi setiap pemerintah jelas: keterlibatan atau kepatuhan. Sejarah akan menilai kita bukan dari pidato yang kita sampaikan, tetapi dari tindakan yang kita ambil."
Kelompok tersebut berjanji berbagi perangkat penegakan hukum dan mekanisme hukum guna membantu pemerintah mengadopsi langkah-langkah yang dirancang untuk memutus akses Israel terhadap senjata, keuangan, dan energi.
Langkah-langkah tersebut mencakup janji untuk: Mencegah ekspor militer dan barang-barang keperluan ganda ke Israel, Menolak pengiriman senjata Israel di pelabuhan, Mencegah kapal-kapal yang membawa senjata ke Israel dengan bendera nasional mereka, Meninjau semua kontrak publik untuk mencegah lembaga dan dana publik mendukung pendudukan ilegal Israel, Menuntut keadilan atas kejahatan internasional dan mendukung yurisdiksi universal untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku, Menghentikan pengadaan militer dari Israel, Mencabut hak lembaga publik dari perusahaan-perusahaan yang terlibat, Menerapkan embargo energi.
Pertemuan tersebut bertepatan dengan berakhirnya batas waktu 12 bulan yang ditetapkan resolusi PBB yang menuntut Israel untuk mematuhi putusan Mahkamah Internasional untuk mengakhiri pendudukannya atas Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, dan agar negara-negara lain menahan diri dari mendukung atau mengakui pendudukan tersebut.
“Rakyat Palestina tidak bisa menunggu, dan The Hague Group tidak akan berhenti sampai mereka menggalang dukungan dunia untuk membela hukum internasional yang melindungi mereka,” tegas para ketua bersama.
Baca juga: Penampakan Kapal Perang Spanyol yang Mulai Berlayar untuk Lindungi Armada Bantuan Gaza
(sya)
Lihat Juga :
