Trump Tawarkan 21 Poin untuk Akhiri Genosida Secara Permanen, Cabut Rencana Gaza Riviera
Jum'at, 26 September 2025 - 15:03 WIB
loading...
Presiden AS Donald Trump bertemu para pemimpin Arab dan Muslim di kantor pusat PBB, New York, AS. Foto/anadolu
A
A
A
NEW YORK - Rencana baru berisi 21 poin yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada sekelompok pemimpin Muslim pada hari Selasa (23/9/2025) mengusulkan diakhirinya perang Israel di Gaza secara permanen. Proposal itu juga menyebut pengerahan pasukan internasional ke Jalur Gaza, dan tidak ada pemindahan paksa warga Palestina, menurut laporan Financial Times (FT).
Laporan tersebut merilis detail baru mengenai pertemuan hari Selasa di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
FT melaporkan rencana Trump menyerukan pembebasan semua sandera sekaligus dan didasarkan pada usulan gencatan senjata sebelumnya yang diajukan utusan AS Steve Witkoff.
Rencana yang diajukan akan mengharuskan pasukan Israel untuk mundur ke posisi yang sama seperti yang mereka tempati selama gencatan senjata dua bulan antara Januari dan Maret tahun ini, diikuti dengan penarikan penuh setelah "pasukan stabilisasi" dikerahkan.
Rencana tersebut membayangkan satu "badan pengawas internasional" yang mengawasi komite Palestina yang akan mengelola Gaza untuk sementara waktu.
Rencana tersebut menetapkan Hamas tidak akan memainkan peran apa pun dalam pemerintahan Gaza pascaperang.
Laporan FT tidak merinci siapa yang akan membentuk komite Palestina tersebut, tetapi menyatakan, "Otoritas Palestina, badan yang didukung Barat yang mengelola sebagian kecil wilayah Tepi Barat yang diduduki, akan memiliki peran, tetapi negara-negara Arab dan Muslim menginginkannya diperluas."
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali menolak gagasan melibatkan Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza pascaperang.
Israel juga secara konsisten menegaskan mereka tidak memiliki rencana mengakhiri perang di Gaza dan ingin menggusur paksa warga Palestina dari wilayah kantong tersebut.
Hamas telah menerima beberapa proposal gencatan senjata sebelumnya yang kemudian ditolak Netanyahu.
Rencana tersebut menetapkan tidak akan ada penggusuran paksa warga Palestina di Gaza, yang merupakan persyaratan dari rencana "Gaza Riviera" Trump yang terkenal kejam.
Laporan tersebut merilis detail baru mengenai pertemuan hari Selasa di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
FT melaporkan rencana Trump menyerukan pembebasan semua sandera sekaligus dan didasarkan pada usulan gencatan senjata sebelumnya yang diajukan utusan AS Steve Witkoff.
Rencana yang diajukan akan mengharuskan pasukan Israel untuk mundur ke posisi yang sama seperti yang mereka tempati selama gencatan senjata dua bulan antara Januari dan Maret tahun ini, diikuti dengan penarikan penuh setelah "pasukan stabilisasi" dikerahkan.
Rencana tersebut membayangkan satu "badan pengawas internasional" yang mengawasi komite Palestina yang akan mengelola Gaza untuk sementara waktu.
Rencana tersebut menetapkan Hamas tidak akan memainkan peran apa pun dalam pemerintahan Gaza pascaperang.
Laporan FT tidak merinci siapa yang akan membentuk komite Palestina tersebut, tetapi menyatakan, "Otoritas Palestina, badan yang didukung Barat yang mengelola sebagian kecil wilayah Tepi Barat yang diduduki, akan memiliki peran, tetapi negara-negara Arab dan Muslim menginginkannya diperluas."
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali menolak gagasan melibatkan Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza pascaperang.
Israel juga secara konsisten menegaskan mereka tidak memiliki rencana mengakhiri perang di Gaza dan ingin menggusur paksa warga Palestina dari wilayah kantong tersebut.
Hamas telah menerima beberapa proposal gencatan senjata sebelumnya yang kemudian ditolak Netanyahu.
Rencana tersebut menetapkan tidak akan ada penggusuran paksa warga Palestina di Gaza, yang merupakan persyaratan dari rencana "Gaza Riviera" Trump yang terkenal kejam.
Lihat Juga :
