Protes Gen-Z Guncang Ladakh India, Kantor Partai Berkuasa Dibakar, 4 Orang Tewas
Kamis, 25 September 2025 - 16:21 WIB
loading...
A
A
A
Sejak berakhirnya status kenegaraan, penduduk Ladakh berada di bawah kekuasaan birokrat. Lebih dari 90% penduduk wilayah ini terdaftar sebagai Suku Terdaftar. Status ini mendorong permintaan agar Ladakh dimasukkan di bawah Jadwal Keenam Konstitusi India, yang memberikan struktur administratif dan pemerintahan otonom kepada wilayah-wilayah di mana komunitas Pribumi yang diakui mendominasi populasinya.
Saat ini terdapat 10 wilayah di negara bagian timur laut India yang tercantum dalam jadwal tersebut.
Namun, pemerintah Modi sejauh ini menolak status kenegaraan dan perlindungan Jadwal Keenam untuk Ladakh.
Pemisahan Jammu dan Kashmir dari Ladakh mempersulit warga Ladakh untuk mendapatkan pekerjaan di Jammu dan Kashmir, tempat sebagian besar pekerjaan di wilayah yang sebelumnya bersatu berada.
Sejak 2019, warga juga menuduh pemerintah India tidak menerapkan kebijakan yang jelas untuk perekrutan di sektor publik.
“(Para demonstran muda) menganggur selama lima tahun, dan Ladakh tidak diberikan perlindungan (konstitusional),” ungkap Wangchuk pada hari Rabu.
Dia menjelaskan, “Inilah resep keresahan sosial di masyarakat: membiarkan pemuda menganggur dan kemudian merampas hak-hak demokrasi mereka.”
Ladakh memiliki tingkat literasi 97%, jauh di atas rata-rata nasional India yang sekitar 80%. Namun, survei tahun 2023 menemukan 26,5% lulusan Ladakh menganggur – dua kali lipat rata-rata nasional.
Pada hari Rabu, kemarahan memuncak. “Apa yang terjadi di Ladakh sungguh mengerikan,” ungkap Siddiq Wahid, analis akademis dan politik dari Leh. “Menakutkan melihat Ladakh terdesak ke jurang ini.”
“Dalam enam tahun terakhir, warga Ladakh telah menyadari bahaya yang dihadapi identitas mereka,” ujar dia.
Dia menambahkan, “Masyarakat telah bersikukuh tentang perlunya mendapatkan kembali hak-hak mereka sejak hak-hak tersebut direnggut enam tahun lalu.”
“Kemarahan kaum muda merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan karena mereka tidak sabar. Mereka telah menunggu penyelesaian selama bertahun-tahun,” ungkap Wahid.
“Sekarang, mereka frustrasi karena mereka tidak melihat masa depan untuk diri mereka sendiri,” pungkas dia.
Saat ini terdapat 10 wilayah di negara bagian timur laut India yang tercantum dalam jadwal tersebut.
Namun, pemerintah Modi sejauh ini menolak status kenegaraan dan perlindungan Jadwal Keenam untuk Ladakh.
Pemisahan Jammu dan Kashmir dari Ladakh mempersulit warga Ladakh untuk mendapatkan pekerjaan di Jammu dan Kashmir, tempat sebagian besar pekerjaan di wilayah yang sebelumnya bersatu berada.
Sejak 2019, warga juga menuduh pemerintah India tidak menerapkan kebijakan yang jelas untuk perekrutan di sektor publik.
“(Para demonstran muda) menganggur selama lima tahun, dan Ladakh tidak diberikan perlindungan (konstitusional),” ungkap Wangchuk pada hari Rabu.
Dia menjelaskan, “Inilah resep keresahan sosial di masyarakat: membiarkan pemuda menganggur dan kemudian merampas hak-hak demokrasi mereka.”
Ladakh memiliki tingkat literasi 97%, jauh di atas rata-rata nasional India yang sekitar 80%. Namun, survei tahun 2023 menemukan 26,5% lulusan Ladakh menganggur – dua kali lipat rata-rata nasional.
Pada hari Rabu, kemarahan memuncak. “Apa yang terjadi di Ladakh sungguh mengerikan,” ungkap Siddiq Wahid, analis akademis dan politik dari Leh. “Menakutkan melihat Ladakh terdesak ke jurang ini.”
“Dalam enam tahun terakhir, warga Ladakh telah menyadari bahaya yang dihadapi identitas mereka,” ujar dia.
Dia menambahkan, “Masyarakat telah bersikukuh tentang perlunya mendapatkan kembali hak-hak mereka sejak hak-hak tersebut direnggut enam tahun lalu.”
“Kemarahan kaum muda merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan karena mereka tidak sabar. Mereka telah menunggu penyelesaian selama bertahun-tahun,” ungkap Wahid.
“Sekarang, mereka frustrasi karena mereka tidak melihat masa depan untuk diri mereka sendiri,” pungkas dia.
(sya)
Lihat Juga :
