PBB Desak Investigasi atas Demo Ricuh Indonesia yang Tewaskan 6 Orang
Selasa, 02 September 2025 - 11:26 WIB
loading...
Kantor HAM PBB mendesak investigasi atas demo ricuh di berbagai wilayah Indonesia yang menewaskan enam orang. Foto/SINDOnews.com
A
A
A
JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak investigasi atas dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional setelah enam orang tewas dalam demo ricuh di berbagai wilayah Indonesia. Demo ini dipicu oleh kemarahan rakyat atas tunjangan rumah Rp50 jutauntuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan Parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan," kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Ravina Shamdasani.
"Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik," ujarnya dalam sebuah pernyataan, yang dilansir AFP, Selasa (2/9/2025).
Baca Juga: Media Rusia: Miliarder Yahudi George Soros Diduga Dalangi Demo Ricuh di Indonesia
"Kantor HAM PBB menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan," imbuh dia.
Shamdasani mengatakan semua pasukan keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh polisi.
"Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sejalan dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengawasan terhadap pertemuan publik," kata Shamdasani.
Dia juga menekankan pentingnya media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen.
Demonstrasi dimulai dengan damai, tetapi berubah menjadi kekerasan terhadap pasukan Brigadir Mobil (Brimob) Polri setelah rekaman video menunjukkan tim pasukan itu menabrak seorang pengemudin ojek online pada 28 Agustus malam.
Protes sejak itu menyebar dari Jakarta ke kota-kota besar lainnya, dalam kerusuhan terburuk sejak Presiden Prabowo Subianto berkuasa kurang dari setahun yang lalu.
"Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan Parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan," kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Ravina Shamdasani.
"Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik," ujarnya dalam sebuah pernyataan, yang dilansir AFP, Selasa (2/9/2025).
Baca Juga: Media Rusia: Miliarder Yahudi George Soros Diduga Dalangi Demo Ricuh di Indonesia
"Kantor HAM PBB menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan," imbuh dia.
Shamdasani mengatakan semua pasukan keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh polisi.
"Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sejalan dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengawasan terhadap pertemuan publik," kata Shamdasani.
Dia juga menekankan pentingnya media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen.
Demonstrasi dimulai dengan damai, tetapi berubah menjadi kekerasan terhadap pasukan Brigadir Mobil (Brimob) Polri setelah rekaman video menunjukkan tim pasukan itu menabrak seorang pengemudin ojek online pada 28 Agustus malam.
Protes sejak itu menyebar dari Jakarta ke kota-kota besar lainnya, dalam kerusuhan terburuk sejak Presiden Prabowo Subianto berkuasa kurang dari setahun yang lalu.
(mas)
Lihat Juga :
