Kapal Selam Rp6,9 Triliun Thailand Gunakan Mesin China yang Belum Teruji
Selasa, 02 September 2025 - 09:22 WIB
loading...
A
A
A
Klaim tersebut dipandang skeptis oleh banyak pakar pertahanan di kawasan. CHD620 belum pernah digunakan di armada manapun dan tak lolos uji internasional ketat, dan oleh karena itu dianggap sebagai pengganti kelas dua.
Namun Thailand akhirnya setuju melanjutkan proyek dengan mesin China, menambah waktu pembangunan lebih dari 1.200 hari. RTN, dalam pernyataan yang lebih mirip upaya meredam diplomatik ketimbang keyakinan militer, berterima kasih kepada kabinet atas izin melanjutkan proyek. Mereka menyebut mesin China itu “sudah diuji dan terbukti memiliki kinerja dan keamanan setara atau bahkan lebih baik dibanding model sebelumnya.” Klaim ini sama sekali tidak didukung verifikasi independen.
Penerimaan Thailand terhadap mesin China bukan hanya kompromi teknis, melainkan juga konsesi geopolitik. Membatalkan kontrak bisa memicu kemarahan Beijing dan mengancam perdagangan, investasi, hingga hubungan diplomatik. Di kawasan yang berada dalam bayang-bayang pengaruh China, negara kecil sering kali tak punya banyak pilihan selain patuh.
Baca Juga: Puluhan Komandan Militer China Dipecat, Xi Jinping Konsolidasikan Kekuatan Jelang 2027
Fenomena ini menggambarkan pola lebih besar: dorongan agresif China menembus pasar senjata global, terutama dengan menyasar negara berkembang yang minim daya tawar. Dengan menawarkan harga miring dan skema pembiayaan fleksibel, Beijing merayu negara-negara di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin untuk membeli peralatan militernya—meski harus mengorbankan kualitas, transparansi, dan keandalan jangka panjang.
Strateginya sederhana namun efektif: memposisikan diri sebagai pemasok “ramah” bagi negara yang tak sanggup mengakses pasar persenjataan Barat, dengan menjual kapal selam, jet tempur, drone, hingga sistem rudal dengan harga sebagian kecil dari produk Barat. Tetapi tawaran ini punya konsekuensi: teknologi inferior, kontrak tidak transparan, dan leverage politik.
Skenario Thailand menjadi contoh nyata. Dari awal kontrak ini sudah kontroversial, dengan banyak pihak mempertanyakan urgensi strategisnya. Kini, dengan penggantian mesin buatan China, proyek ini terancam menjadi “gajah putih”—aset mahal dan tak optimal yang lebih mencerminkan penyerahan diplomatik ketimbang kekuatan maritim.
Namun Thailand akhirnya setuju melanjutkan proyek dengan mesin China, menambah waktu pembangunan lebih dari 1.200 hari. RTN, dalam pernyataan yang lebih mirip upaya meredam diplomatik ketimbang keyakinan militer, berterima kasih kepada kabinet atas izin melanjutkan proyek. Mereka menyebut mesin China itu “sudah diuji dan terbukti memiliki kinerja dan keamanan setara atau bahkan lebih baik dibanding model sebelumnya.” Klaim ini sama sekali tidak didukung verifikasi independen.
Dorongan Agresif China
Penerimaan Thailand terhadap mesin China bukan hanya kompromi teknis, melainkan juga konsesi geopolitik. Membatalkan kontrak bisa memicu kemarahan Beijing dan mengancam perdagangan, investasi, hingga hubungan diplomatik. Di kawasan yang berada dalam bayang-bayang pengaruh China, negara kecil sering kali tak punya banyak pilihan selain patuh.
Baca Juga: Puluhan Komandan Militer China Dipecat, Xi Jinping Konsolidasikan Kekuatan Jelang 2027
Fenomena ini menggambarkan pola lebih besar: dorongan agresif China menembus pasar senjata global, terutama dengan menyasar negara berkembang yang minim daya tawar. Dengan menawarkan harga miring dan skema pembiayaan fleksibel, Beijing merayu negara-negara di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin untuk membeli peralatan militernya—meski harus mengorbankan kualitas, transparansi, dan keandalan jangka panjang.
Strateginya sederhana namun efektif: memposisikan diri sebagai pemasok “ramah” bagi negara yang tak sanggup mengakses pasar persenjataan Barat, dengan menjual kapal selam, jet tempur, drone, hingga sistem rudal dengan harga sebagian kecil dari produk Barat. Tetapi tawaran ini punya konsekuensi: teknologi inferior, kontrak tidak transparan, dan leverage politik.
Skenario Thailand menjadi contoh nyata. Dari awal kontrak ini sudah kontroversial, dengan banyak pihak mempertanyakan urgensi strategisnya. Kini, dengan penggantian mesin buatan China, proyek ini terancam menjadi “gajah putih”—aset mahal dan tak optimal yang lebih mencerminkan penyerahan diplomatik ketimbang kekuatan maritim.
Lihat Juga :
