2 Bulan Usai Perang, Iran Akui Punya Pabrik Senjata di Luar Negeri

TEHERAN - Dua bulan setelah berakhirnya perang melawan Israel, Menteri Pertahanan (Menhan) Iran Brigadir Jenderal Aziz Nasirzadeh mengungkapkan aspek baru dari program rudal negaranya. Dia mengatakan Iran memiliki "infrastruktur dan pabrik" pertahanan dan persenjataan di negara lain.

Iran telah lama dikenal memasok teknologi rudal kepada sekutu regionalnya, tetapi ini menandai pertama kalinya seorang komandan militer senior mengakui keberadaan pabrik senjata di luar negeri.

Nasirzadeh juga mengumumkan pergeseran prioritas militer Iran setelah perang 12 hari. Ia tidak memberikan detailnya, tetapi referensinya terhadap masalah di militer dan sistem pertahanan Garda Revolusi di awal konflik menunjukkan perubahan mungkin akan menargetkan area tersebut. Hingga perang, Iran mengandalkan produksi dalam negeri.

Nasirzadeh, yang, seperti pejabat Israel, mengklaim kemenangan dalam perang, juga menekankan pengembangan program rudal Iran.

"Jika kami tidak memiliki kemampuan rudal, pasti tidak akan ada gencatan senjata. Gencatan senjata akan terus berlanjut sampai kami menyerah," ujar dia.

Mengenai perlunya perluasan program militer Iran, ia berkata, “Di era sekarang, negara mana pun yang tidak kuat tidak diizinkan untuk hidup. Bahkan kekuatan ekonomi saja tidak akan mencapai hasil tanpa kekuatan militer.”

Anggota Parlemen Tuding Inspektur IAEA Lakukan Spionase

Kembalinya inspektur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) ke Iran telah memicu penolakan keras dari anggota parlemen konservatif, beberapa di antaranya menuduh para inspektur tersebut memata-matai program nuklir negara itu.

Pada bulan Juni, menyusul serangan oleh AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran, parlemen mengesahkan undang-undang untuk menangguhkan semua kerja sama dengan IAEA.

Para anggota parlemen yang menentang kembalinya para inspektur berpendapat tindakan tersebut ilegal. Namun, menteri luar negeri mengatakan keputusan tersebut dibuat dengan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Anggota parlemen oposisi juga mengatakan badan tersebut memberikan informasi rinci tentang program nuklir Iran kepada AS dan Israel sebelum perang, yang menewaskan lebih dari 10 ilmuwan nuklir dan menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas nuklir.

Amir Hossein Sabeti, salah satu anggota parlemen, mengatakan, "Bahkan belum dua bulan setelah parlemen mengesahkan undang-undang untuk menangguhkan kerja sama dengan badan tersebut, mata-mata badan tersebut datang ke Iran dengan menyamar sebagai inspektur."

Ia juga merujuk pada pernyataan Ali Larijani, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, yang dibuat setelah perang tentang kepala IAEA Rafael Grossi, dengan mengatakan, "Anda mengatakan kita akan mengurus Grossi nanti, tetapi sekarang Grossi yang mengurus kita."

Kantor berita Fars, yang dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam, juga menyerukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut.

Menjelaskan alasan di balik undang-undang penangguhan kerja sama dengan badan tersebut, tertulis, "Kinerja Grossi yang tidak profesional dan spionase mengakibatkan disahkannya undang-undang ini."

Baca juga: Mengapa Tony Blair dan Jared Kushner Berada di Gedung Putih untuk Bahas Gaza?